YouTube Facebook Twitter RSS
21 Feb 2018, 0

Hukum

39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK

Saturday, 20 January 2018 | View : 27

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menutup pelaporan harta kekayaan para calon kepala daerah yang bakal bertarung dalam Pilkada serentak 2018 pada Jumat (19/1/2018) sore. Berdasar data terakhir, terdapat 39 calon kepala daerah yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, berdasar informasi yang diperolehnya terdapat 1.111 calon kepala daerah yang melaporkan hartanya hingga ditutup pada Jumat (19/1/2018) kemarin.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut terdapat 1.150 orang yang mendaftarkan diri untuk bertarung dalam Pilkada serentak di 171 daerah pada tahun 2018 ini.

"Terdapat 1.111 orang yang melapor. Setelah ini kami lihat kembali pelaporan yang teknis dan administrastif sehingga hasilnya bisa kami sampaikan malam ini. Jadwal di KPK penerimaan pendaftarannya sampai hari ini," beber Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (19/1/2018) malam.

Tak ada sanksi pidana bagi calon kepala daerah yang tidak melaporkan hartanya kepada KPK. Namun, calon tersebut dipastikan tidak dapat berlaga dalam Pilkada karena LHKPN menjadi salah satu syarat pencalonan yang telah ditetapkan KPU.

"Kalau tidak laporkan LHKPN konsekuensinya peraturan Pilkada itu sendiri karena itu sebagai salah satu syarat," tandas dia.

Dikatakan, KPK bakal terus memperbarui data para calon yang telah menyerahkan LHKPN. KPK juga akan memverifikasi harta para calon yang telah melapor untuk diumumkan di situs KPK.

"Jika ada sejumlah pihak yang sudah lapor namun belum diinput akan diupdate lagi. Setelah pelaporan kekayaan calon kepala daerah yang kita terima sampai sore ini, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut hingga diumumkan hasilnya di website KPK," pungkasnya. (sp)

See Also

Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Berpotensi Terjadi Korupsi
Kodim 0716/Demak Dukung Pemerintah Perangi Narkoba
KPK OTT Di Subang
Gunakan Narkoba, Fachri Albar Dicokok Polres Metro Jakarta Selatan
Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro
Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap
KPK Tahan Pengusaha Pemberi Suap Bupati Ngada
Sopir Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
KPK Tahan Bupati Halmahera Timur
KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka Suap
Dokter Bimanesh Sutarjo Diperiksa KPK
Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.397.345 Since: 07.04.14 | 0.6867 sec