YouTube Facebook Twitter RSS
20 Feb 2018, 0

Internasional

Amerika Serikat Cabut Pelarangan Terhadap Pengungsi Dari 11 Negara

Wednesday, 31 January 2018 | View : 13

siarjustisia.com-WASHINGTON D.C.

Amerika Serikat (AS) pada Senin (29/1/2018) waktu setempat mengumumkan pencabutan pelarangan terhadap pengungsi dari 11 negara "berisiko tinggi", tetapi mengatakan bahwa mereka yang berusaha memasuki AS akan menghadapi  pengawasan lebih ketat dibandingkan sebelumnya.

Pemohon dari 11 negara, yang tidak disebutkan namanya tetapi diketahui mencakup 10 negara mayoritas muslim ditambah Korea Utara, akan menghadapi pemeriksaan lebih ketat "berdasarkan risiko" untuk dapat diterima.

"Rasanya sangat penting bahwa kami mengetahui siapa saja yang memasuki AS," kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen sebagaimana dikutip AFP.

"Langkah pengamanan tambahan ini akan lebih menyulitkan para penjahat untuk memanfaatkan program pengungsi kami, dan itu akan memastikan kami menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk melindungi Tanah Air."

Kesebelas negara tersebut belum diidentifikasi secara resmi. Namun, beberapa kelompok pengungsi mengatakan bahwa negara-negara tersebut terdiri atas Mesir, Iran, Irak, Libya, Mali, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah dan Yaman.

Tanpa menyebutkan nama, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada jurnalsi bahwa kebijakan untuk meningkatkan pemeriksaan keamanan untuk kesebelas negara itu tidak dirancang untuk menargetkan muslim.

Seorang pejabat senior pemerintah yang tak mau namanya disebut mengatakan kepada para pewarta bahwa kebijakan peningkatan pemeriksaan keamanan negara bagi warga 11 negara itu tidak dirancang untuk menyasar Muslim.

"Penilaian kami tidak berhubungan dengan agama," ujar pejabat itu.

Presiden AS ke-45, Donald John Trump mengupayakan tindakan yang lebih keras terhadap imigran dan pengungsi dari seluruh negara sejak menjadi presiden setahun lalu. Izin masuk pengungsi Amerika Serikat dipangkas separuh lebih menjadi maksimum 45.000 orang dalam tahun fiskal 2018 yang berakhir 31 September. (afp)

See Also

Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan
Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
Lima Tempat Romantis Rayakan Valentine Di Perth
Fosil Dinosaurus Baru Ditemukan Di Gurun Mesir
Pemimpin Oposisi Zimbabwe Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter Di Amerika Serikat
2 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
Bom Ganda Bunuh Diri Tewaskan 38 Orang Di Baghdad
Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Asing
Serangan Gereja Di Kairo Tewaskan 10 Orang
Stasiun Kereta Baru Di Yerusalem Akan Dinamai Donald John Trump
Ledakan Di Kantor Berita Afghanistan
Israel Pesan Ratusan Jet Temput Berteknologi Mutakhir
Kaisar Jepang Akihito Berulang Tahun
128 Negara Anggota PBB Tolak Keputusan Donald Trump Tentang Yerusalem
Tekanan Berat Bintang K-pop Shinee Kim Jong-hyun
Wakil PM Inggris Diminta Mundur Terkait Skandal Pornografi
Turki Sesalkan Veto AS Soal Yerusalem
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Parlemen Australia Setuju Pernikahan Sesama Jenis
Pidato Lengkap Donald Trump Saat Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Amerika Serikat Segera Memulai Proses Pemindahan Kedubesnya
Inggris Tidak Setuju Dengan Keputusan AS Soal Jerusalem
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.390.076 Since: 07.04.14 | 0.4181 sec