YouTube Facebook Twitter RSS
28 May 2018, 0

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka Suap

Wednesday, 31 January 2018 | View : 125

siarjustisia.com-JAKARTA.

Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Rudi Erawan ditetapkan oleh lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka terkait pengembangan kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rudi Erawan diduga menerima uang dari Amran HI Mustary.

"Kami sampaikan pengembangan penyidikan perkara yang ditangani KPK terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016 di mana KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan RE (Rudi Erawan) Bupati Halmahera Timur sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019 itu, Saut Situmorang menyebut Rudi Erawan diduga menerima uang Rp 6,3 miliar dari Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Amran telah divonis berkaitan dengan kasus tersebut.

"AHM (Amran HI Mustary) selama menjabat beberapa kali menerima sejumlah uang dari beberapa kontraktor lainnya sehingga uang tersebut kemudian diberikan AHM kepada RE," sebut salah satu pimpinan KPK terpilih oleh Panitia Seleksi DPR RI tersebut, Saut Situmorang.

Perkara ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Damayanti Wisnu Putranti pada Januari 2016. KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menjerat beberapa orang lainnya.

"RE merupakan tersangka ke-11. Sebelumnya KPK sudah menetapkan 10 orang terkait kasus ini, di mana 6 dari 10 telah divonis di Pengadilan Tipikor," sebut Thony Saut Situmorang atau lebih dikenal dengan Saut Situmorang.

Atas perbuatannya, Rudi Erawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (det)

See Also

6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
BNN Sergap 3 Bandar Narkoba Di Ancol
Hakim Senior Terjaring OTT Rp 30 Juta
Polres Kudus Ciduk 5 Orang Pengedar Uang Palsu
KPK Jerat Cagub Maluku Utara
KPK Periksa Isteri Bos PT. MRA
Hacker Surabaya Black Hat Telah Retas 600 Situs
Kapolri Pastikan Kapolsek Selingkuhi Isteri Bawahan Dicopot
KPU Akan Gelar Pleno Bahas Putusan Bawaslu
PBB Tunggu Sikap KPU Untuk Banding Putusan Bawaslu
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.038.149 Since: 07.04.14 | 0.6071 sec