YouTube Facebook Twitter RSS
20 Feb 2018, 0

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Halmahera Timur Sebagai Tersangka Suap

Wednesday, 31 January 2018 | View : 16

siarjustisia.com-JAKARTA.

Bupati Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Rudi Erawan ditetapkan oleh lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka terkait pengembangan kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rudi Erawan diduga menerima uang dari Amran HI Mustary.

"Kami sampaikan pengembangan penyidikan perkara yang ditangani KPK terkait proyek di Kementerian PUPR tahun 2016 di mana KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan RE (Rudi Erawan) Bupati Halmahera Timur sebagai tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019 itu, Saut Situmorang menyebut Rudi Erawan diduga menerima uang Rp 6,3 miliar dari Amran HI Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Amran telah divonis berkaitan dengan kasus tersebut.

"AHM (Amran HI Mustary) selama menjabat beberapa kali menerima sejumlah uang dari beberapa kontraktor lainnya sehingga uang tersebut kemudian diberikan AHM kepada RE," sebut salah satu pimpinan KPK terpilih oleh Panitia Seleksi DPR RI tersebut, Saut Situmorang.

Perkara ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Damayanti Wisnu Putranti pada Januari 2016. KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menjerat beberapa orang lainnya.

"RE merupakan tersangka ke-11. Sebelumnya KPK sudah menetapkan 10 orang terkait kasus ini, di mana 6 dari 10 telah divonis di Pengadilan Tipikor," sebut Thony Saut Situmorang atau lebih dikenal dengan Saut Situmorang.

Atas perbuatannya, Rudi Erawan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (det)

See Also

Menghindari Proses E-Katalog LKPP, Pembelian Komputer Sekolah Berpotensi Terjadi Korupsi
Kodim 0716/Demak Dukung Pemerintah Perangi Narkoba
KPK OTT Di Subang
Gunakan Narkoba, Fachri Albar Dicokok Polres Metro Jakarta Selatan
Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro
Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap
KPK Tahan Pengusaha Pemberi Suap Bupati Ngada
Sopir Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Di Tanjakan Emen
KPK Tahan Bupati Halmahera Timur
Dokter Bimanesh Sutarjo Diperiksa KPK
Polri Sebut Penyelidikan Ambruknya Selasar Tower II BEI Selesai
Polri Optimistis Pilkada Serentak 2018 Aman
39 Calon Kepala Daerah Tak Laporkan Hartanya Ke KPK
Satgas Nusantara Polri Dinginkan Pilkada Serentak 2018
Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.390.000 Since: 07.04.14 | 0.7193 sec