YouTube Facebook Twitter RSS
10 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Telah Geledah Rumah Dinas Gubernur Jambi

Thursday, 01 February 2018 | View : 120
Tags : Jambi, Kpk

siarjustisia.com-JAMBI.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan rumah dinas Gubernur Jambi Zumi Zola telah digeledah Rabu (31/1/2018) ini.

"Ya ada penggeledahan, tim masih di lapangan. "Update" berikutnya akan disampaikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga tak menampik bahwa tim KPK sedang menggeledah rumah dinas Zumi Zola itu.

"Oh kalau itu nanti tunggu saja tetapi biasanya kalau sudah masuk berarti kami kan sudah hati-hati," kata Saut Situmorang pada hari yang sama.

Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

"Nanti kalian tunggu saja, pokoknya ada perkembangan yang signifikan," kata Saut Situmorang.

Dalam kasus ini, KPK telah memanggil Zumi Zola Senin (22/1/2018) pekan lalu.

Dalam proses penyidikan  KPK mendapatkan beberapa informasi baru yang perlu diperdalam. "Pemeriksaan Gubernur Jambi dalam konteks pengembangan perkara ini di tingkat penyidikan karena ada beberapa informasi dan fakta-fakta yang perlu kami klarifikasi lebih lanjut," kata Febri Diansyah saat itu.

Dia menambahkan, KPK juga ingin melihat lebih rinci fakta-fakta lain dan juga informasi-informasi lain yang berkembang dalam kasus ini.

Gubernur Jambi Zumi Zola sendiri enggan berkomentar banyak soal pemanggilannya itu.

"Saya datang memenuhi panggilan KPK, tadi sudah ditanya dan sudah dijawab semua ya. Untuk detilnya bisa ditanya ke penyidik," kata Zumi Zola pekan lalu.

Namun, Zumi Zola yang diperiksa selama tujuh jam mengaku sempat dikonfirmasi penyidik KPK soal pengesahan RAPBD itu.

Jumat (5/1/2018), Zumi Zola juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi yang diduga  pihak pemberi dalam kasus tersebut.

Saat itu, Zumi Zola mengaku tidak mengetahui instruksi pemberian uang kepada anggota DPRD Jambi untuk memuluskan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2018.

Instruksi pemberian uang dilakukan oleh anak buah Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Arfan, dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin.

KPK telah menetapkan empat tersangka terkait kasus tersebut, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono, Erwan Malik, Arfan, dan Saifudin.

Total uang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus tersebut sebesar Rp 4,7 miliar.

Diduga pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. (ant)

See Also

KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.072.978 Since: 07.04.14 | 0.6299 sec