YouTube Facebook Twitter RSS
24 May 2018, 0

Internasional

PBB Nilai Indonesia Serius Penuhi Kewajiban HAM

Wednesday, 07 February 2018 | View : 41
Tags : Indonesia, Pbb

siarjustisia.com-JAKARTA.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein menilai undangan pemerintah Indonesia bagi komisi itu menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Undangan kepada kami dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah negara dalam memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Undangan pemerintah Indonesia untuk Komisi HAM PBB, ia melanjutkan, juga menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

"Semua negara memiliki kewajiban HAM dan banyak negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun demikian, semua negara, tanpa terkecuali memiliki tantangan-tantangan HAM yang harus mereka hadapi," ujar dia.

Zeid Ra'ad Al Hussein juga mengemukakan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat dan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM saat ini.

"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," ucapnya.

Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti capaian Indonesia dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal.

Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen.

"Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini diimplementasikan," demikian Zeid Ra'ad Al Hussein. (ant)

See Also

PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
Satgas Malaysia Akan Selidiki Skandal Mega Korupsi 1MDB
Malaysia Ringkus 7 Anggota Terduga Jaringan IS
Sekolah Di Ghouta Timur Dihantam Rudal
Pasar Di Suriah Dihantam Roket
Arab Saudi Dan Inggris Tandatangani Kesepakatan Pembelian Jet Tempur
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Presiden Suriah Tegaskan Serangan Di Ghouta Timur Akan Terus Berlanjut
Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan
Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
Lima Tempat Romantis Rayakan Valentine Di Perth
Fosil Dinosaurus Baru Ditemukan Di Gurun Mesir
Pemimpin Oposisi Zimbabwe Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter Di Amerika Serikat
2 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
Bom Ganda Bunuh Diri Tewaskan 38 Orang Di Baghdad
Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Asing
Serangan Gereja Di Kairo Tewaskan 10 Orang
Stasiun Kereta Baru Di Yerusalem Akan Dinamai Donald John Trump
Ledakan Di Kantor Berita Afghanistan
Israel Pesan Ratusan Jet Temput Berteknologi Mutakhir
Kaisar Jepang Akihito Berulang Tahun
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.012.272 Since: 07.04.14 | 0.6126 sec