YouTube Facebook Twitter RSS
16 Nov 2018, 0

Internasional

PBB Nilai Indonesia Serius Penuhi Kewajiban HAM

Wednesday, 07 February 2018 | View : 111
Tags : Indonesia, Pbb

siarjustisia.com-JAKARTA.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein menilai undangan pemerintah Indonesia bagi komisi itu menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Undangan kepada kami dengan sendirinya membuktikan keseriusan sebuah negara dalam memenuhi kewajibannya atas hak asasi manusi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam konferensi pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Undangan pemerintah Indonesia untuk Komisi HAM PBB, ia melanjutkan, juga menunjukkan keterbukaan pemerintah untuk melakukan dialog dan membangun kemauan untuk bekerja sama guna memastikan dukungan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.

"Semua negara memiliki kewajiban HAM dan banyak negara yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa. Meskipun demikian, semua negara, tanpa terkecuali memiliki tantangan-tantangan HAM yang harus mereka hadapi," ujar dia.

Zeid Ra'ad Al Hussein juga mengemukakan bahwa selama kunjungannya, dia telah banyak mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia dan sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara, lembaga HAM nasional dan anggota masyarakat sipil yang terlibat dalam berbagai isu di Indonesia.

Ia mengatakan bahwa Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam waktu singkat dan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang paling progresif di kawasan dalam hal pemajuan HAM saat ini.

"Keterlibatan aktif Indonesia dalam kondisi buruk yang dialami Muslim Rohingya patut dipuji dan sangat diperlukan," ucapnya.

Komisi Tinggi HAM PBB juga menyoroti capaian Indonesia dalam memenuhi hak masyarakat atas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan layanan kesehatan universal.

Pemerintah Indonesia juga dinilai telah menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk menjadi lembaga HAM nasional yang kuat dan independen.

"Saya menganjurkan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa rekomendasi penting yang dibuat oleh lembaga-lembaga ini diimplementasikan," demikian Zeid Ra'ad Al Hussein. (ant)

See Also

Dubes Indonesia Untuk Arab Saudi Benarkan Rilis Soal Rizieq Shihab Darinya
Dunia Kembali Dihantui Era Perang Dingin
2 Negara Eropa Kecam Rencana Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian INF
Rusia Tuding Amerika Serikat Bermain Kasar
Presiden AS Batalkan Perjanjian Nuklir 1987 Dengan Rusia
Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
NASA Klaim Planet Proxima Centauri B Bisa Dihuni
Harun Yahya Tuduh Penangkapan Dirinya Konspirasi Inggris
Harun Yahya Ditangkap Kepolisian Turki
Eks Navy Seal Tewas Dalam Evakuasi Tim Sepak Bola Dari Gua Thailan
Pelaku Penembakan Brutal Staf Capital Gazette Ditangkap
Penembakan Staf Koran Capital Gazette
Seorang Ayah Tendang Dan Tinju Anak Sendiri Ditangkap
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Inggris Permudah Pengajuan Visa Bagi Pelajar Indonesia
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.960.172 Since: 07.04.14 | 0.6048 sec