YouTube Facebook Twitter RSS
20 Feb 2018, 0

Internasional

PBB Minta Indonesia Pastikan Kegiatan Bisnis Tak Langgar HAM

Wednesday, 07 February 2018 | View : 11
Tags : Ham, Indonesia, Pbb

siarjustisia.com-JAKARTA.

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zeid Ra'ad Al Hussein mendorong pemerintah dan perusahaan Indonesia menyelaraskan kegiatan bisnis dengan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan memastikan kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat.

"Saya mendesak Pemerintah Indonesia dan perusahaan yang terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam, perkebunan dan usaha perikanan skala besar, untuk mematuhi Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM dengan memastikan agar kegiatan bisnis tidak dilakukan dengan melanggar hak-hak masyarakat," kata Zeid Ra'ad Al Hussein, Rabu (7/2/2018), saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Perwakilan PBB di Jakarta mengenai misinya di Indonesia.

Ia lalu menyebut laporan dari masyarakat sipil di Sumatera hingga Papua mengenai pertambangan dan penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan melanggar hak para petani, pekerja, dan masyarakat adat.

"Secara luas, proyek-proyek ini telah disetujui dan dilaksanakan tanpa melakukan konsultasi yang berarti dengan unsur masyarakat lokal. Perampasan tanah, kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air telah menyebabkan munculnya bahaya kesehatan," ungkapnya.

Ia menekankan perlunya dialog inklusif dan konsultasi mengenai proyek-proyek bisnis, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam.

Selain itu, dia mengatakan, kegiatan bisnis di suatu lingkungan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bersifat bebas, adil, dan berdasarkan informasi yang akurat kepada masyarakat yang terdampak.

"Pembangunan dapat memberi akses untuk barang dan jasa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kalau mereka tidak dapat menyuarakan kekhawatiran mereka dan turut terlibat dalam pengambilan keputusan, pembangunan yang dihasilkan tidak akan memperbaiki kesejahteraan mereka," katanya.

Dia juga menyampaikan perkiraan organisasi masyarakat sipil bahwa hampir 200 pejuang tanah dan lingkungan sedang menghadapi tuntutan hukum dan meminta pemerintah Indonesia memastikan perlindungan bagi para pejuang HAM, khususnya yang terlibat dalam advokasi isu lahan dan lingkungan. (ant)

See Also

Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan
Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
Lima Tempat Romantis Rayakan Valentine Di Perth
Fosil Dinosaurus Baru Ditemukan Di Gurun Mesir
Pemimpin Oposisi Zimbabwe Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter Di Amerika Serikat
2 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
Bom Ganda Bunuh Diri Tewaskan 38 Orang Di Baghdad
Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Asing
Serangan Gereja Di Kairo Tewaskan 10 Orang
Stasiun Kereta Baru Di Yerusalem Akan Dinamai Donald John Trump
Ledakan Di Kantor Berita Afghanistan
Israel Pesan Ratusan Jet Temput Berteknologi Mutakhir
Kaisar Jepang Akihito Berulang Tahun
128 Negara Anggota PBB Tolak Keputusan Donald Trump Tentang Yerusalem
Tekanan Berat Bintang K-pop Shinee Kim Jong-hyun
Wakil PM Inggris Diminta Mundur Terkait Skandal Pornografi
Turki Sesalkan Veto AS Soal Yerusalem
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Parlemen Australia Setuju Pernikahan Sesama Jenis
Pidato Lengkap Donald Trump Saat Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Amerika Serikat Segera Memulai Proses Pemindahan Kedubesnya
Inggris Tidak Setuju Dengan Keputusan AS Soal Jerusalem
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.390.058 Since: 07.04.14 | 0.4289 sec