YouTube Facebook Twitter RSS
18 Jun 2019, 0

Internasional

Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan

Thursday, 08 February 2018 | View : 338
Tags : Australia, Seks

siarjustisia.com-CANBERRA.

Larangan berhubungan seksual antara politisi dan staf mereka tengah diusulkan oleh anggota Parlemen Australia dari jalur independen, Catherine "Cathy" McGowan AO.

Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, bersikeras menuntut hak privasi atas hubungannya dengan mantan anggota staf yang kini tengah mengandung bayinya.

Tapi situasi yang dialaminya telah memicu perdebatan tentang kepatutan hubungan antara politisi dan staf mereka.

"Praktek lingkungan kerja yang baik mencakup panduan yang jelas tentang perilaku," kata McGowan.

Ia mengutip bahwa Kongres Amerika Serikat baru-baru ini menangani masalah ini.

Kongres (AS) baru-baru ini mengeluarkan sebuah undang-undang untuk mengatasi pelecehan seksual, yang mengatakan bahwa politisi mungkin tak boleh berhubungan seksual dengan staf mereka.

Politisi AS juga dilarang untuk melakukan tindakan seksual yang tak diinginkan.

Catherine "Cathy" McGowan mengatakan bahwa ia senang untuk memulai pembahasan mengenai masalah itu dan berpotensi mengajukan mosi di Parlemen.

Anggota Parlemen Australia lainnya, Bob Katter, mengatakan bahwa kehidupan pribadi harus tetap pribadi, namun ia juga mendesak politisi untuk menolak hubungan dengan staf mereka.

"Jangan staf, tolong rekan-rekan, jangan staf," katanya kepada salah satu televisi.

Praktek lingkungan kerja yang baik meliputi panduan yang jelas mengenai perilaku, kata Cathy McGowan.

Ia mengindikasikan bahwa dirinya mungkin akan mendukung gerakan yang dikemukakan Cathy McGowan.

"Anda berada dalam posisi yang sangat berpengaruh bagi staf," kata Bob Katter.

"Saya sangat mendukung semangat itu dan saya rasa, saya mungkin akan mendukung (gerakan) itu."

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Isabel Bishop, tampak tak mendukung konsep tersebut ketika ditanya tentang larangan di AS itu.

"Pemerintah tak memiliki urusan untuk mengganggu kehidupan pribadi seseorang dan kami tak ingin melewati batas, jadi polisi moral bisa mendikte apa yang terjadi antara orang dewasa yang saling sadar," pungkas Menteri Luar Negeri Australia ke-38 tersebut, Julie Isabel Bishop.

See Also

Mantan PM Australia Bob Hawke Wafat
Filipina Tarik Dubes Dan Konsul Dari Kanada
17 Tentara Niger Tewas Diserang Teroris
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Pangkalan Militer Yaman Diserang Gerakan Houthi
Penutupan Pelayanan Pemerintah AS
Ketua Bank Sentral AS Ingatkan Dampak Negatif Penutupan Berkepanjangan Pemerintah
Raja Malaysia Mengundurkan Diri
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Dubes Indonesia Untuk Arab Saudi Benarkan Rilis Soal Rizieq Shihab Darinya
Dunia Kembali Dihantui Era Perang Dingin
2 Negara Eropa Kecam Rencana Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian INF
Rusia Tuding Amerika Serikat Bermain Kasar
Presiden AS Batalkan Perjanjian Nuklir 1987 Dengan Rusia
Terlibat Skandal Gratifikasi Seks, Pejabat Imigrasi Singapura Diadili
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
3 Kapal Perang Jepang Bersandar Di Pelabuhan Tanjung Priok
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.991.937 Since: 07.04.14 | 0.5951 sec