YouTube Facebook Twitter RSS
20 Feb 2018, 0

Internasional

Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan

Thursday, 08 February 2018 | View : 22
Tags : Australia, Seks

siarjustisia.com-CANBERRA.

Larangan berhubungan seksual antara politisi dan staf mereka tengah diusulkan oleh anggota Parlemen Australia dari jalur independen, Catherine "Cathy" McGowan AO.

Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, bersikeras menuntut hak privasi atas hubungannya dengan mantan anggota staf yang kini tengah mengandung bayinya.

Tapi situasi yang dialaminya telah memicu perdebatan tentang kepatutan hubungan antara politisi dan staf mereka.

"Praktek lingkungan kerja yang baik mencakup panduan yang jelas tentang perilaku," kata McGowan.

Ia mengutip bahwa Kongres Amerika Serikat baru-baru ini menangani masalah ini.

Kongres (AS) baru-baru ini mengeluarkan sebuah undang-undang untuk mengatasi pelecehan seksual, yang mengatakan bahwa politisi mungkin tak boleh berhubungan seksual dengan staf mereka.

Politisi AS juga dilarang untuk melakukan tindakan seksual yang tak diinginkan.

Catherine "Cathy" McGowan mengatakan bahwa ia senang untuk memulai pembahasan mengenai masalah itu dan berpotensi mengajukan mosi di Parlemen.

Anggota Parlemen Australia lainnya, Bob Katter, mengatakan bahwa kehidupan pribadi harus tetap pribadi, namun ia juga mendesak politisi untuk menolak hubungan dengan staf mereka.

"Jangan staf, tolong rekan-rekan, jangan staf," katanya kepada salah satu televisi.

Praktek lingkungan kerja yang baik meliputi panduan yang jelas mengenai perilaku, kata Cathy McGowan.

Ia mengindikasikan bahwa dirinya mungkin akan mendukung gerakan yang dikemukakan Cathy McGowan.

"Anda berada dalam posisi yang sangat berpengaruh bagi staf," kata Bob Katter.

"Saya sangat mendukung semangat itu dan saya rasa, saya mungkin akan mendukung (gerakan) itu."

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Isabel Bishop, tampak tak mendukung konsep tersebut ketika ditanya tentang larangan di AS itu.

"Pemerintah tak memiliki urusan untuk mengganggu kehidupan pribadi seseorang dan kami tak ingin melewati batas, jadi polisi moral bisa mendikte apa yang terjadi antara orang dewasa yang saling sadar," pungkas Menteri Luar Negeri Australia ke-38 tersebut, Julie Isabel Bishop.

See Also

Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
Lima Tempat Romantis Rayakan Valentine Di Perth
Fosil Dinosaurus Baru Ditemukan Di Gurun Mesir
Pemimpin Oposisi Zimbabwe Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter Di Amerika Serikat
2 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
Bom Ganda Bunuh Diri Tewaskan 38 Orang Di Baghdad
Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Asing
Serangan Gereja Di Kairo Tewaskan 10 Orang
Stasiun Kereta Baru Di Yerusalem Akan Dinamai Donald John Trump
Ledakan Di Kantor Berita Afghanistan
Israel Pesan Ratusan Jet Temput Berteknologi Mutakhir
Kaisar Jepang Akihito Berulang Tahun
128 Negara Anggota PBB Tolak Keputusan Donald Trump Tentang Yerusalem
Tekanan Berat Bintang K-pop Shinee Kim Jong-hyun
Wakil PM Inggris Diminta Mundur Terkait Skandal Pornografi
Turki Sesalkan Veto AS Soal Yerusalem
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Parlemen Australia Setuju Pernikahan Sesama Jenis
Pidato Lengkap Donald Trump Saat Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Amerika Serikat Segera Memulai Proses Pemindahan Kedubesnya
Inggris Tidak Setuju Dengan Keputusan AS Soal Jerusalem
Amerika Serikat Akan Memulai Rencana Pemindahan Kedutaan Besarnya
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.389.962 Since: 07.04.14 | 0.6712 sec