YouTube Facebook Twitter RSS
24 Jun 2018, 0

Internasional

Skandal Seks Wakil PM Australia Dan Staf Picu Usulan Larangan

Thursday, 08 February 2018 | View : 138
Tags : Australia, Seks

siarjustisia.com-CANBERRA.

Larangan berhubungan seksual antara politisi dan staf mereka tengah diusulkan oleh anggota Parlemen Australia dari jalur independen, Catherine "Cathy" McGowan AO.

Wakil Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, bersikeras menuntut hak privasi atas hubungannya dengan mantan anggota staf yang kini tengah mengandung bayinya.

Tapi situasi yang dialaminya telah memicu perdebatan tentang kepatutan hubungan antara politisi dan staf mereka.

"Praktek lingkungan kerja yang baik mencakup panduan yang jelas tentang perilaku," kata McGowan.

Ia mengutip bahwa Kongres Amerika Serikat baru-baru ini menangani masalah ini.

Kongres (AS) baru-baru ini mengeluarkan sebuah undang-undang untuk mengatasi pelecehan seksual, yang mengatakan bahwa politisi mungkin tak boleh berhubungan seksual dengan staf mereka.

Politisi AS juga dilarang untuk melakukan tindakan seksual yang tak diinginkan.

Catherine "Cathy" McGowan mengatakan bahwa ia senang untuk memulai pembahasan mengenai masalah itu dan berpotensi mengajukan mosi di Parlemen.

Anggota Parlemen Australia lainnya, Bob Katter, mengatakan bahwa kehidupan pribadi harus tetap pribadi, namun ia juga mendesak politisi untuk menolak hubungan dengan staf mereka.

"Jangan staf, tolong rekan-rekan, jangan staf," katanya kepada salah satu televisi.

Praktek lingkungan kerja yang baik meliputi panduan yang jelas mengenai perilaku, kata Cathy McGowan.

Ia mengindikasikan bahwa dirinya mungkin akan mendukung gerakan yang dikemukakan Cathy McGowan.

"Anda berada dalam posisi yang sangat berpengaruh bagi staf," kata Bob Katter.

"Saya sangat mendukung semangat itu dan saya rasa, saya mungkin akan mendukung (gerakan) itu."

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Isabel Bishop, tampak tak mendukung konsep tersebut ketika ditanya tentang larangan di AS itu.

"Pemerintah tak memiliki urusan untuk mengganggu kehidupan pribadi seseorang dan kami tak ingin melewati batas, jadi polisi moral bisa mendikte apa yang terjadi antara orang dewasa yang saling sadar," pungkas Menteri Luar Negeri Australia ke-38 tersebut, Julie Isabel Bishop.

See Also

Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Inggris Permudah Pengajuan Visa Bagi Pelajar Indonesia
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
PM Malaysia Mahathir Mohamad Umumkan Gaji Menteri Dipangkas 10 Persen
Suriah Berhasil Usir ISIS
Satgas Malaysia Akan Selidiki Skandal Mega Korupsi 1MDB
Malaysia Ringkus 7 Anggota Terduga Jaringan IS
Sekolah Di Ghouta Timur Dihantam Rudal
Pasar Di Suriah Dihantam Roket
Arab Saudi Dan Inggris Tandatangani Kesepakatan Pembelian Jet Tempur
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Presiden Suriah Tegaskan Serangan Di Ghouta Timur Akan Terus Berlanjut
Hujan Salju Tebal Lumpuhkan Paris
PBB Selidiki Dugaan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah
Kurdi Irak Tahan 4.000 Ekstremis
Kereta Tabrak Ke Kereta Di Amerika Serikat
Lima Tempat Romantis Rayakan Valentine Di Perth
Fosil Dinosaurus Baru Ditemukan Di Gurun Mesir
Pemimpin Oposisi Zimbabwe Tewas Dalam Kecelakaan Helikopter Di Amerika Serikat
2 WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan
Bom Ganda Bunuh Diri Tewaskan 38 Orang Di Baghdad
Myanmar Bebaskan Dua Jurnalis Asing
Serangan Gereja Di Kairo Tewaskan 10 Orang
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.172.697 Since: 07.04.14 | 0.5989 sec