YouTube Facebook Twitter RSS
24 Oct 2018, 0

Hukum

Mantan Auditor BPK Dituntut 15 Tahun Penjara

Tuesday, 13 February 2018 | View : 113
Tags : Bpk, Kpk

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa menilai Rochmadi Saptogiri terbukti menerima suap terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT).

"Menuntut majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Rochmadi Saptogiri terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rochmadi Saptogiri pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Rochmadi Saptogiri juga dituntut pidana tambahan, dengan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 200 juta. Pembayaran tersebut wajib dibayar satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap. Jika dalam rentang waktu satu bulan tidak mampu membayar, Jaksa pada KPK akan melelang harta benda milik Rochmadi Saptogiri hingga memenuhi angka kewajiban.

"Apabila tidak menutupi maka dipidana selama 1 tahun," kata Jaksa Ali.

Jaksa menilai Rochmadi Saptogiri terbukti menerima suap Rp 240 juta, menerima gratifikasi, dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam pembuktiannya, Rochmadi Saptogiri dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dengan total keseluruhan Rp 1,725 miliar dengan rincian Rp 600 juta dan USD 90 ribu.

Dalam tuntutan, Jaksa juga menjelaskan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan karena Rochmadi Saptogiri tidak mendukung program pemerintah atas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyalahgunakan kewajibannya untuk melakukan tindak kejahatan, melibatkan anak buahnya dalam menerima uang suap, serta tidak mengakui dan menyesali perbuatan.

Atas perbuatannya, Rochamadi Saptogiri disangka melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 KUHP.

Sementara terkait gratifikasi, Rochmadi Saptogiri dijerat Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010.

Penerimaan gratifikasi oleh mantan auditor BPK Rochmadi Saptogiri dinilai telah melanggar Pasal 12 C Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang gratifikasi. (lip)

See Also

Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.814.995 Since: 07.04.14 | 0.6228 sec