YouTube Facebook Twitter RSS
19 Oct 2018, 0

Hukum

Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro

Wednesday, 14 February 2018 | View : 124

siarjustisia.com-DEMAK.

Penyuluhan Hukum TW I TA 2018 oleh Kumdam  IV/Diponegoro kepada Prajurit TNI, Kanminvetcad IV/22, PNS dan Perwakilan Ibu Persit Kartika Candra Kirana XXXVII Kodim 0716/Demak bertempat di Aula MaKodim 0716/ Demak, Jl. Kyai Singkil No.1., Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Tim penyuluh dipimpin oleh Mayor  CHK Munadi, S.H. beserta Kapten CHK Alex Birawa.

Kegiatan diikuti oleh para Pa Staf, Danramil  dan  108 orang personel Kodim 0716/Demak pada hari Kamis (13/02/2018).

Dandim 0716/Demak Letkol Inf Abi Kusnianto dalam sambutannya mengatakan “Penyuluhan  hukum  dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada  Prajurit,  Kanminvetcad IV/22, PNS serta Ibu Persit sehingga akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, manfaatkan betul penyuluhan saat ini apa yang belum mengerti ditanyakan sejelas-jelasnya kepada team penyuluh hukum serta tujuan utama penyuluhan hukum ini agar prajurit dan PNS Kodim 0716 /Demak, memahami atau mengerti hukum supaya tidak terjadi pelanggaran," ujar Dandim 0716/Demak kepada Prajurit Kodim 0716/Demak.

Mayor CHK Munadi, S.H. menyampaikan  bahwa materi  penyuluhan yang disampaikan saat ini  adalah tentang UU ITE serta hukum Tindak Pidana dengan maksud untuk memberikan pengetahuan  informasi elektronik agar prajurit selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi misalnya tentang (Pasal 27 s/d 37) menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang antara lain mendistribusikan gambar atau konten yang tidak pantas, menyebarkan berita bohong (hoax), mengadu domba atau permusuhan, SARA, mencampuri progam orang lain serta tidak boleh mengancam menakuti-nakuti seseorang melalui sms maupun media sosial (medsos) yang lain karena itu adalah bukti otentik yang sah di UUD ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum akan dikenakan sanksi bahkan pidana penjara.

Dampak negatif media sosial dari segi hukum  sangat banyak seperti pornografi, kekejaman  serta penipuan sehingga dengan adanya UU ITE  para Prajurit diharapkan berhati-hati dan memahami secara benar perbedaan antara fakta dan opini untuk melindungi privasi keluarga dan rekan serta satuan.

Selain itu, Tim Penyuluh hukum juga menyampaikan materi tentang Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau illegal logging.

Dalam penyuluhan juga tak ketinggalan pula mengenai Netralitas bahwa TNI tidak boleh memfasilitasi berupa apapun dan tidak berpihak tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak, dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," tegasnya.

Di akhir penyuluhan Mayor CHK Munadi, S.H. menambahkan mengenai hukum dari KDRT, dalam pelanggaran hukum KDRT terbagi menjadi 4 yakni kekerasan fisik, pisikis, seksual, penelantaran dan semua itu ada  hukumannya," pungkas Mayor CHK Munadi, S.H. (Pendim 0716/Demak)

See Also

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.785.728 Since: 07.04.14 | 0.5906 sec