YouTube Facebook Twitter RSS
28 May 2018, 0

Hukum

Penyuluhan Hukum Dari Kumdam IV/Diponegoro

Wednesday, 14 February 2018 | View : 69

siarjustisia.com-DEMAK.

Penyuluhan Hukum TW I TA 2018 oleh Kumdam  IV/Diponegoro kepada Prajurit TNI, Kanminvetcad IV/22, PNS dan Perwakilan Ibu Persit Kartika Candra Kirana XXXVII Kodim 0716/Demak bertempat di Aula MaKodim 0716/ Demak, Jl. Kyai Singkil No.1., Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Tim penyuluh dipimpin oleh Mayor  CHK Munadi, S.H. beserta Kapten CHK Alex Birawa.

Kegiatan diikuti oleh para Pa Staf, Danramil  dan  108 orang personel Kodim 0716/Demak pada hari Kamis (13/02/2018).

Dandim 0716/Demak Letkol Inf Abi Kusnianto dalam sambutannya mengatakan “Penyuluhan  hukum  dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada  Prajurit,  Kanminvetcad IV/22, PNS serta Ibu Persit sehingga akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya, manfaatkan betul penyuluhan saat ini apa yang belum mengerti ditanyakan sejelas-jelasnya kepada team penyuluh hukum serta tujuan utama penyuluhan hukum ini agar prajurit dan PNS Kodim 0716 /Demak, memahami atau mengerti hukum supaya tidak terjadi pelanggaran," ujar Dandim 0716/Demak kepada Prajurit Kodim 0716/Demak.

Mayor CHK Munadi, S.H. menyampaikan  bahwa materi  penyuluhan yang disampaikan saat ini  adalah tentang UU ITE serta hukum Tindak Pidana dengan maksud untuk memberikan pengetahuan  informasi elektronik agar prajurit selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi misalnya tentang (Pasal 27 s/d 37) menyebutkan beberapa perbuatan yang dilarang antara lain mendistribusikan gambar atau konten yang tidak pantas, menyebarkan berita bohong (hoax), mengadu domba atau permusuhan, SARA, mencampuri progam orang lain serta tidak boleh mengancam menakuti-nakuti seseorang melalui sms maupun media sosial (medsos) yang lain karena itu adalah bukti otentik yang sah di UUD ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum akan dikenakan sanksi bahkan pidana penjara.

Dampak negatif media sosial dari segi hukum  sangat banyak seperti pornografi, kekejaman  serta penipuan sehingga dengan adanya UU ITE  para Prajurit diharapkan berhati-hati dan memahami secara benar perbedaan antara fakta dan opini untuk melindungi privasi keluarga dan rekan serta satuan.

Selain itu, Tim Penyuluh hukum juga menyampaikan materi tentang Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau illegal logging.

Dalam penyuluhan juga tak ketinggalan pula mengenai Netralitas bahwa TNI tidak boleh memfasilitasi berupa apapun dan tidak berpihak tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak, dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis," tegasnya.

Di akhir penyuluhan Mayor CHK Munadi, S.H. menambahkan mengenai hukum dari KDRT, dalam pelanggaran hukum KDRT terbagi menjadi 4 yakni kekerasan fisik, pisikis, seksual, penelantaran dan semua itu ada  hukumannya," pungkas Mayor CHK Munadi, S.H. (Pendim 0716/Demak)

See Also

6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
BNN Sergap 3 Bandar Narkoba Di Ancol
Hakim Senior Terjaring OTT Rp 30 Juta
Polres Kudus Ciduk 5 Orang Pengedar Uang Palsu
KPK Jerat Cagub Maluku Utara
KPK Periksa Isteri Bos PT. MRA
Hacker Surabaya Black Hat Telah Retas 600 Situs
Kapolri Pastikan Kapolsek Selingkuhi Isteri Bawahan Dicopot
KPU Akan Gelar Pleno Bahas Putusan Bawaslu
PBB Tunggu Sikap KPU Untuk Banding Putusan Bawaslu
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.038.190 Since: 07.04.14 | 0.6135 sec