YouTube Facebook Twitter RSS
13 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Masih Dalami Keterlibatan I Wayan Koster

Wednesday, 21 February 2018 | View : 225

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang memperkuat "nyanyian" mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin mengenai keterlibatan politikus PDIP, I Wayan Koster dalam kasus korupsi.

Usai bersaksi di persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018), Muhammad Nazaruddin mengaku heran dengan KPK yang belum juga menjerat I Wayan Koster.

Padahal, Muhammad Nazaruddin mengklaim, terdapat aliran dana puluhan miliar dari Permai Grup miliknya kepada I Wayan Koster yang disebut sebagai Pak Bali.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengaku belum dapat membeberkan lebih jauh mengenai keterlibatan I Wayan Koster lantaran masih dibutuhkan telaah dan bukti-bukti pendukung yang memperkuat pengakuan Muhammad Nazaruddin. Meskipun, nama I Wayan Koster disebut dalam putusan Muhammad Nazaruddin dalam perkara Wisma Atlet.

"Jadi meskipun ada beberapa nama yang disebutkan di putusan (Nazaruddin), untuk menindaklanjutinya tentu tetap dibutuhkan dukungan-dukungan bukti yang lain juga," kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2018) malam.

Febri Diansyah menegaskan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK, termasuk menyangkut I Wayan Koster tak terkait dengan proses Pilkada. Diketahui, I Wayan Koster merupakan calon Gubernur Bali yang didampingi Tjokorda Oka arta Ardana.

"Tim di penindakan belum ada informasi ke saya terkait sampai di mana prosesnya dan proses itu tentu harus dipisahkan dengan proses politik ya," kata Febri Diansyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Nazaruddin mengaku heran dengan KPK yang belum juga menjerat mantan Pimpinan Banggar DPR RI dari Fraksi Demokrat, Mirwan Amir dan politikus PDIP, I Wayan Koster.

Padahal, beber Nazar, terdapat ratusan miliar rupiah yang mengalir dari Permai Group miliknya kepada sejumlah politikus, seperti Mirwan Amir dan I Wayan Koster. Hal ini diungkapkan Nazar usai bersaksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018).

Nazar meminta KPK segera menjerat Mirwan Amir yang kini Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan I Wayan Koster yang saat ini merupakan calon Gubernur Bali yang diusung PDIP itu. Jeratan terhadap dua politikus ini diyakini Muhammad Nazaruddin dapat membantu KPK memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

"Ada ratusan miliar uang Permai grup yang mengalir ke beberapa orang yang belum ditindaklanjuti sama KPK, di sini KPK harus maksimal seperti ke Mirwan Amir kan ada jutaan dolar, puluhan miliar (rupiah). Nah ini harus dimaksimalkan pengembalian uang kerugian negara itu dan yang lain-lain siapapun yang menerima itu contohnya seperti Angie (Angelina Sondakh), I Wayan Koster, banyak. Nah ini harus maksimal KPK. Supaya apa? biar bisa benar-benar (pemulihan) kerugian negara itu maksimal," papar Nazar.

Permai Grup merupakan kerajaan bisnis Muhammad Nazaruddin yang menggarap sejumlah proyek yang anggarannya dari APBN. Proyek-proyek ini diduga digarap Permai Grup melalui rasuah. (sp)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.085.732 Since: 07.04.14 | 0.7956 sec