YouTube Facebook Twitter RSS
25 Jun 2018, 0

Hukum

PSI Berencana Ajukan Uji Materi UU MD3 Ke MK

Wednesday, 21 February 2018 | View : 263

siarjustisia.com-JAKARTA.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengajukan uji materi (judicial review) atas Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencananya, gugatan akan diatasnamakan Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas, gugatan akan disampaikan ke MK pada Jumat (23/2/2018).

Menurut Ketua Umum PSI, Grace Natalie,‎ keputusan turut dalam gugatan itu setelah melaksanakan jajak pendapat atau polling di akun media sosial PSI. Sebanyak 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan tersebut.

"Karena desakan publik yang tercermin dari hasil polling, PSI mewakili kepentingan anggota dan publik akan ke MK," kata Grace Natalie, Rabu (21/2/2018).‎

Bagi PSI, sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan DPR dan Pemerintah akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, antikritik, dan kebal hukum.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.

Lalu, Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

"Revisi UU MD3 itu mencederai demokrasi. Para anggota DPR itu memperlihatkan watak mereka yang menutup diri terhadap suara kritis rakyat sebagai konstituen,” ujar Grace Natalie.

Penanggung Jawab Jangkar Solidaritas, Kamarudin, menyatakan pihaknya mengakui bahwa kehormatan dan nama baik seluruh rakyat harus dijaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR seluruh Indonesia memakai lembaga untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri.

"Kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis dan terstruktur dengan memakai institusi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat yang kritis,” kata Kamaruddin.

Bagi PSI, seharusnya DPR sebagai lembaga publik, perlu membangun sistem yang membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk mengetahui, memberi masukan, aspirasi, dan kritik terhadap kinerja anggota dan lembaga.

Menyangkut Pasal 245 ayat (1) yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR, juga dinilai melawan Konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR di UU itu seakan berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.

“Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya terkait dengan tugas anggota DPR,” ujar Kamaruddin.

Untuk pengajuan gugatan materi ini, PSI mengundang 122 pengacara untuk bergabung. Yang tertarik bisa mendaftar ke jangkarsolidaritas@psi.id. (bs)

See Also

Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.175.601 Since: 07.04.14 | 0.6348 sec