YouTube Facebook Twitter RSS
21 Sep 2018, 0

Hukum

PSI Berencana Ajukan Uji Materi UU MD3 Ke MK

Wednesday, 21 February 2018 | View : 302

siarjustisia.com-JAKARTA.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengajukan uji materi (judicial review) atas Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rencananya, gugatan akan diatasnamakan Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas, gugatan akan disampaikan ke MK pada Jumat (23/2/2018).

Menurut Ketua Umum PSI, Grace Natalie,‎ keputusan turut dalam gugatan itu setelah melaksanakan jajak pendapat atau polling di akun media sosial PSI. Sebanyak 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan tersebut.

"Karena desakan publik yang tercermin dari hasil polling, PSI mewakili kepentingan anggota dan publik akan ke MK," kata Grace Natalie, Rabu (21/2/2018).‎

Bagi PSI, sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 yang disahkan DPR dan Pemerintah akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, antikritik, dan kebal hukum.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.

Lalu, Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

"Revisi UU MD3 itu mencederai demokrasi. Para anggota DPR itu memperlihatkan watak mereka yang menutup diri terhadap suara kritis rakyat sebagai konstituen,” ujar Grace Natalie.

Penanggung Jawab Jangkar Solidaritas, Kamarudin, menyatakan pihaknya mengakui bahwa kehormatan dan nama baik seluruh rakyat harus dijaga, apalagi kehormatan dan nama baik DPR. Tetapi jangan sampai anggota DPR seluruh Indonesia memakai lembaga untuk mengkriminalkan rakyatnya sendiri.

"Kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upaya-upaya secara sistematis dan terstruktur dengan memakai institusi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat yang kritis,” kata Kamaruddin.

Bagi PSI, seharusnya DPR sebagai lembaga publik, perlu membangun sistem yang membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk mengetahui, memberi masukan, aspirasi, dan kritik terhadap kinerja anggota dan lembaga.

Menyangkut Pasal 245 ayat (1) yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR, juga dinilai melawan Konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR di UU itu seakan berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.

“Padahal hak imunitas diberikan oleh Konstitusi kepada anggota DPR hanya terkait dengan tugas anggota DPR,” ujar Kamaruddin.

Untuk pengajuan gugatan materi ini, PSI mengundang 122 pengacara untuk bergabung. Yang tertarik bisa mendaftar ke jangkarsolidaritas@psi.id. (bs)

See Also

KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.614.236 Since: 07.04.14 | 0.622 sec