YouTube Facebook Twitter RSS
13 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Cermati Ocehan Muhammad Nazaruddin Di Persidangan

Thursday, 22 February 2018 | View : 195

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin yang menyebut seluruh Ketua Fraksi di DPR RI periode 2009-2014 mendapat jatah uang dari proyek pengadaan e-KTP. Tak hanya Muhammad Nazaruddin, KPK juga mencermati keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan.

"Keterangan-keterangan saksi termasuk Nazaruddin itu tentu kita cermati ya," ungkap Jubir KPK, Febri Diansyah, S.H. di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).

Dikatakan Febri Diansyah, setiap keterangan saksi, termasuk Muhammad Nazaruddin bakal didalami dan dipastikan validitasnya dan melihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain. Hal ini lantaran, tidak semua keterangan bisa langsung diterima sebagai sesuatu kebenaran.

"Kita harus uji terlebih dahulu, karena Nazar kan memang berkontribusi dan sejak penyidikan dia juga sudah menjelaskan banyak hal tapi apa yang ia jelaskan tentu harus diuji terlebih dahulu," jelas Febri Diansyah, S.H.

Diketahui, Muhammad Nazaruddin menyebut seluruh Ketua Fraksi di DPR RI periode 2009-2014 menerima aliran dana dari proyek pengadaan e-KTP. Hal ini diungkapkan Muhammad Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Muhammad Nazaruddin mengaku mengetahui aliran dana kepada seluruh Ketua Fraksi ini berdasarkan penjelasan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Tak hanya Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Anggaran dan anggota Komisi II DPR RI juga disebut mendapat jatah dari proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Kesaksian Muhammad Nazaruddin ini mengonfirmasi surat dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto yang menyebut proyek e-KTP dikuasai tiga partai besar, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bahkan, ketiga partai besar itu disebut turut kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Disebutkan, terdapat Rp 150 miliar ke Partai Golkar, Rp 150 miliar ke Partai Demokrat dan PDIP disebut kebagian jatah Rp 80 miliar.

KPK mengaku telah mengantongi nama-nama anggota DPR RI yang diduga turut menikmati "uang panas" proyek e-KTP. Termasuk nama-nama Ketua Fraksi yang menjabat saat proyek senilai Rp 5,9 triliun itu bergulir.

Bahkan, KPK mengakui kalau nama-nama penerima aliran uang haram dari proyek e-KTP ini juga sudah diuraikan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Meski demikian, KPK mengaku berupaya tetap berhati-hati dalam menjerat pihak yang diduga terlibat. (sp/jos)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.085.707 Since: 07.04.14 | 0.6234 sec