YouTube Facebook Twitter RSS
21 Sep 2018, 0

Hukum

KPK Cermati Ocehan Muhammad Nazaruddin Di Persidangan

Thursday, 22 February 2018 | View : 159

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin yang menyebut seluruh Ketua Fraksi di DPR RI periode 2009-2014 mendapat jatah uang dari proyek pengadaan e-KTP. Tak hanya Muhammad Nazaruddin, KPK juga mencermati keterangan saksi-saksi lainnya di persidangan.

"Keterangan-keterangan saksi termasuk Nazaruddin itu tentu kita cermati ya," ungkap Jubir KPK, Febri Diansyah, S.H. di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).

Dikatakan Febri Diansyah, setiap keterangan saksi, termasuk Muhammad Nazaruddin bakal didalami dan dipastikan validitasnya dan melihat kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain. Hal ini lantaran, tidak semua keterangan bisa langsung diterima sebagai sesuatu kebenaran.

"Kita harus uji terlebih dahulu, karena Nazar kan memang berkontribusi dan sejak penyidikan dia juga sudah menjelaskan banyak hal tapi apa yang ia jelaskan tentu harus diuji terlebih dahulu," jelas Febri Diansyah, S.H.

Diketahui, Muhammad Nazaruddin menyebut seluruh Ketua Fraksi di DPR RI periode 2009-2014 menerima aliran dana dari proyek pengadaan e-KTP. Hal ini diungkapkan Muhammad Nazaruddin saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, RT01/RW01, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Muhammad Nazaruddin mengaku mengetahui aliran dana kepada seluruh Ketua Fraksi ini berdasarkan penjelasan dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Tak hanya Ketua Fraksi, Pimpinan Badan Anggaran dan anggota Komisi II DPR RI juga disebut mendapat jatah dari proyek yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Kesaksian Muhammad Nazaruddin ini mengonfirmasi surat dakwaan KPK terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto yang menyebut proyek e-KTP dikuasai tiga partai besar, yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat (PD), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bahkan, ketiga partai besar itu disebut turut kecipratan aliran dana dari proyek e-KTP. Disebutkan, terdapat Rp 150 miliar ke Partai Golkar, Rp 150 miliar ke Partai Demokrat dan PDIP disebut kebagian jatah Rp 80 miliar.

KPK mengaku telah mengantongi nama-nama anggota DPR RI yang diduga turut menikmati "uang panas" proyek e-KTP. Termasuk nama-nama Ketua Fraksi yang menjabat saat proyek senilai Rp 5,9 triliun itu bergulir.

Bahkan, KPK mengakui kalau nama-nama penerima aliran uang haram dari proyek e-KTP ini juga sudah diuraikan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Meski demikian, KPK mengaku berupaya tetap berhati-hati dalam menjerat pihak yang diduga terlibat. (sp/jos)

See Also

KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.614.253 Since: 07.04.14 | 0.6231 sec