YouTube Facebook Twitter RSS
12 Dec 2018, 0

Hukum

Gubernur DKI Jakarta Dipolisikan Terkait Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang

Friday, 23 February 2018 | View : 487

siarjustisia.com-JAKARTA.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Cyber Indonesia yang diketuai oleh Muannas Alaidid dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jack Boyd Lapian melaporkan Anies Rasyid Baswedan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. No.55, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2018) malam. Anies Rasyid Baswedan dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian selaku Sekjen Cyber Indonesia.

Muannas Alaidid menerangkan selama dua bulan penutupan jalan dilakukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki payung hukum. Yakni, dalam bentuk Peraturan Daerah (PerDa) maupun Peraturan Gubernur (PerGub).

"Keputusan ini dinilai telah melanggar hukum," terang Muannas Alaidid saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/2/2018).

Muannas Alaidid menilai penutupan Jalan Jatibaru yang awalnya bertujuan untuk pejalan kaki di trotoar justru semakin dipadati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

"Dari hasil pemantauan kami di lapangan bahwa PKL yang berjualan di Trotoar Kawasan Tanah Abang tidak berkurang bahkan cenderung semakin banyak, mereka mayoritas beralasan tidak mendapatkan bagian di Tenda PKL yang berada diruas jalan Jatibaru," jelas Muannas Alaidid.

Laporan terhadap Anies, papar Muannas Alaidid, juga merujuk pada surat rekomendasi yang dilayangkan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kepada Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru.

Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Laporan Anies teregister dengan nomor TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Perkara yang dilaporkan adalah perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pihak terlapornya adalah Anies Baswedan. Dalam laporan tersebut Anies dilaporkan melanggar Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal yang dilaporkan adalah Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Jack Boyd Lapian menjelaskan laporan ini dibuat karena Pemprov DKI dinilai tidak mempunyai aturan hukum soal penutupan kawasan Tanah Abang. Menurutnya, kebijakan itu pula yang mendapat respons negatif dari berbagai kalangan.

"Sehingga keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta faktanya justru menimbulkan permasalahan baru, bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana," kata Jack Boyd Lapian dalam keterangannya, Jumat (23/2/2018).

Di samping itu, masih kata Jack Boyd Lapian, kebijakan Anies tersebut justru membuat PKL cenderung semakin banyak. Banyak pula warga yang berunjuk rasa akibat penutupan kawasan Tanah Abang tersebut.

"Bahwa sesuai surat rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang Penataan Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepada Pemprov DKI pada pokoknya meminta Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. membenarkan adanya laporan tersebut.

"Ya benar (ada laporan)," kata mantan Kapolres Nunukan Polda Kaltim pada tahun 2010, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan memberlakukan program OK Otrip terkait penataan angkot di Tanah Abang. Polisi siap mendukung kebijakan Pemprov DKI asalkan sesuai aturan.

"Semua kebijakan pemerintah daerah itu yang membuat kebijakan siapa? Kan pemerintah daerahnya kan gitu, tentunya pihak kepolisian akan membantu asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku di situ ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. di MaPolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. No.55, Jakarta Selatan, Sabtu (5/2/2018).

Mantan WaKapolres Takalar Polda Sulsel pada tahun 2003 ini mengatakan wajar jika para sopir angkot meminta perlakuan yang sama dalam menggunakan Jalan Jati Baru. Sebab sopir angkot membutuhkan pekerjaan. Seperti diketahui, Jl. Jatibaru ditutup untuk memberi ruang bagi PKL berdagang.

"Ya tentunya wajarlah namanya angkot dia juga rakyat kecil dia, dia sopir kemudian dia juga punya keluarga dia juga punya anak putus sekolah dia juga rakyat kecil tentunya kepengen tidak didiskriminasi itu wajar. Di situ dia menuntut wajar ya nanti nanti dari yang dituntut lah pemerintah seperti apa ya di situ kita tunggu saja," sambung mantan Kabidhumas Polda Jatim pada tahun 2015, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan pengusaha angkot di Tanah abang menyepakati tiga hal. Pertama mendukung program OK Otrip di Tanah Abang.

Kedua, selama program OK Otrip belum berjalan, operasional angkutan umum bus kecil diatur jam tertentu. Jam yang telah disepakati yakni Pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, hanya transjakarta yang diizinkan melintas.

Sementara untuk angkutan umum, boleh melintas pukul 15.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Angkutan yang diizinkan melintas yakni JP03, JP03A, M08, dan M10.

Anies Rasyid Baswedan ditanya soal dirinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penutupan jalan di Tanah Abang ini. Namun Anies Rasyid Baswedan enggan berkomentar.

"Tidak ada (tanggapan), cukup-cukup," tukas Anies Rasyid Baswedan di Hotel Double Tree, Jl. Pegangsaan Timur No.17, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2018). (tri/det)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.079.228 Since: 07.04.14 | 0.4059 sec