YouTube Facebook Twitter RSS
25 May 2019, 0

Hukum

PBB Tunggu Sikap KPU Untuk Banding Putusan Bawaslu

Monday, 05 March 2018 | View : 7429

siarjustisia.com-JAKARTA.

Partai Bulan Bintang (PBB) akan melawan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan banding terkait putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Pemilu (Bawaslu) RI yang menetapkan PBB sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.

"Kita tunggu apakah KPU akan melaksanakan putusan dalam waktu tiga hari, atau apakah mereka akan banding lagi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)?" kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Kantor Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin No.14, RT08/RW04, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).

Menurutnya, KPU memiliki tiga hari ke depan untuk menetukan sikap terkait keputusan Bawaslu. Namun, Yusril Ihza Mahendra berharap KPU dapat segera melaksanakan putusan Bawaslu yang memenangkan PBB.

Meski begitu, Yusril Ihza Mahendra akan segera mempersiapkan PBB guna menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Yusril Ihza Mahendra menargetkan PBB dapat lebih baik dibanding Pemilu 2014 lalu.

"Selanjutnya kita persiapkan pemilu sebaik-baiknya, dan harapannya kita, PBB, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan waktu lalu," jelas Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa menyikapi keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB). KPU belum menentukan apakah menerima atau mengajukan banding atas putusan itu. "Kita belum menerima surat keputusan (SK) dari Bawaslu. Jadi, kita belum bisa memutuskan apa-apa," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di kantornya, Jalan Imam Bonjol No.29, RT08/RW04, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan menggelar sidang pleno sambil menunggu SK dari Bawaslu. "Pleno akan mengkaji beberapa hal," ungkap Ilham Saputra.

Pleno, tambah Ilham Saputra, tidak hanya membahas tentang PBB.

KPU juga berdiskusi mengenai persiapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. "Kita akan lakukan langsung bimbingan teknis (bimtek) ke luar negeri. Di sana juga ada orang-orang yang mendaftar sebagai peserta penyelenggara pemilu. Itu juga sedang kita bicarakan," ucap Ilham Saputra.

Sebelumnya, Minggu (4/3/2018) Bawaslu mengabulkan gugatan PBB terhadap KPU. Bawaslu menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota tahun 2019.

Dalam putusannya, Bawaslu juga menolak eksepsi yang diajukan pihak KPU. Bawaslu juga membatalkan surat keputusan KPU No. 58/pl.01.1-kpt/03/kpu/ii 2018 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2019 yang terbatas pada diktum kedua. Bawaslu memerintahkan KPU untuk membatalkan SK Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilu. (met/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.842.839 Since: 07.04.14 | 0.5863 sec