YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2018, 0

Hukum

Partai Idaman Gugat Putusan Bawaslu Di PTUN

Tuesday, 06 March 2018 | View : 79

siarjustisia.com-JAKARTA.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Islam Damai Aman (Idaman) Ramdansyah mengatakan partainya bakal menggugat putusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah itu menyusul keputusan Bawaslu yang menolak gugatan Partai Idaman. 

"Kita punya hukum yakni dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kita bisa maju ke PTUN setelah diputuskan Bawaslu," tandas Ramdansyah di kantor Bawaslu, Gedung Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin No.14, RT08/RW04, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah bilang gugatan bakal dilayangkan paling lambat lima hari setelah keputusan Bawaslu. Ia menyebut, proses di PTUN nantinya tidak sampai sebulan yakni hanya 21 hari. 

Dia bilang Partai Idaman seharusnya bisa mengikuti tahapan pemilu. Ini sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (parpol).

Namun, pada Kamis (19/1/2018), KPU mengubah semua aturan main terkait dengan verifikasi parpol. Di mana verifikasi yang awalnya hanya verifikasi administrasi berubah menjadi verifikasi faktual. 

"Tentu saja kami melandasi PKPU Nomor 6 Pasal 17 ini yang menyatakan bahwa mereka yang dapat diverifikasi adalah parpol yang telah mendaftar atau yang diterima pendaftarannya," ungkap Ramdansyah.

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah bilang partainya sudah memiliki tanda terima dan putusan dari Bawaslu. Sehingga layak untuk diverifikasi.

"Acuan kami pada Pasal 17 PKPU Nomor 6 Tahun 2018, tetapi kemudian KPU sendiri membantahnya. Saksi ahli kami mengatakan Pasal 50 Ayat 1, 2, 3 menjadi satu kesatuan norma," jelas dia.

Maka itu, partainya akan menggugat ke PTUN. Ramdansyah juga mengajak parpol lain yang ditolak permohonannya oleh Bawaslu untuk maju ke PTUN. 

"Kita ke PTUN sudah dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama. Nah, nanti tentu kami akan ajak teman lain mungkin ada persepektif yang berbeda bisa kita masukkan gugatannya ke PTUN," terang Ramdansyah. 

Sebelumnya, Partai Idaman menggugat KPU ke Bawaslu. Ini lantaran partai itu dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses administrasi sehingga tidak melanjutkan pada tahap verifikasi dan tidak ditetapkan menjadi partai peserta Pemilui 2019. (met)

See Also

Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.306.187 Since: 07.04.14 | 0.5762 sec