YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

Partai Idaman Gugat Putusan Bawaslu Di PTUN

Tuesday, 06 March 2018 | View : 119

siarjustisia.com-JAKARTA.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Islam Damai Aman (Idaman) Ramdansyah mengatakan partainya bakal menggugat putusan Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah itu menyusul keputusan Bawaslu yang menolak gugatan Partai Idaman. 

"Kita punya hukum yakni dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kita bisa maju ke PTUN setelah diputuskan Bawaslu," tandas Ramdansyah di kantor Bawaslu, Gedung Bawaslu RI, Jalan M. H. Thamrin No.14, RT08/RW04, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah bilang gugatan bakal dilayangkan paling lambat lima hari setelah keputusan Bawaslu. Ia menyebut, proses di PTUN nantinya tidak sampai sebulan yakni hanya 21 hari. 

Dia bilang Partai Idaman seharusnya bisa mengikuti tahapan pemilu. Ini sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (parpol).

Namun, pada Kamis (19/1/2018), KPU mengubah semua aturan main terkait dengan verifikasi parpol. Di mana verifikasi yang awalnya hanya verifikasi administrasi berubah menjadi verifikasi faktual. 

"Tentu saja kami melandasi PKPU Nomor 6 Pasal 17 ini yang menyatakan bahwa mereka yang dapat diverifikasi adalah parpol yang telah mendaftar atau yang diterima pendaftarannya," ungkap Ramdansyah.

Sekjen Partai Idaman, Ramdansyah bilang partainya sudah memiliki tanda terima dan putusan dari Bawaslu. Sehingga layak untuk diverifikasi.

"Acuan kami pada Pasal 17 PKPU Nomor 6 Tahun 2018, tetapi kemudian KPU sendiri membantahnya. Saksi ahli kami mengatakan Pasal 50 Ayat 1, 2, 3 menjadi satu kesatuan norma," jelas dia.

Maka itu, partainya akan menggugat ke PTUN. Ramdansyah juga mengajak parpol lain yang ditolak permohonannya oleh Bawaslu untuk maju ke PTUN. 

"Kita ke PTUN sudah dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama. Nah, nanti tentu kami akan ajak teman lain mungkin ada persepektif yang berbeda bisa kita masukkan gugatannya ke PTUN," terang Ramdansyah. 

Sebelumnya, Partai Idaman menggugat KPU ke Bawaslu. Ini lantaran partai itu dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam proses administrasi sehingga tidak melanjutkan pada tahap verifikasi dan tidak ditetapkan menjadi partai peserta Pemilui 2019. (met)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.972.211 Since: 07.04.14 | 0.6145 sec