YouTube Facebook Twitter RSS
15 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Periksa Isteri Bos PT. MRA

Thursday, 15 March 2018 | View : 231

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Dian Muljadi Soedarjo yang diketahui isteri dari bos PT. Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo, Kamis (15/3/2018).

Dian Muljadi Soedarjo bakal diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode 2004-2015 yang menjerat sang suami sebagai tersangka.

Dalam pemeriksaan hari ini, keterangan Dian Muljadi Soedarjo bakal digunakan tim penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Emirsyah Satar yang juga telah menyandang status tersangka.

"Yang bersangkutan (Dian Muljadi) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA (Emirsyah Satar)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/3/2018).

Selain memeriksa Dian Muljadi Soedarjo, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik kembali telah memeriksa sejumlah saksi dari mantan petinggi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Beberapa diantaranya, Vice President Internal Audit PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Sri Mulyati, mantan Direktur Utama PT. Citilink Indonesia, Albert Burhan, mantan Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Hadinoto Soedigno, serta pensiunan pegawai PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Capt. Agus Wahjudo.

Tak hanya itu, tim penyidik juga bakal memeriksa Komisaris PT. Pegasus Air Services Kabul Riswanto serta mantan Plh Direktur Pemasaran dan Penjualan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Muhammad Arif Wibowo. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Emirsyah Satar.

"Keempat orang itu juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESA," jelas Febri Diansyah.

Sebelumnya, Corporate Planning PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Setijo Awibowo serta Direktur Strategi Pengembangan Bisnis dan Manajemen Resiko PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Achirina tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa alasan yang jelas alias mangkir, Selasa (27/2/2018). Setijo dan Achirina sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan 50 mesin pesawat Airbus A330-300 untuk PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. periode 2004-2015.

Keterangan keduanya diperlukan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Emirsyah Satar.

"Dua saksi untuk ESA (Emirsyah Satar) tidak hadir," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (27/2/2018).

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan, tim penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Setijo dan Achirina pada Rabu, (27/2/2018). "Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang besok, Rabu (27/2/2018)," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar dan pendiri PT. Mugi Rekso Abadi (MRA) yang juga beneficial owner Connaught International Pte. Ltd., Soetikno Soedarjo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan 50 pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Selama menjabat sebagai Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pada 2005 hingga 2014, Emirsyah Satar diduga menerima uang sebesar USD 2 juta dan dalam bentuk barang senilai USD 2 juta dari Rolls-Royce melalui pendiri PT. MRA Group Soetikno Soedarjo dalam kapasitasnya sebagai Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Emirsyah Satar dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Soetikno Soedarjo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (sp/jos)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.098.440 Since: 07.04.14 | 0.6247 sec