YouTube Facebook Twitter RSS
15 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Jerat Cagub Maluku Utara

Thursday, 15 March 2018 | View : 212

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu calon kepala daerah yang bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Kelima pimpinan KPK sepakat menaikkan penyelidikan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan calon kepala daerah tersebut sebagai tersangka.

Seorang sumber menyebutkan, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu adalah calon Gubernur (caGub) Maluku Utara berinisial AHM. Meski demikian, sumber tersebut masih enggan mengungkapkan terperinci mengenai kasus yang menjerat AHM.

"Salah satu calon Gubernur Maluku Utara berinisial AHM," kata seorang sumber di Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dalam situs KPU, calon Gubernur (caGub) berinisial AHM adalah Ahmad Hidayat Mus. Ahmad Hidayat Mus yang berpasangan dengan Rivai Umar diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). 

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengaku telah meneken satu surat perintah penyidikan dengan tersangka seorang kepala daerah yang kebetulan ikut dalam Pilkada serentak 2018.

"Satu tadi malam sudah saya tanda tangani," kata Agus Rahardjo di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, proses hukum terhadap penyelenggara negara termasuk kepala daerah harus tetap berjalan meski saat ini yang bersangkutan maju sebagai peserta Pilkada Serentak 2018. Untuk itu, KPK mengusulkan pemerintah membuat perppu yang memberikan jalan supaya partai politik bisa mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.‎

"Supaya pilkada bisa berjalan baik, ya harus ada langkah-langkah dari pemerintah. Bayangkan saja sudah jadi tersangka dilantik, kan juga rasanya tidak etis ya," pungkas Agus Rahardjo. (bs)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.098.489 Since: 07.04.14 | 0.6147 sec