YouTube Facebook Twitter RSS
19 Jan 2018, 0

Hot News

Komnas HAM Tagih Komitmen Kebebasan Beragama Presiden Terpilih Jokowi

Friday, 05 September 2014 | View : 464

siarjustisia.com-JAKARTA.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Muhammad Imdadun Rahmat, didampingi Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik, serta peneliti The Wahid Institute, M. Subhi Azhari memaparkan sejumlah catatan Komnas HAM tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4B, Kelurahan Menteng, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).

Komnas HAM menilai pemerintahan Presiden SBY kurang berhasil memenuhi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah kasus, antara lain penutupan sejumlah rumah ibadah.

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan lebih baik menjamin kebebasan beragama yang selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diabaikan, dibiarkan, dan tidak dilaksanakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap pemerintah Jokowi-JK memiliki komitmen dan langkah lebih baik dalam menegakkan HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menagih komitmen presiden terpilih, Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’, atas penegakan perlindungan dan pemajuan hak beragama, berkeyakinan, dan beribadah.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Muhammad Imdadun Rahmat, seusai hasil rapat pleno Komnas HAM, di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

“Dalam visi dan misinya Presiden terpilih berkomitmen atas penegakkan HAM, salah satunya perlindungan dan pemajuan atas hak beragama, berkeyakinan dan beribadah, namun patut dimasukkan ke dalam program prioritas kerja nyata di awal pemerintahan baru,” ujar Komisioner Komnas HAM, Muhammad Imdadun Rahmat, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Komnas HAM mengingatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang pernah menyatakan akan memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Muhammad Imdadun Rahmat menyampaikan sedikitnya terdapat lima hal terkait kebebasan beragama, yang patut dipertimbangkan Jokowi dalam program prioritas di kabinetnya.

Pertama, memberikan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan melalui akses kebenaran, keadilan dan pemulihan bagi korban pengungsian Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah Sampang, jemaat HKBP Filadelfia Bekasi, jemaat GKI Yasmin Bogor, jamaah Masjid di Batuplat NTT, dan jemaah mushalla di Denpasar, Bali. “Pertama, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban pengungsi Ahmadiyah di Mataram, pengungsi Syiah Sampang di Surabaya, jemaat HKBP Filadelfia di Bekasi, jemaat GKI Yasmin di Bogor, jemaah Masjid di Batuplat (NTT), dan jemaah mushala di Denpasar (Bali),” kata Muhammad Imdadun Rahmat.

Kedua, mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, karena PBM itu dinilai diskriminatif.

“Pertimbangan kuantitatif dukungan warga dalam pendirian rumah ibadat pada dasarnya hanya memberikan proteksi berlebihan bagi umat mayoritas, sementara kelompok minoritas agama dilanggar,” ujar dia.

Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Jayadi Damanik mengemukakan, berdasarkan data pengaduan Komnas HAM, contoh mutakhir pelanggaran dalam kategori forum externum (ekspresi kebebasan di ruang publik) adalah penutupan Masjid Nur Khilafat di Ciamis, penutupan 17 Gereja di Aceh Singkil, penutupan 5 Gereja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penutupan 7 Gereja di Cianjur, serta penyegelan GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi. Hingga kini, penyelesaian kasus itu tidak kunjung tuntas.

Pelanggaran tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang perintah kepada pengurus jemaah Ahmadiyah. Keberadaan SKB tersebut memicu munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia.

Ketiga, mencabut Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, karena kebijakan itu dinilai formal dan substansial bertentangan konstitusi.

Muhammad Imdadun Rahmat mengatakan, pelanggaran itu terkait erat dengan keberadaan kebijakan diskriminatif.

Berbagai peraturan terkait larangan kegiatan jemaah Ahmadiyah dianggap melanggar HAM karena membatasi warga negara meyakini agama dan beribadah.

“Keberadaan SKB itu menjadi pemicu munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah di Indonesia,” kata dia.

Selama ini, sejumlah rekomendasi penyelesaian ataupun perlindungan hak dan kebebasan beragama, khususnya terhadap kelompok minoritas, telah disampaikan kepada aparat negara.

Namun, menurut Komnas HAM, tidak ada respons dan tindak lanjut penyelesaian yang selayaknya. “Rekomendasi juga ditujukan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Ahmadiyah di Mataram dan Syiah di Sampang, tetapi pelaksanaan rekomendasi itu tidak kunjung dilakukan,” tukas Komisioner Komnas HAM, Muhammad Imdadun Rahmat.

Menurut Komnas HAM, kekerasan terhadap kelompok minoritas beda keyakinan masih terus berulang beberapa tahun terakhir.

Hal itu terjadi karena tidak ada penyelesaian tuntas, sementara upaya penegakan hukum minim. “Ini sebaiknya masuk dalam kebijakan prioritas Presiden terpilih,” tegas Muhammad Imdadun Rahmat.

Keempat, mempertimbangkan pentingnya UU Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan sebagai konsekuensi logis jaminan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Kelima, membentuk Panitia Khusus yang bertugas melakukan penyelesaian kasus-kasus dan pemajuan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia untuk memastikan dilaksanakannya rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam butir satu hingga empat sebagai kebijakan prioritas Presiden terpilih. (jos)

See Also

Selamat Jalan Bang Indra Sahnun Lubis
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jabar Meninggal Dunia
Perdana Menteri Jepang Bubarkan Majelis Rendah Parlemen
Press Release MESANIH Pelayanan Jasa Online Berbasis Budaya Lokal
Kodim 0721/Blora Gelar Doa Bersama 171717
Kodim 0716/Demak Gelar Doa Bersama Pada 171717
Doa Bersama 171717 Demi Keutuhan NKRI
Dandim 0721/Blora Ajak Warga Blora Doa Bersama
Rektor UMK Tegaskan Tolak Narkoba Dan Paham Radikal
Dandim 0716/Demak Tangkal Radikalisme Lewat Mujahadah
Rotasi Sejumlah Perwira Tinggi Dan Perwira Menengah Di Tubuh Polri
PAN Walk Out Dari Paripurna RUU Pemilu
Kodim 0716/Demak Kehilangan Putra Terbaik Bangsa
Julia Perez Meninggal
Ulama NU KH Hasyim Muzadi Wafat Kamis Pagi
Kapolri Beri Penghargaan Ke 5 Kapolres Terbaik
Pengambilan Sumpah 64 Advokat Peradin Oleh PT Banten
Marie Muhammad Berpulang
Rakerda KAI DPD DKI Jakarta: Equality Before The Law, Jangan Ada Lagi Suap Dan Pungli
38 Juta Orang Di Dunia Hidup Dengan HIV/AIDS
Penyebab Kanker
Sutan Bhatoegana Meninggal Dunia
MUI Tolak Kapolda Baru Banten
Yudi Latif Tegaskan Pancasila Harus Jadi Lifestyle
Partai Gerindra-PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sandiaga Uno
jQuery Slider

Comments

Archives :2017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.210.605 Since: 07.04.14 | 0.6413 sec