YouTube Facebook Twitter RSS
19 Jan 2018, 0

Hukum

Polisi Limpahkan Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Gorontalo Utara Ke Kejaksaan

Friday, 05 September 2014 | View : 699

siarjustisia.com-JAKARTA.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gorontalo Utara. Pembangunan berupa pagar keliling, penimbunan jalan akses, dan jaringan air bersih Tahun Anggaran (TA) 2011.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menangani dugaan korupsi terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Umar Sidiki di Kabupaten Gorontalo Utara yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 800 juta.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Komisaris Besar (Kombes) Pol. Agus Rianto mengungkapkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sedang menangani dua kasus dugaan korupsi di provinsi Gorontalo. Kasus pertama terkait dengan pembangunan pagar keliling RSUD setempat, sedangkan kasus yang kedua adalah kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) di Gorontalo.

“Kasus ini merupakan pelimpahan dari Polda Gorontalo untuk ditangani Bareskrim Polri. Kasus korupsi pembangunan RSUD di Gorontalo Utara ini meliputi pembangunan untuk pagar keliling, penimbunan, akses jalan, dan jaringan air bersih," ungkap Kepala Sub Direktorat IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim (Kasubdit IV Dit Tipikor Bareskrim) Polri Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono di Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono menyebutkan proyek pembangunan RSUD itu ditangani Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara yang menggunakan APBD murni pemkab tersebut. Namun, sambung dia, hingga saat ini baru pihak yang terlibat untuk pengadaan dalam proyek pembangunan RSUD itu yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Junangsih selaku Kuasa Direktur PT Kharisma Indoraya Sukses (PT. KIS).

Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono menjelaskan, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembuatan pagar di RSUD Gorontalo Utara, penyidik sudah menetapkan JN (Junangsih), kuasa Direktur perusahaan yang mengerjakan proyek, sebagai tersangka.

Tersangka Junangsih merupakan kuasa Direktur PT. Kharisma Indoraya Sukses (KIS) yang bertanggungjawab memenuhi kontrak senilai Rp 4.414.404.000. Nilai proyek dalam kasus itu Rp 4,4 miliar.

Junangsih saudara dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akhirnya meringkuk di tahanan Polda Gorontalo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait kasus korupsi pembangunan pagar keliling, penimbunan, jalan akses, dan jaringan air bersih RSUD Gorontalo Utara Tahun Anggaran (TA) 2011.

Kasus bermula saat Junangsih selaku kuasa direktur PT. Kharisma Indoraya Sukses (KIS) menandatangani perjanjian kerja denga Kuasa Pengguna Anggaran Rito Nasibu pada 22 Juni 2011 senilai Rp 4.414.404.000 dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara. Pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu 180 kalender dari 22 Juni 2011 hingga 18 Desember 2011.

Menurut Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono, pada 22 Juni 2011, Junangsih selaku Kuasa Direktur PT. KIS menerima dana sekitar Rp 4,4 miliar dari Rito Nasibu selaku kuasa pengguna anggaran, untuk pengadaan proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Gorontalo Utara itu. Tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah selama 180 hari kalender, yaitu mulai 22 Juni hingga 18 Desember 2011. "Namun, pada saat hasil pekerjaan diserahterimakan, ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Di situlah letak pelanggarannya. Pembayaran sudah selesai semuanya untuk empat tahap, tetapi pembangunannya belum kelar semua ," ujarnya.

Akibat hal tersebut, potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi ini diduga sebesar Rp 896.447.808. Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono memaparkan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pembangunan RSUD di Gorontalo Utara yang dilakukan oleh tersangka Junangsih mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 896,45 juta.

Untuk itu, Pasal yang disangkakan terhadap tersangka Junangsih adalah Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), seperti sebagaimana yang sudah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. "Untuk tersangka Junangsih telah dilakukan penahanan selama 20 hari dari 19 Agustus hingga 7 September 2014 di Rutan (rumah tahanan) Polda Gorontalo dan sudah dilakukan pelimpahan tahap kedua kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)," tegas Kepala Sub Direktorat IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Yudhiawan Wibisono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2014).

Sebelumnya Pemerintah Daerah Gorontalo Utara sudah menggelontorkan uang proyek pembangunan tersebut dalam empat tahap. "Semua sudah dibayar lunas," bebernya.

Kasus korupsi yang terjadi saat Gubernur Gorontalo saat ini masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara ini, masih terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan akan menyeret nama orang nomor satu di Provinsi Gorontalo.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap  kuasa Direktur PT. Karisma Indo Jaya Sejahtera bernama Junangsih, Selasa (18/2/2014). Pemeriksaan tersebut terkait dugaan kasus korupsi Pembangunan berupa pagar keliling, penimbunan jalan akses, dan jaringan air bersih Tahun Anggaran (TA) 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gorontalo Utara. "Kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka," kata Kepala Sub Direktorat IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Yudhiawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2014).

Selain melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Junangsih, penyidik juga  melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Gorontalo Utara. Keduanya masih memiliki hubungan saudara dengan Gubernur Gorontalo saat ini Rusli Habibie.

Dikatakan Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Semuanya akan tergantung hasil pemeriksaan tersangka pekan depan. "Nanti kita lihat setelah pemeriksaan tersangka," ungkapnya.

Penyidik akan segera menetapkan tersangka lain dari pihak penyelenggara negara atau pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Penahanan terhadap tersangka pun masih belum dilakukan kepolisian dengan alasan masih harus menunggu pemeriksaan saksi dan hasil penghitungan kerugian negara. "Kita masih harus menunggu perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP," urainya.

Dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes), lanjut Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono, nilai kontrak mencapai Rp 5,7 miliar.

Tersangka dari perusahaan yang mengerjakan proyek adalah Direktur perusahaan tersebut yang berinisial AS. (jos)

See Also

Polisi Dalami Kasus Ambruknya Selasar BEI
Kapolres Karawang Instruksikan Tembak Mati Penjahat Jalanan
Kronologi Ambruknya Balkon Gedung Bursa Efek Indonesia Versi Polisi
Polres Metro Jakarta Barat Bentuk Satgasus Usut Kasus Mandek Di Tahun 2017
Polda Metro Jaya Buru Pemasok Narkoba Untuk Tio Pakusadewo
Ayah Korban Paedofil Jadi Tersangka Pengeroyok
Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
Koordinator Laboratorium Sabu Likuid Diskotek MG Club International Menyerahkan Diri
Pelaku Percobaan Penculikan Bocah Di ITC Kuningan Menyerahkan Diri
Siswa Korban Pengeroyokan Teman Sekelas Alami Trauma
KPK Rencanakan Panggil Kembali Dua Anak Setya Novanto
Berkas First Travel Dilimpahkan Ke Kejari Depok
Bareskrim Mabes Polri Bekuk Pembuat Dan Pengedar Uang Palsu
BNN Telusuri Keterlibatan Oknum Aparat Dalam Produksi PCC Di Sejumlah Daerah
BNN Sita 13 Juta Pil PCC Di Semarang
Operasi Pabrik PCC, BNN Endus Keterlibatan Oknum Aparat
KPK Terima Pengembalian Uang Suap APBD Jambi
KPK Geledah Kantor Gubernur Jambi Zumi Zola
Andi Narogong Berjanji Kembalikan Keuntungan Dari Korupsi E-KTP
Kejutan Pernyataan Andi Narogong Soal Proyek E-KTP
KPK Ajukan Kasasi Putusan Banding Terdakwa E-KTP Irman-Sugiharto
KPK Geledah Tiga Lokasi Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi 2018
KPK Akan Limpahkan Berkas Setya Novanto Pekan Depan
Polrestro Jakarta Selatan Tetapkan Ahmad Dhani Sebagai Tersangka
OTT Anggota DPRD Dan Pejabat Pemprov Jambi Terkait APBD 2018
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 5.211.450 Since: 07.04.14 | 0.4916 sec