YouTube Facebook Twitter RSS
15 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang

Tuesday, 20 March 2018 | View : 132

siarjustisia.com-MALANG.

Tim penyidik lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wali Kota Malang nonaktif, Mochamad Anton, Selasa (20/3/2018). Penggeledahan ini terkait pengembangan kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.
Jubir KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya penggeledahan ini. Dikatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti terkait kasus tersebut.

"Ada penggeledahan oleh tim di rumah Walikota Malang hari ini, sedang proses pencarian bukti," ungkap Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/3/2018).

Febri Diansyah masih enggan menjawab saat disinggung penggeledahan ini dikakukan terkait dengan penyidikan terhadap sejumlah tersangka baru kasus suap APBD-P Malang. Sejumlah media lokal di Malang menyebutkan KPK telah menjerat sejumlah tersangka baru ini kasus ini. Tak hanya anggota dan pimpinan DPRD, KPK juga disebut telah menyematkan status tersangka terhadap Mochamad Anton.

Penetapan tersangka ini mencuat saat tim penyidik KPK memeriksa 14 anggota DPRD Malang di MaPolres Malang, Jl. Jaksa Agung Suprapto No.19, Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Senin (19/3/2018) kemarin.

Wakil Komisi D DPRD Kota Malang dari fraksi Golongan Karya (Golkar), Ribut Harianto yang turut diperiksa hari ini menyebut dalam surat yang diterima pada Minggu kemarin hanya disebutkan enam tersangka baru dari DPRD Kota Malang. Namun saat pemeriksaan penyidik KPK menyebut ada 18 anggota DPRD yang ditetapkan tersangka.

Febri Diansyah tak membantah, lembaga antikorupsi telah menetapkan sejumlah anggota DPRD Kota Malang. Namun, Febri Diansyah masih enggan mengungkap nama dan jumlah anggota DPRD Malang yang telah menyandang status tersangka.

"Nama dan jumlah tersangka belum bisa kami konfirmasi hari ini," kata Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (19/3/2018).

Febri Diansyah membenarkan tim penyidik memeriksa 14 anggota DPRD Malang terkait pengembangan kasus suap ini. Namun, Febri Diansyah bersikukuh enggan menyebut para pihak yang telah ditetapkan tersangka. Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan terkait penyidikan kasus tersebut.

"Untuk sementara baru informasi tersebut yang dapat kami sampaikan. Karena tim masih di lapangan, kami masih perlu melakukan beberapa kegiatan di penyidikan ini," katanya.

Diketahui, KPK telah menjerat Ketua DPRD Malang Mochamad Arief Wicaksono sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD Malang tahun 2015. Mochamad Arief Wicaksono diduga menerima suap dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang, Jarot Edy Sulistiyono, sejumlah Rp 700 juta terkait pembahasan APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. Tak hanya itu, Mochamad Arief Wicaksono juga diduga menerima hadiah atau janji sebesar Rp 250 juta dari tersangka Hendrawan Maruszaman (HM) selaku Komisaris PT. ENK terkait penganggaran kembali proyek Jembatan Kedungkandang APBD tahun 2016 secara multi-years dengan nilai proyek Rp 98 miliar. (sp)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.098.493 Since: 07.04.14 | 0.6164 sec