YouTube Facebook Twitter RSS
19 Feb 2019, 0

Hukum

Setya Novanto Janji Bongkar Pihak Lain Di Kasus E-KTP

Thursday, 22 March 2018 | View : 146

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Ketua DPR RI, Drs. Setya Novanto, Ak. akan menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan terdakwa Setya Novanto. Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat dakwaan yang dibuat jaksa. Setya Novanto merupakan terdakwa ketiga dalam kasus ini.

Mantan Ketua DPR RI, Drs. Setya Novanto, Ak. berjanji akan membeberkan keterlibatan pihak lain di korupsi proyek e-KTP dalam persidangan Kamis (22/3/2018) ini. Janji tersebut disampaikan Setya Novanto saat dikonfirmasi mengenai kesiapannya membuka peran pihak lain di kasus korupsi e-KTP.

"Lihat besok (hari ini), lihat besok," kata Setya Novanto usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera yang juga keponakannya Irvanto Hendra Pambudi di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018) malam.

Namun, mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu masih enggan menyebut pihak-pihak lain yang akan dibongkarnya di persidangan. Setya Novanto meminta awak media untuk mencermati persidangan hari ini.

"Lihat besok," tegasnya.

Setya Novanto mulai diadili sejak 13 Desember 2017. Terakhir, Setya Novanto menghadirkan sejumlah ahli dan politikus sesama Partai Golkar sebagai saksi yang meringankan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dituduh menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR RI dalam proyek pengadaan e-KTP. Perbuatan Setya Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Selain itu, dalam dakwaan, Setya Novanto disebut menerima aliran dana US$ 7,3 juta dan sebuah jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga US$ 135.000. Menurut jaksa, sejak awal proyek e-KTP telah diatur untuk menggunakan anggaran rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, agar pencairan anggaran membutuhkan persetujuan DPR RI. Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mendukung terlaksananya proyek e-KTP dan memastikan usulan anggaran Rp 5,9 triliun disetujui DPR RI. Namun, Setya Novanto meminta agar fee sebesar 5 persen bagi dirinya dan anggota DPR RI lainnya lebih dulu diberikan oleh para pengusaha yang ikut dalam proyek.

Adapun, pengusaha dan pemenang lelang dalam proyek telah dikondisikan oleh Setya Novanto bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Setya Novanto diketahui telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Sejak awal, Setya Novanto telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Setya Novanto bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Salah satu syarat untuk mendapat status ini, tersangka atau terdakwa harus mengakui perbuatannya dan kooperatif saat diperiksa untuk membuka keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Namun, dalam beberapa persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, permohonan justice collaborator itu seolah tidak pernah diajukan.

Hingga saat ini, Setya Novanto belum mengungkap informasi yang signifikan terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Padahal, persidangan dengan terdakwa Setya Novanto akan segera berakhir. Setelah persidangan dengan agenda pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa pada hari ini, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, dilanjutkan dengan pledoi atau pembelaan Setya Novanto sebagai terdakwa, dan agenda sidang berikutnya pembacaan vonis oleh Majelis Hakim. (sp/kom)

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.410.687 Since: 07.04.14 | 0.5943 sec