YouTube Facebook Twitter RSS
16 Nov 2018, 0

Hukum

Setya Novanto Janji Bongkar Pihak Lain Di Kasus E-KTP

Thursday, 22 March 2018 | View : 105

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Ketua DPR RI, Drs. Setya Novanto, Ak. akan menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan terdakwa Setya Novanto. Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat dakwaan yang dibuat jaksa. Setya Novanto merupakan terdakwa ketiga dalam kasus ini.

Mantan Ketua DPR RI, Drs. Setya Novanto, Ak. berjanji akan membeberkan keterlibatan pihak lain di korupsi proyek e-KTP dalam persidangan Kamis (22/3/2018) ini. Janji tersebut disampaikan Setya Novanto saat dikonfirmasi mengenai kesiapannya membuka peran pihak lain di kasus korupsi e-KTP.

"Lihat besok (hari ini), lihat besok," kata Setya Novanto usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur PT. Murakabi Sejahtera yang juga keponakannya Irvanto Hendra Pambudi di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018) malam.

Namun, mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu masih enggan menyebut pihak-pihak lain yang akan dibongkarnya di persidangan. Setya Novanto meminta awak media untuk mencermati persidangan hari ini.

"Lihat besok," tegasnya.

Setya Novanto mulai diadili sejak 13 Desember 2017. Terakhir, Setya Novanto menghadirkan sejumlah ahli dan politikus sesama Partai Golkar sebagai saksi yang meringankan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dituduh menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR RI dalam proyek pengadaan e-KTP. Perbuatan Setya Novanto itu menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Selain itu, dalam dakwaan, Setya Novanto disebut menerima aliran dana US$ 7,3 juta dan sebuah jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga US$ 135.000. Menurut jaksa, sejak awal proyek e-KTP telah diatur untuk menggunakan anggaran rupiah murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya, agar pencairan anggaran membutuhkan persetujuan DPR RI. Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mendukung terlaksananya proyek e-KTP dan memastikan usulan anggaran Rp 5,9 triliun disetujui DPR RI. Namun, Setya Novanto meminta agar fee sebesar 5 persen bagi dirinya dan anggota DPR RI lainnya lebih dulu diberikan oleh para pengusaha yang ikut dalam proyek.

Adapun, pengusaha dan pemenang lelang dalam proyek telah dikondisikan oleh Setya Novanto bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Setya Novanto diketahui telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Sejak awal, Setya Novanto telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator. Setya Novanto bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Salah satu syarat untuk mendapat status ini, tersangka atau terdakwa harus mengakui perbuatannya dan kooperatif saat diperiksa untuk membuka keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang menjeratnya.

Namun, dalam beberapa persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, permohonan justice collaborator itu seolah tidak pernah diajukan.

Hingga saat ini, Setya Novanto belum mengungkap informasi yang signifikan terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Padahal, persidangan dengan terdakwa Setya Novanto akan segera berakhir. Setelah persidangan dengan agenda pemeriksaan Setya Novanto sebagai terdakwa pada hari ini, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, dilanjutkan dengan pledoi atau pembelaan Setya Novanto sebagai terdakwa, dan agenda sidang berikutnya pembacaan vonis oleh Majelis Hakim. (sp/kom)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.960.121 Since: 07.04.14 | 0.5952 sec