YouTube Facebook Twitter RSS
19 Feb 2019, 0

Hukum

Direktur PT. MAP Didakwa Suap Bupati Hulu Sungai Tengah

Friday, 23 March 2018 | View : 189

siarjustisia.com-JAKARTA.

Direktur PT. Menara Agung Pusaka Donny Witono didakwa menyuap Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Abdul Latif. Direktur PT. Menara Agung Pustaka Donny Witono didakwa menyuap Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Abdul Latif sebesar Rp 3,6 miliar.

Menurut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Donny Witono memberikan uang Rp 3,6 miliar kepada H. Abdul Latif. "Terdakwa memberikan uang sebesar 7,5 persen dari nilai kontrak sejumlah Rp 54,4 miliar," tutur Jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Suap ini diberikan agar H. Abdul Latif membantu memenangkan PT. Menara Agung Pustaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP Rumah Sakit Umum Daeah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, Jl. Murakata No.4, Barabai Barat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 54,4 miliar.

Menurut Jaksa, uang itu diberikan dengan maksud agar H. Abdul Latif dapat membantu memenangkan PT. Menara Agung Pusaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II dan VIP dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun Anggaran (TA) 2017.

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Donny Witono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Jaksa KPK memaparkan, suap ini bermula saat perusahaan Donny Witono mengikuti lelang pekerjaan pembangunan di RSUD H. Damanhuri Barabai, pada Maret 2017. Saat proses lelang berlangsung Donny Witono berencana menemui H. Abdul Latif, namun ditolak. Abdul Latif pun meminta Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten HST, Fauzan Rifani untuk menemui Donny Witono.

Dalam kasus ini, awalnya H. Abdul Latif selaku bupati meminta agar Donny Witono menyediakan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak, apabila ingin perusahaannya dimenangkan. Penyampaian itu melalui orang kepercayaan H. Abdul Latif, Fauzan Rifani. Namun, Donny Witono meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Setelah itu, H. Abdul Latif menyetujuinya.

Dalam pertemuan di Hotel Madani Barabai pada akhir Maret 2017, Donny Witono menyampaikan kepada Fauzan Rifani agar perusahaannya menang dalam lelang proyek pembangunan di RSUD H. Damanhuri. Merespons hal tersebut, Fauzan Rifani meminta Donny Witono menyiapkan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek kepada H. Abdul Latif.

Keberatan dengan nilai fee, Donny Witono meminta untuk diturunkan menjadi 7,5 persen. H. Abdul Latif yang dihubungi oleh Fauzan Rifani mengenai pembicaraannya dengan Donny Witono sepakat dengan nilai fee tersebut.

"Terdakwa (Donny Witono) menyanggupi akan menyerahkan fee yang disepakati dengan H. Abdul Latif setelah perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang lelang," kata Jaksa KPK.

Dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah keesokan harinya, H. Abudl Latif memerintahkan Fauzan Rifani menemui Pajarudin selaku Ketua Pokja dan menyampaikan pesan H. Abdul Latif agar perusahaan Donny Witono ditetapkan sebagai pemenang.

Atas perintah H. Abdul Latif itu, PT. Menara Agung Pusaka ditetapkan sebagai pemenang proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun Anggaran (TA) 2017. Usai tanda tangan kontrak proyek itu, Fauzan Rifani meminta jaminan atas pembayaran fee tersebut kepada Donny Witono.

Menurut Jaksa, setelah terjadi kesepakatan, PT. Menara Agung Pusaka dinyatakan sebagai pemenang lelang. Sebagai kelanjutan atas kesepakatan, Terdakwa memberikan dua lembar bilyet giro kepada Fauzan Rifani pada April 2017. Adapun, pencairan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, Rp 1,8 miliar setelah pencairan uang muka proyek dan Rp 1,8 miliar setelah pekerjaan selesai.

Pada sekitar 30 Mei 2017, Fauzan Rifani menemui Donny Witono di kantornya di Jakarta. Keduanya kemudian mencairkan jatah fee terkait proyek RSUD H. Damanhuri sebesar Rp 1,82 miliar, dengan perincian Rp 1,8 miliar untuk H. Abdul Latif dan Rp 20,4 juta untuk Fauzan Rifani.

Pada awal 2018, H. Abdul Latif meminta Donny Witono segera merampungkan proyek tersebut karena sudah mengalami keterlambatan dan meminta menyerahkan sisa jatah yang telah dijanjikan. Pada 3 Januari 2018, Donny Witono mentransfer uang sebesar Rp 1,82 miliar ke rekening Fauzan Rifani yang menagih sisa fee untuk H. Abdul Latif.

"Setelah itu Abdul Latif meminta Fauzan Rifani untuk memasukkan uang fee dari terdakwa ke rekening koran atas nama PT. Sugriwa Agung di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan," tutur Jaksa KPK.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Donny Witono didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (kom/sp/jos)

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.410.696 Since: 07.04.14 | 0.6011 sec