YouTube Facebook Twitter RSS
16 Nov 2018, 0

Hukum

Direktur PT. MAP Didakwa Suap Bupati Hulu Sungai Tengah

Friday, 23 March 2018 | View : 145

siarjustisia.com-JAKARTA.

Direktur PT. Menara Agung Pusaka Donny Witono didakwa menyuap Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Abdul Latif. Direktur PT. Menara Agung Pustaka Donny Witono didakwa menyuap Bupati non aktif Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Abdul Latif sebesar Rp 3,6 miliar.

Menurut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Donny Witono memberikan uang Rp 3,6 miliar kepada H. Abdul Latif. "Terdakwa memberikan uang sebesar 7,5 persen dari nilai kontrak sejumlah Rp 54,4 miliar," tutur Jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Suap ini diberikan agar H. Abdul Latif membantu memenangkan PT. Menara Agung Pustaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan Super VIP Rumah Sakit Umum Daeah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, Jl. Murakata No.4, Barabai Barat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 54,4 miliar.

Menurut Jaksa, uang itu diberikan dengan maksud agar H. Abdul Latif dapat membantu memenangkan PT. Menara Agung Pusaka dalam lelang proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II dan VIP dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun Anggaran (TA) 2017.

"Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan saat membacakan surat dakwaan terhadap Donny Witono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Jaksa KPK memaparkan, suap ini bermula saat perusahaan Donny Witono mengikuti lelang pekerjaan pembangunan di RSUD H. Damanhuri Barabai, pada Maret 2017. Saat proses lelang berlangsung Donny Witono berencana menemui H. Abdul Latif, namun ditolak. Abdul Latif pun meminta Ketua Kamar Dagang Industri Kabupaten HST, Fauzan Rifani untuk menemui Donny Witono.

Dalam kasus ini, awalnya H. Abdul Latif selaku bupati meminta agar Donny Witono menyediakan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak, apabila ingin perusahaannya dimenangkan. Penyampaian itu melalui orang kepercayaan H. Abdul Latif, Fauzan Rifani. Namun, Donny Witono meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Setelah itu, H. Abdul Latif menyetujuinya.

Dalam pertemuan di Hotel Madani Barabai pada akhir Maret 2017, Donny Witono menyampaikan kepada Fauzan Rifani agar perusahaannya menang dalam lelang proyek pembangunan di RSUD H. Damanhuri. Merespons hal tersebut, Fauzan Rifani meminta Donny Witono menyiapkan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek kepada H. Abdul Latif.

Keberatan dengan nilai fee, Donny Witono meminta untuk diturunkan menjadi 7,5 persen. H. Abdul Latif yang dihubungi oleh Fauzan Rifani mengenai pembicaraannya dengan Donny Witono sepakat dengan nilai fee tersebut.

"Terdakwa (Donny Witono) menyanggupi akan menyerahkan fee yang disepakati dengan H. Abdul Latif setelah perusahaannya dinyatakan sebagai pemenang lelang," kata Jaksa KPK.

Dalam pertemuan di Rumah Dinas Bupati Hulu Sungai Tengah keesokan harinya, H. Abudl Latif memerintahkan Fauzan Rifani menemui Pajarudin selaku Ketua Pokja dan menyampaikan pesan H. Abdul Latif agar perusahaan Donny Witono ditetapkan sebagai pemenang.

Atas perintah H. Abdul Latif itu, PT. Menara Agung Pusaka ditetapkan sebagai pemenang proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP RSUD H. Damanhuri Barabai Tahun Anggaran (TA) 2017. Usai tanda tangan kontrak proyek itu, Fauzan Rifani meminta jaminan atas pembayaran fee tersebut kepada Donny Witono.

Menurut Jaksa, setelah terjadi kesepakatan, PT. Menara Agung Pusaka dinyatakan sebagai pemenang lelang. Sebagai kelanjutan atas kesepakatan, Terdakwa memberikan dua lembar bilyet giro kepada Fauzan Rifani pada April 2017. Adapun, pencairan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, Rp 1,8 miliar setelah pencairan uang muka proyek dan Rp 1,8 miliar setelah pekerjaan selesai.

Pada sekitar 30 Mei 2017, Fauzan Rifani menemui Donny Witono di kantornya di Jakarta. Keduanya kemudian mencairkan jatah fee terkait proyek RSUD H. Damanhuri sebesar Rp 1,82 miliar, dengan perincian Rp 1,8 miliar untuk H. Abdul Latif dan Rp 20,4 juta untuk Fauzan Rifani.

Pada awal 2018, H. Abdul Latif meminta Donny Witono segera merampungkan proyek tersebut karena sudah mengalami keterlambatan dan meminta menyerahkan sisa jatah yang telah dijanjikan. Pada 3 Januari 2018, Donny Witono mentransfer uang sebesar Rp 1,82 miliar ke rekening Fauzan Rifani yang menagih sisa fee untuk H. Abdul Latif.

"Setelah itu Abdul Latif meminta Fauzan Rifani untuk memasukkan uang fee dari terdakwa ke rekening koran atas nama PT. Sugriwa Agung di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan," tutur Jaksa KPK.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Donny Witono didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (kom/sp/jos)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.960.125 Since: 07.04.14 | 0.6087 sec