YouTube Facebook Twitter RSS
25 Jun 2018, 0

Hukum

Mahkamah Agung Tolak PK Ahok

Monday, 26 March 2018 | View : 60

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ia terbukti menista agama dalam sebuah pidato di Kepulauan Seribu. Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakarta Utara, salah satu memori PK-nya adalah vonis yang diterima Buni Yani.

 

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok. Putusan itu diketok secara bulat oleh Artidjo Alkostar, Salman Luthan dan Margiatmo.

"Sudah diputus. Hasilnya menolak," ungkap Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/3/2018).

Perkara nomor 11 PK/PID/2018 masuk kualifikasi penodaan agama. Perkara itu masuk ke MA pada 7 Maret 2018. Duduk sebagai Ketua Majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Hakim Agung Salman Luthan dan Hakim Agung Margiatmo.

"Baru saja diketok," beber Suhadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Artidjo Alkostar ditunjuk memimpin majelis pemeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Majelis akan memeriksa berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Majelis pemeriksa perkara: Artidjo Alkostar, Salman Luthan, dan Sumardiyatmo," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, Kamis (15/3/2018).

Perkara PK Ahok, menurut Abdullah, diterima kepaniteraan pidana MA pada 7 Maret 2018. Berkas perkara dikirim ke majelis pemeriksa pada 13 Maret. 

"Selanjutnya kita tunggu perkembangan pemeriksaan majelis," ujar Abdullah.

Setelah PK diajukan, PN Jakut menggelar sidang penyerahan memori PK pada Senin, 26 Februari. Sidang pemeriksaan berkas Peninjauan Kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digelar di PN Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada No.18, RT03/RW01, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Sidang yang berlangsung 10 menit itu hanya memastikan ada tidaknya bukti tambahan.

Berkas perkara PK Ahok juga telah diterima MA. Mahkamah Agung (MA) sudah menerima berkas perkara peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berkas PK itu sudah diproses di MA.

"Menurut info, berkas PK Ahok dari Pranata dan Tata Laksana Sudah diserahkan ke Panmud Pidana pagi tadi," kata Kabiro Humas MA Abdullah lewat pesan singkat, Rabu (7/3/2018).

Berkas PK Ahok dikirim pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (5/3/2018). Pengajuan upaya PK ini sempat tertunda akibat ada kunjungan dinas dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Sejak penyampaian dari majelis yang memeriksa PK dari terpidana Basuki Tjahaja Purnama dengan penyampaian majelis bahwa berusaha untuk seminggu ke depan yang dalam hari ini yaitu hari ini sudah siap dan ternyata memang benar sudah siap dan sudah diserahkan kepada bagian pidana (PN Jakut)," kata pejabat Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng, Senin (5/3/2018).

Tim kuasa hukum Ahok mengatakan berkas tersebut telah diberi nomor. "Iya, sudah ada nomornya. Kita baru dikasih tahu bahwa MA sudah terima (berkasnya) lalu sudah ada nomornya. Itu saja sih," kata Josefina Agatha Syukur, Rabu (14/3/2018).

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok mengajukan PK setelah menjalani tahanan sejak 9 Mei 2017 atau sekitar 9 bulan.

"Pak Ahok adalah negarawan, dia nggak rela pendukungnya maupun pembenci dia saling benturan," kata pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra, soal alasan Ahok mengajukan banding setelah 9 bulan, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2/2018).

Fifi Lety Indra menyebut, jika Ahok saat itu tetap memaksakan diri mengajukan banding, akan terjadi benturan antara pihak yang pro dan kontra. Menurutnya, Ahok saat itu ingin menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terjadi perpecahan.

Ahok mengajukan PK atas perkara penodaan agama. Dasar Ahok mengajukan PK terkait dengan putusan terhadap Buni Yani. Buni Yani divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ahok mengajukan PK dengan referensi putusan Buni Yani. Kuasa hukum Ahok mengatakan PK diajukan dengan mengambil referensi putusan Buni Yani. Menurut pengacara Ahok, ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan. Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur menyebut ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan.

Namun, Jaksa menyebut vonis Buni Yani berbeda delik dengan perkara Ahok. Pihak Jaksa menegaskan putusan Buni Yani berbeda delik dengan putusan Ahok. Putusan Buni Yani terkait tindak pidana mengedit informasi elektronik/dokumen elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan Ahok divonis bersalah terkait penodaan agama. "Perkara Buni Yani dan perkara terpidana ini adalah dua delik yang berbeda," tandas Jaksa Sapto Subroto di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18, RT03/RW01, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (26/2/2018).

See Also

Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
4 Pegawai Bank Jatim Sudah Jadi Terdakwa
Dokter Bimanesh Sutarjo Bantah Kesaksian Kepala IGD RS Permata Hijau
BPOM Minta Importir Tarik Sarden Kaleng Terindikasi Mengandung Cacing
Ketua RT Yang Telanjangi Dua Sejoli Dituntut 7 Tahun Penjara
KPK Geledah Rumah Wali Kota Malang
Peran Pelaku Skimming ATM Bank
Cara Sindikat Skimming ATM Bank Jalankan Aksinya
Pembobol Skimming ATM Bank Sudah Bobol 64 Bank Di Dunia
Polda Metro Jaya Bekuk 5 Pembobol Skimming ATM Bank
BNN Sita Sabu 51.4 Kg Dari Bandar Narkoba Di Ancol
BNN Telusuri TPPU Bandar Sabu 51,4 Kg
JD Resmi Jadi Penghuni Rutan
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.174.094 Since: 07.04.14 | 0.6329 sec