YouTube Facebook Twitter RSS
13 Dec 2018, 0

Hukum

Mahkamah Agung Tolak PK Ahok

Monday, 26 March 2018 | View : 174

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ia terbukti menista agama dalam sebuah pidato di Kepulauan Seribu. Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakarta Utara, salah satu memori PK-nya adalah vonis yang diterima Buni Yani.

 

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok. Putusan itu diketok secara bulat oleh Artidjo Alkostar, Salman Luthan dan Margiatmo.

"Sudah diputus. Hasilnya menolak," ungkap Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/3/2018).

Perkara nomor 11 PK/PID/2018 masuk kualifikasi penodaan agama. Perkara itu masuk ke MA pada 7 Maret 2018. Duduk sebagai Ketua Majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Hakim Agung Salman Luthan dan Hakim Agung Margiatmo.

"Baru saja diketok," beber Suhadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Artidjo Alkostar ditunjuk memimpin majelis pemeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Majelis akan memeriksa berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Majelis pemeriksa perkara: Artidjo Alkostar, Salman Luthan, dan Sumardiyatmo," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, Kamis (15/3/2018).

Perkara PK Ahok, menurut Abdullah, diterima kepaniteraan pidana MA pada 7 Maret 2018. Berkas perkara dikirim ke majelis pemeriksa pada 13 Maret. 

"Selanjutnya kita tunggu perkembangan pemeriksaan majelis," ujar Abdullah.

Setelah PK diajukan, PN Jakut menggelar sidang penyerahan memori PK pada Senin, 26 Februari. Sidang pemeriksaan berkas Peninjauan Kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digelar di PN Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada No.18, RT03/RW01, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Sidang yang berlangsung 10 menit itu hanya memastikan ada tidaknya bukti tambahan.

Berkas perkara PK Ahok juga telah diterima MA. Mahkamah Agung (MA) sudah menerima berkas perkara peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berkas PK itu sudah diproses di MA.

"Menurut info, berkas PK Ahok dari Pranata dan Tata Laksana Sudah diserahkan ke Panmud Pidana pagi tadi," kata Kabiro Humas MA Abdullah lewat pesan singkat, Rabu (7/3/2018).

Berkas PK Ahok dikirim pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (5/3/2018). Pengajuan upaya PK ini sempat tertunda akibat ada kunjungan dinas dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Sejak penyampaian dari majelis yang memeriksa PK dari terpidana Basuki Tjahaja Purnama dengan penyampaian majelis bahwa berusaha untuk seminggu ke depan yang dalam hari ini yaitu hari ini sudah siap dan ternyata memang benar sudah siap dan sudah diserahkan kepada bagian pidana (PN Jakut)," kata pejabat Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng, Senin (5/3/2018).

Tim kuasa hukum Ahok mengatakan berkas tersebut telah diberi nomor. "Iya, sudah ada nomornya. Kita baru dikasih tahu bahwa MA sudah terima (berkasnya) lalu sudah ada nomornya. Itu saja sih," kata Josefina Agatha Syukur, Rabu (14/3/2018).

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok mengajukan PK setelah menjalani tahanan sejak 9 Mei 2017 atau sekitar 9 bulan.

"Pak Ahok adalah negarawan, dia nggak rela pendukungnya maupun pembenci dia saling benturan," kata pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra, soal alasan Ahok mengajukan banding setelah 9 bulan, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2/2018).

Fifi Lety Indra menyebut, jika Ahok saat itu tetap memaksakan diri mengajukan banding, akan terjadi benturan antara pihak yang pro dan kontra. Menurutnya, Ahok saat itu ingin menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terjadi perpecahan.

Ahok mengajukan PK atas perkara penodaan agama. Dasar Ahok mengajukan PK terkait dengan putusan terhadap Buni Yani. Buni Yani divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ahok mengajukan PK dengan referensi putusan Buni Yani. Kuasa hukum Ahok mengatakan PK diajukan dengan mengambil referensi putusan Buni Yani. Menurut pengacara Ahok, ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan. Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur menyebut ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan.

Namun, Jaksa menyebut vonis Buni Yani berbeda delik dengan perkara Ahok. Pihak Jaksa menegaskan putusan Buni Yani berbeda delik dengan putusan Ahok. Putusan Buni Yani terkait tindak pidana mengedit informasi elektronik/dokumen elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan Ahok divonis bersalah terkait penodaan agama. "Perkara Buni Yani dan perkara terpidana ini adalah dua delik yang berbeda," tandas Jaksa Sapto Subroto di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18, RT03/RW01, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (26/2/2018).

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.085.665 Since: 07.04.14 | 0.6614 sec