YouTube Facebook Twitter RSS
19 Feb 2019, 0

Hukum

Mahkamah Agung Tolak PK Ahok

Monday, 26 March 2018 | View : 212

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa "Ahok" divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Ia terbukti menista agama dalam sebuah pidato di Kepulauan Seribu. Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakarta Utara, salah satu memori PK-nya adalah vonis yang diterima Buni Yani.

 

Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok. Putusan itu diketok secara bulat oleh Artidjo Alkostar, Salman Luthan dan Margiatmo.

"Sudah diputus. Hasilnya menolak," ungkap Juru Bicara MA Hakim Agung Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/3/2018).

Perkara nomor 11 PK/PID/2018 masuk kualifikasi penodaan agama. Perkara itu masuk ke MA pada 7 Maret 2018. Duduk sebagai Ketua Majelis Artidjo Alkostar dengan anggota Hakim Agung Salman Luthan dan Hakim Agung Margiatmo.

"Baru saja diketok," beber Suhadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Artidjo Alkostar ditunjuk memimpin majelis pemeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Majelis akan memeriksa berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Majelis pemeriksa perkara: Artidjo Alkostar, Salman Luthan, dan Sumardiyatmo," kata Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, Kamis (15/3/2018).

Perkara PK Ahok, menurut Abdullah, diterima kepaniteraan pidana MA pada 7 Maret 2018. Berkas perkara dikirim ke majelis pemeriksa pada 13 Maret. 

"Selanjutnya kita tunggu perkembangan pemeriksaan majelis," ujar Abdullah.

Setelah PK diajukan, PN Jakut menggelar sidang penyerahan memori PK pada Senin, 26 Februari. Sidang pemeriksaan berkas Peninjauan Kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah digelar di PN Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada No.18, RT03/RW01, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018). Sidang yang berlangsung 10 menit itu hanya memastikan ada tidaknya bukti tambahan.

Berkas perkara PK Ahok juga telah diterima MA. Mahkamah Agung (MA) sudah menerima berkas perkara peninjauan kembali (PK) terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berkas PK itu sudah diproses di MA.

"Menurut info, berkas PK Ahok dari Pranata dan Tata Laksana Sudah diserahkan ke Panmud Pidana pagi tadi," kata Kabiro Humas MA Abdullah lewat pesan singkat, Rabu (7/3/2018).

Berkas PK Ahok dikirim pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Senin (5/3/2018). Pengajuan upaya PK ini sempat tertunda akibat ada kunjungan dinas dari Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

"Sejak penyampaian dari majelis yang memeriksa PK dari terpidana Basuki Tjahaja Purnama dengan penyampaian majelis bahwa berusaha untuk seminggu ke depan yang dalam hari ini yaitu hari ini sudah siap dan ternyata memang benar sudah siap dan sudah diserahkan kepada bagian pidana (PN Jakut)," kata pejabat Humas PN Jakarta Utara, Jootje Sampaleng, Senin (5/3/2018).

Tim kuasa hukum Ahok mengatakan berkas tersebut telah diberi nomor. "Iya, sudah ada nomornya. Kita baru dikasih tahu bahwa MA sudah terima (berkasnya) lalu sudah ada nomornya. Itu saja sih," kata Josefina Agatha Syukur, Rabu (14/3/2018).

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut, Ahok dihukum 2 tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Ahok mengajukan PK setelah menjalani tahanan sejak 9 Mei 2017 atau sekitar 9 bulan.

"Pak Ahok adalah negarawan, dia nggak rela pendukungnya maupun pembenci dia saling benturan," kata pengacara yang juga adik Ahok, Fifi Lety Indra, soal alasan Ahok mengajukan banding setelah 9 bulan, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (26/2/2018).

Fifi Lety Indra menyebut, jika Ahok saat itu tetap memaksakan diri mengajukan banding, akan terjadi benturan antara pihak yang pro dan kontra. Menurutnya, Ahok saat itu ingin menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terjadi perpecahan.

Ahok mengajukan PK atas perkara penodaan agama. Dasar Ahok mengajukan PK terkait dengan putusan terhadap Buni Yani. Buni Yani divonis hukuman pidana penjara satu tahun enam bulan karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ahok mengajukan PK dengan referensi putusan Buni Yani. Kuasa hukum Ahok mengatakan PK diajukan dengan mengambil referensi putusan Buni Yani. Menurut pengacara Ahok, ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan. Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur menyebut ada hal kontradiktif antara pertimbangan majelis hakim dan putusan.

Namun, Jaksa menyebut vonis Buni Yani berbeda delik dengan perkara Ahok. Pihak Jaksa menegaskan putusan Buni Yani berbeda delik dengan putusan Ahok. Putusan Buni Yani terkait tindak pidana mengedit informasi elektronik/dokumen elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan Ahok divonis bersalah terkait penodaan agama. "Perkara Buni Yani dan perkara terpidana ini adalah dua delik yang berbeda," tandas Jaksa Sapto Subroto di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18, RT03/RW01, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (26/2/2018).

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.410.692 Since: 07.04.14 | 0.6656 sec