YouTube Facebook Twitter RSS
17 Oct 2018, 0

Hukum

6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal

Wednesday, 23 May 2018 | View : 3127

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap enam saksi penting kasus dugaan korupsi atas penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Keenam saksi yang dicekal tersebut, yakni oknum yang diduga sebagai broker perkara ini Herman Kartadinata alias Robert Bono, ‎Usup Agus Sayono, dan Mulyati Gozali.

"Robert Bono dan Usup Agus diperpanjang sejak 2 Mei 2018 sampai 2 November 2018. Selanjutnya, Mulyati Gozali diperpanjang sejak 7 Mei 2018 sampai tanggal 7 November 2018," ungkap Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018).

Pencegahan terhadap saksi kunci lainnya yakni Ferry Lawrentius Hollen yang diperpanjang sejak 9 Mei sampai 9 November 2018 dan Laura Rahardja diperpanjang sejak 28 Mei 2018 sampai tanggal 28 November 2018.

"Kemudian Maria Feronica selaku swasta diperpanjang masa cegahnya dari 28 Mei sampai 28 November 2018," bebernya.

Febri Diansyah menjelaskan, perpanjangan masa pencegahan bepergian ke luar negeri ini dilakukan lembaga antikorupsi agar para saksi tidak berada di luar negeri saat mereka dimintai keterangan dalam penanganan perkara terdakwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung telah bergulir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5/2018), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah merugikan negara sekira Rp 4,580 triliun karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Syamsul Nursalim selaku obligor/pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Jaksa KPK, Chaeruddin menyatakan, Syafruddin Arsyad Temenggung melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Dorojatun Kunjoro-Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim. Akibat perbuatan ini, keuangan negara ditaksir menderita Kerugian sekitar Rp 4,580 triliun.

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Sjamsul Nursalim sejumlah Rp 4.580.000.000.000," kata Jaksa Chaeruddin saat membacakan surat dakwaan terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/5/2018).

Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT. Dipasena Citra Darmadja (PT. DCD) dan PT. Wachyuni Mandira (PT. WM).

Jaksa membeberkan selaku Ketua BPPN, Syafruddin telah menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira. Selain itu terdakwa Syafruddin menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim. Padahal, kata Jaksa, Sjamsul Nursalim belum selesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak untuk diserahkan kepada BPPN seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).

Mulanya, kata Jaksa Chaeruddin, pada Februari 1998, Bank Indonesia menyerahkan pembinaan dan pengawasan BDNI kepada BPPN. Selanjutnya, pada 4 April 1998, BPPN menerbitkan SK yang menyatakan BDNI sebagai Bank Take Over. Pada 21 Agustus 1998, BDNI ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi yang pengelolaannya dilakukan oleh tim yang ditunjuk BPPN dan didampingi Group Head Bank Restrukturisasi.

Atas penetapan itu, BDNI mendapatkan kucuran BLBI sebesar Rp 37.039.767.000.000 pada 29 Januari 1999. Selain itu, ada juga BLBI yang disalurkan ke BDNI dalam periode sesudah tanggal 29 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2001 berupa saldo debet dan bunga fasilitas saldo debet sebesar Rp 5.492.697.000.000.

"Namun penggunaan dana BLBI oleh BDNI ditemukan berbagai penyimpangan diantaranya berupa transaksi pembelian valas yang dilakukan pada saat posisi devisa netto telah melampaui ketentuan yang berlaku, melakukan penempatan baru dengan menambah saldo debet, melakukan pembayaran dana talangan kepada kreditur luar negeri untuk menutupi kewajiban nasabah group terkait, dan pemberian kredit rupiah kepada group terkait yang dananya digunakan untuk transaksi di pasar uang antar bank," papar Jaksa.

Tak hanya itu, BPPN mengkategorikan BDNI sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum dan atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan pemegang saham Sjamsul Nursalim dan pihak terkait. Untuk itu, Sjamsul diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan pola perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

BPPN melalui Tim Aset Manajemen Investasi (AMI) dibantu oleh financial advisor yaitu J.P. Morgan, Lehman Brothers, PT. Danareksa dan PT. Bahana kemudian membuat neraca penutupan BDNI dan melakukan negosiasi dengan pemegang saham pengendali Sjamsul Nursalim dalam rangka menentukan Jumlah Kewajiban Pemegang Saham (JKPS) dengan rumus jumlah kewajiban dikurangi jumlah aktiva/aset.

"Maka disepakati jumlah kewajiban sebesar Rp 47,2 triliun. Setelah perhitungan, jumlah kewajiban Sjamsul sebesar Rp 47,25 triliun dikurangi nilai aset sebesar yang dikurangi nilai aset sebesar Rp 18,85 triliun. Sehingga, besar JKPS adalah sejumlah Rp 28.4 triliun," kata Jaksa.

Dalam kesepakatan, Sjamsul akan membayar secara tunai sebesar Rp 1 triliun dan penyerahan aset sebesar Rp 27,4 triliun kepada perusahaan yang dibentuk oleh BPPN untuk melakukan penjualan atas aset. Namun, kredit petambak plasma PT. DVD dan PT. WM atas piutang sebesar Rp 4,8 triliun kepada BDNI digolongkan sebagai kredit macet.

Hal ini berdasar kesimpulan audit Financial Due Dilligence (FDD) oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio Utomo & CO (Arthur Andersen). Untuk itu, pada 17 Maret 2004, dilaksanakan rapat bersama antara BPPN dengan KKSK yang membahas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Namun, Syafruddin Arsyad Temenggung tak memberikan laporan rinci mengenai penyelesaian permasalahan PT. DCD khususnya terkait misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim atas nilai utang petambak plasma PT. DCD dan PT. WM sebesar Rp 4,8 triliun. Syafruddin Arsyad Temenggung juga tidak melaporkan ada kewajiban yang seharusnya ditanggung Sjamsul atas misrepresentasi, serta tidak melaporkan adanya pertemuan dengan pihak Sjamsul yang pada akhirnya merubah misrepresentasi menjadi tidak misrepresentasi.

Akhirnya KKSK mengeluarkan keputusan yang salah satu isinya menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang Saham dengan BPPN, berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Inpres 8 Tahun 2002 terhadap Sjamsul Nursalim.

Menurut Jaksa, pada 12 April 2004, terdakwa dan Sjamsul selaku pemegang saham yang diwakili oleh istrinya Itjih S Nursalim, menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir No 16 di hadapan notaris yang menyatakan bahwa pemegang saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam MSAA.

Dalam nota keberatan atas dakwaan Jaksa KPK atau eksepsi yang dibacakan tim kuasa hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/5/2018), Syafruddin Arsyad Temengggung berkilah persoalan SKL BLBI merupakan ranah perdata sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak dalam Master Setlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

Untuk itu, Syafruddin Arsyad Temenggung meminta Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Syamsul Nursalim ini.

Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung menilai dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya terkesan dipaksakan dan prematur.

Menanggapi eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung, Febri Diansyah menegaskan, argumentasi yang disampaikan Syafruddin Arsyad Temenggung merupakan argumentasi klasik.

KPK, terang Febri Diansyah, telah berulang kali menghadapi alasan seorang terdakwa yang menyebut perkaranya merupakan ranah perdata atau bersifat administratif. Febri Diansyah menegaskan, sejak awal menyelidiki kasus SKL BLBI pada 2013 hingga dilimpahkan ke pengadilan, lembaga antikorupsi meyakini kasus tersebut mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan membuat keuangan negara menderita kerugian dalam jumlah besar.

"KPK sangat yakin sejak proses awal, seperti penyelidikan yang dilakukan sejak Januari 2013, kemudian penyidikan hingga penuntutan, bahwa kasus yang ditangani ini, memiliki dugaan kerugian negara yang sangat besar dan mengandung unsur tindak pidana korupsi," jelas Febri Diansyah.

Febri Diansyah menegaskan, KPK tidak fokus pada pembuatan perjanjiannya. Lebih dari itu, KPK mengusut adanya fakta dugaan penghapusan piutang Sjamsul Nursalim sehingga seolah-olah berada dalam kondisi sudah memenuhi seluruh kewajibannya sehingga layak diberikan surat keterangan lunas.

"Selain itu, seperti diuraikan di dakwaan usulan BPPN terhadap penghapusbukuan (write off) sebenarnya tidak pernah disetujui di rapat kabinet terbatas tersebut," katanya.

Selain mengklaim kasus ini merupakan ranah perdata, Syafruddin Arsyad Temenggung juga mempertanyakan mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2017 yang menyebut adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Syafruddin Arsyad Temenggung mengklaim, audit BPK tersebut inkonsisten dan menyimpang dari ketentuan dan standar yang seharusnya.

Syafruddin pun membandingkan audit BPK pada 2017 dengan dua audit BPK sebelumnya pada 2002 dan 2006. Laporan BPK tahun 2002 berpendapat bahwa ikatan perdata Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) telah final dan closing.

Dalam gugatan tertanggal 3 April 2018, Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan tetap berpegang pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 bahwa SKL kepada Sjamsul Nursalim, pemilik BDNI, layak diberikan karena pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Kementerian Keuangan RI dalam jawaban gugatan menyatakan bahwa dalam hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember 2006, ditegaskan bahwa BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT. BDNI (Sjamsul Nursalim) layak untuk diberikan karena PSP telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan perubahannya serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Instruksi Presiden No 8 Tahun 2002.

Syafruddin sendiri menilai dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah alamat alias error in persona. Menurut Syafruddin Arsyad Temenggung, kebijakannya dalam menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) saat menjabat Ketua BPPN kepada obligor pengendali saham BDNI pada tahun 1999, hanya sebatas menjalankan keputusan KKSK.

"Yang jelas dari dakwaan tadi itu jelas error in persona, yang menjual bukan saya dan juga saya mengikuti seluruh aturan," tegas Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sementara, dalam audit tahun 2006, BPK menilai BPPN dapat menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada BDNI. Alasannya, karena pemegang saham BDNI yakni Sjamsul Nursalim telah memenuhi perjanjian MSAA dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Terkait dengan kerugian keuangan negara, Febri Diansyah menegaskan, perhitungan tersebut telah dilakukan secara cermat oleh lembaga yang berwenang, yakni BPK. Febri Diansyah menegaskan, penanganan kasus BLBI ini menjadi tantangan seluruh pihak terkait sebagai upaya memulihkan keuangan negara yang diderita akibat korupsi yang dilakukan terkait penerbitan SKL BLBI

"Kasus ini akan menjadi tantangan bersama bagi semua pihak sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar," katanya.

Sementara itu, Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menganggap wajar adanya perbedaan antara ketiga laporan hasil audit BPK dalam kasus BLBI yakni laporan pada tahun 2002, 2006, dan 2016. Hal ini, kata Moermahadi dapat terjadi lantaran berbedanya tujuan penggunaan hasil audit dari ketiga laporan tersebut. Menurutnya, hasil audit tahun 2017 memang dilakukan untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

"Sedangkan yang sebelum-sebelumnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pasti beda," kata Moermahadi usai mengikuti kegiatan konsolidasi dan silaturahmi bersama sejumlah pimpinan lembaga dan kementerian di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018) malam.

Bertambahnya jumlah kerugian negara akibat perbuatan SAT dalam penerbitan SKL BLBI, juga dimungkinkan terjadi.

Menurutnya, hal ini mengingat banyaknya keterangan saksi-saksi dan bukti yang dikantongi penyidik, sehingga mampu memperkuat konstruksi perkara atas terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Mungkin saja nanti ada novum, ada bukti baru pasti beda perhitungannya," katanya.

Atas perbuatannya, Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

See Also

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.775.271 Since: 07.04.14 | 0.7049 sec