YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2018, 0

Hukum

Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati

Friday, 22 June 2018 | View : 106

siarjustisia.com-JAKARTA.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang vonis terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman alias Aman Abdurrahman terkait kasus dugaan tindak pidana terorisme, di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No.133, RT05/RW10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018) pagi.

Majelis hakim membuka persidangan sekitar pukul 08.35 WIB tadi. Saat ini, majelis hakim sedang membacakan berkas putusan secara bergantian. Berdasarkan pantauan awak media, Ketua Majelis Hakim Akhmad Zaini membuka sidang sekitar pukul 08.35 WIB.

Terdakwa Aman yang mengenakan kain warna hitam di kepalanya, nampak tenang memasuki ruang persidangan.

Terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman alias Aman Abdurrahman, terlihat tenang ketika masuk ke dalam ruang sidang utama Prof H. Oemar Seno Adji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengaku siap mendengarkan vonis terkait kasus tindak pidana terorisme.

Hal itu dikatakan penasihat hukumnya Asludin Hatjani sebelum sidang vonis dimulai.

"Biasa saja, tidak ada persiapan khusus untuk itu. Baik pengacara dan ustaz Oman sendiri siap mendengarkan vonis," ujar Asludin, Jumat (22/6/2018).

Dikatakan, kliennya membantah terlibat dalam serangkaian kasus teror, termasuk kasum bom Thamrin. Namun, Aman siap apabila dihukum karena percaya khilafah

"Yang jelas beliau tidak terima terlibat dalam kasus bom Thamrin dan lain-lain. Kalau dihukum karena percaya khilafah dan menyuruh orang ke Suriah berjuang membantu khilafah beliau mengakui," ungkapnya.

Ia menyampaikan, tim penasihat hukum belum memikirkan apakah akan banding terhadap putusan majelis hakim nanti. Pihaknya, akan mendengarkan lebih dahulu vonis yang dijatuhkan.

"Sidang kasus dugaan terorisme dengan terdakwa Aman Abdurrahman kami nyatakan dibuka untuk umum," ujar Akhmad, Jumat (22/6/2018).

Terdakwa Aman, terlihat tenang mengikuti persidangan.

Pada sidang sebelumnya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Aman Abdurrahman terkait kasus terorisme dengan hukuman mati, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan sebelumnya, terdakwa Aman juga telah menyatakan siap dihukum mati terkait pandangannya tentang khilafah atau syirik demokrasi. Namun, dia menolak dikaitkan dengan peristiwa teror Gereja Oikumene di Samarinda, kasus bom Thamrin Jakarta Pusat dan kasus bom Kampung Melayu Jakarta Timur.

Pentolan Jamaah Anshorut Daulah (JAD) itu, diduga melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer. Sementara dakwaan kedua primer, melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Aman diduga sebagai aktor di balik pengeboman di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, tahun 2016 lalu. Selain itu, dia juga terlibat kasus teror Bom Gereja Oikumene di Samarinda tahun 2016, Bom Kampung Melayu Jakarta Timur tahun 2017, serta dua penyerangan terhadap polisi di Medan dan Bima tahun 2017.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Aman Abdurrahman dengan hukuman mati karena terbukti secara sah terlibat dalam kasus terorisme. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memvonis terdakwa Aman Abdurrahman dengan hukuman mati terkait tindak pidana terorisme, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No.133, RT05/RW10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018). 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman dengan pidana mati," ujar Ketua Majelis Hakim Akhmad Zaini, di Ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, Jumat (22/6).

Aman merespon vonis mati dengan melakukan sujud di depan persidangan. Sejumlah polisi pun langsung membuat barikade di belakang kursi Aman untuk melakukan pengamanan.

Setelah membacakan vonis, Akhmad mempersilahkan Aman untuk menanggapi apakah akan banding, pikir-pikir atau menerima putusan majelis hakim.

Terpidana kasus terorisme Aman Abdurrahman menolak banding terkait vonis mati yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aman pun dengan tegas menyatakan menerima vonis mati.

Sementara itu, penasihat hukum menyatakan akan pikir-pikir. Penasihat hukum Aman, Asludin Hatjani, menyampaikan akan pikiri-pikir terhadap putusan majelis hakim tersebut. "Dengan adanya vonis hukuman mati tadi, kalau Ustadz Oman sendiri karena dia tidak mengakui adanya peradilan dan dia tidak mengakui adanya negara, karena dia mengakui adanya khilafah, maka dia berlepas diri terhadap ini. Makanya dia menolak. Tapi kami dari penasihat hukum sendiri menyatakan pikir-pikir, itu pun kami akan konsultasikan kembali apakah mau ajukan banding atau tidak itu bergantung beliau," ucap Asludin Hatjani, penasihat hukum Aman, di PN Jakarta Selatan, Jl. Ampera Raya No.133, RT05/RW10, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018). "Kami penasihat hukum akan pikir-pikir," imbuh Asludin.

Pada saat Asludin menyatakan pikir-pikir, Aman sempat melambaikan tangan, memberikan isyarat tidak usah banding.

Dikatakan, tim penasihat hukum akan segera berkonsultasi dengan Aman terkait apakah akan banding atau menolaknya.

"Beliau sendiri menyatakan berlepas diri, berlepas diri maksudnya dia tidak menerima dan tidak menolak. Dia tidak ada keinginan untuk melakukan upaya banding, tetapi kami sendiri sebagai penasihat hukum terdakwa tadi menyatakan pikir-pikir. Beliau tadi sudah angkat tangan menolak walupun tidak ngomong tetapi dia menolak tadi. Semuanya akan saya konsultasikan dengan beliau, dia yang menentukan apakah banding atau tidak. Tetapi dari isyratnya, saya lihat dia tidak akan nyatakan banding, dia kelihatan menolak. Kalau saya tidak bisa bertindak tanpa persetujuan yang bersangkutan, kalau dia nyatakan banding saya banding, kalau dia nyatakan tidak banding, ya tidak," ungkapnya.

Sementara itu, tim penasihat hukum menilai, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati kliennya terlalu dipaksakan.

Asludin mengatakan, majelis hakim memutuskan hukuman mati terhadap kliennya karena Aman menyampaikan pesan Syaikh Abu Muhammad Al-Adnani, Juru Bicara Daulah Khilafah Islamiyah yang mengimbau untuk melakukan amaliah seperti di Prancis, kepada Saiful Muthohir alias Abu Gar, koordinator kasus Bom Thamrin.

"Setelah mendengar vonis majelis hakim, tadi maka terdakwa Ustaz Aman Abdurrahman terbukti bersalah terlibat dalam Bom Thamrin dan lain-lain, itu hanya karena beliau menyampaikan pesan Syeikh Adnani yang menyatakan untuk melakukan amaliah seperti di Prancis. Itulah satu-satunya kalau kita dengarkan semua pembacaan vonis tadi. Itu yang menjadi alasan oleh majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa ini terbukti terlibat dalam Bom Thamrin dan lain-lain," katanya.

Menurutnya, vonis majelis hakim terlalu dipaksakan, karena Abu Gar ketika menjadi saksi menyatakan dirinya sudah mengetahui pesan Syeikh Al-Adnani sebelumnya.

"Kalau saya menyatakan itu terlalu dipaksakan sekali, karena apa yang dijadikan alat bukti tadi itu adalah pesan beliau (Aman) kepada Abu Gar yang menyampaikan pesan dari Syeikh Adnani bahwa harus melakukan amaliah seperti di Prancis. Tapi Abu Gar sendiri dalam persidangan menyatakan apa yang dilakukan oleh Ustaz Oman itu sudah diketahui sebelumnya, jadi bukan karena Ustaz Oman," ungkapnya.

"Saya katakan bahwa satu-satunya yang menghubungkan Ustaz Oman dengan Bom Thamrin dan lain-lain itu, adalah pesan yang disampaikan Ustaz Oman kepada Abu Gar. Pesan itu bukan pesan dari Ustaz Oman, tapi pesan Syeikh Adnani, Juru Bicara ISIS, untuk melakukan amaliah seperti di Prancis," tandasnya.

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.973.882 Since: 07.04.14 | 0.6479 sec