YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2018, 0

Hukum

Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada

Tuesday, 26 June 2018 | View : 23

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menurunkan 41.000 lebih personel gabungan bersama TNI dan stakeholder lain, terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (27/6/2018) lusa.

"Berkaitan Operasi mantap Praja Jaya 2018, Polda Metro Jaya dibantu TNI dengan Satpol PP atau Linmas dan stakeholderyang lain kita menurunkan 41.000 lebih personel untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. di MaPolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Dikatakan, 29.000 lebih personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan sekitar 14.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota.

"14 ribu lebih TPS yang ada, untuk anggota kepolisian sendiri ada 29 ribu lebih. Jadi nanti dua personel polisi, kemudian empat anggota Linmas, juga nanti ada panitia KPU yang ada di masing-masing TPS," ungkap mantan Kasat Serse Polres Timor Tengah Utara (TTU) Polda Nusra (1994-1995).

Mantan Kasat Serse Polres Buleleng Polda Bali pada tahun 1996 ini menyampaikan, masyarakat diharapkan dapat memilih dengan tertib dan aman sesuai dengan hati nuraninya. "Untuk masyarakat silakan untuk gunakan hak pilih dan coblos sesuai hati nurani. Sesuai dengan apa yang dipilih," tandas mantan Kapolres Nunukan Polda Kaltim pada tahun 2010.

Mantan Kabag Binlat Ro Ops Polda Kaltim pada tahun 2009, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. menegaskan, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seluruh anggota akan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Apabila ada anggota yang tidak netral akan diberikan sanksi tegas.

"Tadi bapak Kapolri sudah mengirimkan surat telegram kepada jajarannya, bahwa kepolisian netral. Seandainya ditemukan ada pejabat kepolisian tidak netral ada sanksinya, baik itu demosi jabatan, ada juga bisa disidang disiplin maupun kode etik. Nanti kita lihat sesuai besar kecil pelanggarannya. Jadi sudah secara tegas disampaikan bapak Kapolri, anggota kepolisian netral dalam pilkada 2018 dan semua ada sanksinya masing-masing," jelas mantan Kapolsek Denpasar Timur Polresta Denpasar Polda Bali pada tahun 1999.

Mantan WaKapolres Takalar Polda Sulsel pada tahun 2003, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. menuturkan, setiap TPS memiliki karakteristik yang berbeda-beda tingkat kerawanannya. Polisi akan tetap waspada mengantisipasi gangguan keamanan, termasuk aksi teror yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada.

"Kita tetap waspada berkaitan dengan tempat-tempat pemungutan suara. Semua kita waspada. Kita nanti ada sistem patroli rayon dilakukan bantuan, dari Polda Metro Jaya kita lakukan ke Polres-Polres yang melakukan pilkada. Kita beri rasa aman kepada masyarakat. Kita gabungan antara TNI, Brimob dan Sabhara. Kita atur teknis di lapangan dengan Kapolres," tegas mantan Kapolsek Denpasar Barat Polresta Denpasar Polda Bali pada tahun 1998.

Mantan Kabidhumas Polda Jatim pada tahun 2015 ini, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. mengungkapkan, tugas polisi adalah melakukan pengamanan di TPS-TPS. Anggota tidak mencatat jumlah atau hasil dari pemungutan suara.

"Untuk anggota di TPS sudah jelas adalah mengamankan TPS. Ada di luar dari pada garis. Nanti kalau KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meminta bantuan kepolisian baru nanti masuk ke sana. Anggota tidak mencatat berapa jumlahnya, tetapi anggota mengamankan TPS-nya. Jadi anggota tidak akan mencatat berapa jumlah-jumlah. Itu bukan wewenang anggota kepolisian. Wewenang anggota kepolisian hanya mengamankan TPS saja," pungkas mantan Kasubag Bin Ops Bag Reserse Eks Dit Serse Polda Sulsel pada tahun 2001. (bs)

See Also

Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
Polisi Siaga Jaga Sidang Vonis Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati
Polres Manggarai Barat Bekuk Pemerkosa 2 Turis Mancanegara
Babinsa Kodim 0716/Demak Evakuasi Sosok Mayat Berhelm Yang Gantung Diri
Kapolres Bogor Larang Anggotanya Ambil Jatah Libur
Dana BOS Malah Dipakai Beli Buku Yang Jauh Lebih Mahal Daripada Buku Resmi
6 Saksi Penting Kasus BLBI Kembali Dicekal
Buku Penerbit Yang Di Black List Pemerintah Malah Dibagikan Ke Sekolah-sekolah Di Jombang
Dua Bos First Travel Dituntut 20 Tahun Penjara
Mabes Polri Sebut Operasi Keselamatan Lalulintas Berhasil
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.305.099 Since: 07.04.14 | 0.6138 sec