YouTube Facebook Twitter RSS
19 Nov 2018, 0

Hukum

Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada

Tuesday, 26 June 2018 | View : 123

siarjustisia.com-JAKARTA.

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menurunkan 41.000 lebih personel gabungan bersama TNI dan stakeholder lain, terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (27/6/2018) lusa.

"Berkaitan Operasi mantap Praja Jaya 2018, Polda Metro Jaya dibantu TNI dengan Satpol PP atau Linmas dan stakeholderyang lain kita menurunkan 41.000 lebih personel untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. di MaPolda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Dikatakan, 29.000 lebih personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan sekitar 14.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Bekasi Kabupaten, Bekasi Kota, Depok, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota.

"14 ribu lebih TPS yang ada, untuk anggota kepolisian sendiri ada 29 ribu lebih. Jadi nanti dua personel polisi, kemudian empat anggota Linmas, juga nanti ada panitia KPU yang ada di masing-masing TPS," ungkap mantan Kasat Serse Polres Timor Tengah Utara (TTU) Polda Nusra (1994-1995).

Mantan Kasat Serse Polres Buleleng Polda Bali pada tahun 1996 ini menyampaikan, masyarakat diharapkan dapat memilih dengan tertib dan aman sesuai dengan hati nuraninya. "Untuk masyarakat silakan untuk gunakan hak pilih dan coblos sesuai hati nurani. Sesuai dengan apa yang dipilih," tandas mantan Kapolres Nunukan Polda Kaltim pada tahun 2010.

Mantan Kabag Binlat Ro Ops Polda Kaltim pada tahun 2009, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. menegaskan, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seluruh anggota akan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Apabila ada anggota yang tidak netral akan diberikan sanksi tegas.

"Tadi bapak Kapolri sudah mengirimkan surat telegram kepada jajarannya, bahwa kepolisian netral. Seandainya ditemukan ada pejabat kepolisian tidak netral ada sanksinya, baik itu demosi jabatan, ada juga bisa disidang disiplin maupun kode etik. Nanti kita lihat sesuai besar kecil pelanggarannya. Jadi sudah secara tegas disampaikan bapak Kapolri, anggota kepolisian netral dalam pilkada 2018 dan semua ada sanksinya masing-masing," jelas mantan Kapolsek Denpasar Timur Polresta Denpasar Polda Bali pada tahun 1999.

Mantan WaKapolres Takalar Polda Sulsel pada tahun 2003, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. menuturkan, setiap TPS memiliki karakteristik yang berbeda-beda tingkat kerawanannya. Polisi akan tetap waspada mengantisipasi gangguan keamanan, termasuk aksi teror yang mungkin terjadi pada pelaksanaan Pilkada.

"Kita tetap waspada berkaitan dengan tempat-tempat pemungutan suara. Semua kita waspada. Kita nanti ada sistem patroli rayon dilakukan bantuan, dari Polda Metro Jaya kita lakukan ke Polres-Polres yang melakukan pilkada. Kita beri rasa aman kepada masyarakat. Kita gabungan antara TNI, Brimob dan Sabhara. Kita atur teknis di lapangan dengan Kapolres," tegas mantan Kapolsek Denpasar Barat Polresta Denpasar Polda Bali pada tahun 1998.

Mantan Kabidhumas Polda Jatim pada tahun 2015 ini, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. mengungkapkan, tugas polisi adalah melakukan pengamanan di TPS-TPS. Anggota tidak mencatat jumlah atau hasil dari pemungutan suara.

"Untuk anggota di TPS sudah jelas adalah mengamankan TPS. Ada di luar dari pada garis. Nanti kalau KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meminta bantuan kepolisian baru nanti masuk ke sana. Anggota tidak mencatat berapa jumlahnya, tetapi anggota mengamankan TPS-nya. Jadi anggota tidak akan mencatat berapa jumlah-jumlah. Itu bukan wewenang anggota kepolisian. Wewenang anggota kepolisian hanya mengamankan TPS saja," pungkas mantan Kasubag Bin Ops Bag Reserse Eks Dit Serse Polda Sulsel pada tahun 2001. (bs)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.973.879 Since: 07.04.14 | 0.6245 sec