YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Nusantara

Ahok Sebut Tiap Tahun Kepala Daerah Bisa Diperas DPRD

Wednesday, 10 September 2014 | View : 469

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa ‘Ahok’ mengatakan apabila Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ditentukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka kepala daerah akan sangat ketergantungan kepada anggota legislatif.

Bahkan pria yang karib disapa Ahok ini mengatakan, kepala daerah akan menjadi lahan untuk diperas anggota DPRD. Basuki Tjahaja Purnama menilai pemilukada lewat DPRD rawan kecurangan. Kepala daerah terpilih juga rawan diperas oleh DPRD. Mekanisme itu dianggapnya justru rentan membuat money politik yang lebih parah dan membuat kepala daerah jadi 'sapi perah' DPRD. “Tiap tahun kepala daerah bisa diperas loh oleh DPRD. Misal saya tolak laporan (kepala daerah) dan anda dipecat. Jadi apabila benar nanti akan diberlakukan (pemilukada oleh DPRD), tugas kepala daerah adalah menjamu anggota DPRD,” terang mantan anggota Komisi II DPR RI ini di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan salah apabila model mekanisme pemilihan kepala daerah (pemilukada) dikaitkan dengan kesejahteraan rakyat, lanjut Basuki Tjahaja Purnama, yang menentukan kesejahteraan rakyat adalah korup tidaknya para pejabat.

“Kalau hari ini mau kita ukur, rakyat makin sejahtera atau enggak dengan adanya Pemilukada? Kalau memang enggak (sejahtera), emang dulu iya, substansinya apa? Substansinya adalah jangan ada pejabat yang korup,” sambung Basuki Tjahaja Purnama.

Mantan anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan dengan kepala daerah dipilih oleh DPRD maka nantinya pemerintahan akan kental dengan permainan politik. Situasi tersebut, lanjutnya, akan menyebabkan permasalahan rakyat dibiarkan. “Justru ini main politik, dan rakyat nantinya dicuekin, dan tetap mahal. Kepala daerah juga bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu nggak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu men-service DPRD saja, nggak ngurusin rakyat," papar Basuki Tjahaja Purnama.

Selain itu, Basuki Tjahaja Purnama juga mengatakan, dengan Pemilukada melalui DPRD, kerja kepala daerah yang terpilih nanti hanya untuk menjamu dan mencari muka DPRD.

Alhasil, permasalahan yang dihadapi rakyat tidak tersentuh. “Ya kerjanya menjamu DPRD, sementara rakyat dicuekin,” imbuh Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan sangat tidak setuju apabila pemilihan kepala daerah (pemilukada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Saking tidak setujunya, pria yang karib disapa ‘Ahok’ ini bertekad untuk keluar dari partai politik (parpol) apabila mekanisme pemilihan tersebut jadi dilakukan.

Basuki Tjahaja Purnama menyebut dirinya akan mengundurkan diri dari Partai Gerindra. Hal itu berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan.

Basuki Tjahaja Purnama mengancam bakal keluar dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) jika revisi Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilukada) disahkan. Sebab, kata dia, Basuki Tjahaja Purnama menilai pemilihan kepala daerah (pemilukada) melalui DPRD mencoreng reformasi dan demokrasi yang tertanam di Indonesia.

Sebelumnya, pagi tadi, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan dia tidak setuju dengan mekanisme Pemilukada lewat DPRD yang dianggapnya mencederai demokrasi. “Saya pikir, begitu saya kepikir, kalau memang sampe ini dilakukan (Pemilukada lewat DPRD), mungkin saya akan keluar dari partai politik (parpol) saja. Ngapain main ke partai politik,” tukas Basuki Tjahaja Purnama dengan nada tinggi usai rapat pimpinan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak rencana DPR RI mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pemilukada. Jika akhirnya RUU itu gol, Basuki Tjahaja Purnama mempertimbangkan untuk keluar dari Partai Gerindra, parpol yang menjadi lokomotif pengembalian pemilukada ke DPRD.

Basuki Tjahaja Purnama mengatakan mengubah cara memilih kepala daerah dengan alasan biaya mahal sangat tidak menyentuh permasalahan. Bahkan, tambah Basuki Tjahaja Purnama, pemilihan kepala daerah (pemilukada) melalui DPRD dapat mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

Basuki Tjahaja Purnama juga menambahkan pemilukada lewat DPRD menyebabkan ongkos politik lebih mahal. Dia mencontohkan pemilihan Bupati yang dimenangkan adiknya di Belitung Timur.

“Apabila di survei, pilkada sekarang pun, seseorang calon lebih banyak menghabiskan uang pada partai politik (parpol), seperti misalnya contoh, sewaktu saya masih jadi Bupati, saya hanya menghabiskan uang sekitar Rp 500 juta, itu pun sudah untuk makan dan segala macam. Adik saya, yang lewat pakai partai politik (parpol) yang dibayar, lebih mahal jatuhnya. Jadi bukan alasan uang, bukan substansinya,” pungkas Basuki Tjahaja Purnama.

Pasangan Joko Widodo (Jokowi)/Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan terpilih pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI 2012 jika pemilihan dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta. Sebab, komposisi anggota dewan saat itu dikuasai oleh partai pendukung pasangan calon Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli. Sementara itu, pendukung pasangan Jokowi/Ahok hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). “Kalau pakai DPRD yang kemarin, menang enggak Gerindra lawan semua partai? Enggaklah, yang jadi Gubernur ya Pak Fauzi Bowo (Foke) kembali,” beber Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa ‘Ahok’ di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Anggota DPRD periode 2009-2014 berjumlah 94 orang. Partai Demokrat menguasai kursi anggota dewan sebanyak 32 orang. Sementara itu, partai pengusung Jokowi/Ahok, PDI-P dan Partai Gerindra, totalnya sebanyak 17 anggota, terdiri dari anggota Fraksi PDI-P berjumlah 11 orang dan Fraksi Partai Gerindra sebanyak 6 orang. Semua partai yang mendukung pasangan Fauzi Bowo/Nachrowi Ramli ialah sebanyak 77 anggota.

Basuki Tjahaja Purnama berharap pemilihan kepala daerah (pemilukada) tetap dipilih oleh masyarakat. Sebab, pemilihan kepala daerah (pemilukada) oleh DPRD rawan korupsi. Selain itu, kepala daerah dianggap hanya akan mengurusi kepentingan anggota DPRD dibanding kepentingan publik. "Nanti kepala daerah cuma jadi sapi perahnya DPRD saja karena tiap tahun ada pertanggungjawaban ke DPRD, bukan ke rakyat. Pemilihan oleh rakyat itu yang paling benar dan DPRD yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan karena DPRD juga dipilih rakyat," ungkap mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Meski nantinya rencana pemilihan kepala daerah (pemilukada) oleh DPRD jadi direalisasikan, Basuki Tjahaja Purnama berharap setiap calon pejabat melakukan pembuktian harta terbalik. Harta kekayaan tidak hanya dicocokkan dengan sertifikat, tetapi juga diperiksa berasal dari mana harta yang didapatkan itu, kemudian dicocokkan dengan pajak-pajak yang telah dibayar.

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

Untuk diketahui, Basuki Tjahaja Purnama sekarang merupakan politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah sebelumnya sempat menjadi bagian dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Sebagai informasi, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilukada) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) beserta sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih merupakan pihak yang saat ini menyetujui pelaksanaan Pemilukada dikembalikan ke DPRD.

Berdasarkan catatan, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan Gubernur (pilgub) oleh DPR RI. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat (PD) memilih mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota oleh DPRD. Sedangkan 3 partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menentangnya.

Awalnya, hanya Partai Demokrat (PD) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014.

Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat (PD) juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD. Revisi RUU Pemilukada rencananya akan disahkan pada 25 September 2014 mendatang. (kom/jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Ajak Peserta Sarasehan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI
Batuud Koramil 13/Karangawen Hadiri Mujahadah Al Aurodul Jamiah Di Desa Bumirejo
Babinsa 09/Karangtengah Pererat Sinergitas Dengan Perangkat Desa
Kepedulian Babinsa 12/Mranggen Terhadap Generasi Penerus Bangsa
Ratusan Saka Wira Kartika Dikukuhkan Dandim 0716/Demak
Bupati Demak Buka Secara Resmi Apel Akbar Pengukuhan Saka Wira Kartika
Babinsa 05/Mijen Ajak Warga Binaannya Laksanakan Jumat Bersih
Babinsa 06/Wedung Ajak Para Santri Untuk Berdisiplin Dan Berjiwa Nasionalisme
Sasaran Non Fisik TMMD Tingkatkan Rasa Nasionalisme
Tim Kopaska AL Temukan Benda Diduga Mesin Lion Air JT 610
Danramil 07/Gajah Sambangi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air JT 610
Kegiatan Rutin Apel Pagi Kodim 0716/Demak Dilanjutkan Pemeliharaan Pangkalan
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Sertijab Danramil 02/Bonang
Babinsa Kodim 0716/Demak Peringati Hari Sumpah Pemuda Berikan Wawasan Kebangsaan
Presiden Joko Widodo Resmi Gratiskan Tarif Tol Suramadu
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.971.382 Since: 07.04.14 | 0.6747 sec