YouTube Facebook Twitter RSS
20 Feb 2020, 0

Hukum

Gubernur Aceh Ditahan KPK

Friday, 06 July 2018 | View : 323
Tags : Aceh, Kpk

siarjustisia.com-JAKARTA.

Seusai diperiksa lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menceritakan jasa-jasanya dalam proses perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia serta jasanya sebagai Gubernur. Pertama, ia menceritakan perjuangannya sebagai juru runding GAM. "Saya hanya mau memberi pernyataan bahwa sebetulnya damainya Aceh dengan NKRI, saham saya besar di situ. Saya ikut mendamaikan, ikut mengumpulkan senjata, ikut berunding, dan akhirnya kayak sekarang," kata Irwandi Yusuf saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).

Saat GAM dan Pemerintah Indonesia berdamai, ia pun menjabat sebagai Gubernur Aceh. Dalam menjalankan jabatannya, Irwandi merasa telah melakukan rangkaian terobosan-terobosan baru untuk Aceh dan masyarakatnya.
"Yang sebagian diadopsi oleh pemerintah pusat seperti Jaminan Kesehatan Nasional, Program Perkuliahan Karyawan, dan beberapa hal lain dalam hal lingkungan hidup," kata dia. Irwandi juga menyinggung jasanya melindungi Aceh dari ancaman teroris di tahun 2010 silam. Usai mendapatkan informasi dari polisi, ia pun berupaya memastikan bahwa gerakan teroris pada waktu itu tak bisa beraktivitas. "Maka teroris di sana tidak bisa beraktivitas dan ke lapangan pun saya ikut. Ada begitu banyak hal yang saya lakukan untuk kebaikan negeri ini," ujar dia.
Dalam kasus ini, Irwandi Yusuf terlibat dalam dugaan suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018.
Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemberian oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 500 juta adalah bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018. "Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari commitment fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dan setiap proyek yang dibiayai dari dana otonomi khusus Aceh," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, Rabu (4/7/2018).
Menurut Basaria Panjaitan, pemberian kepada Irwandi Yusuf dilakukan melalui orang-orang terdekatnya serta orang-orang terdekat Ahmadi sebagai perantara. (tri)

See Also

Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 15 Saksi Pemilik Rekening Saham
Polda Metro Jaya Akan Musnahkan Sejumlah Narkoba
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
Polda Metro Jaya Tahan Lucinta Luna Di Ruang Khusus Blok Perempuan
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Mantan Kepala Sekretariat DPP PDIP
Wali Kota Non Aktif Medan Segera Diadili
Bupati Non Aktif Indramayu Segera Diadili
Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan Dikembalikan Ke Jaksa
Polres Metro Jakarta Utara Ungkap Sindikat Penyedia PSK Di Bawah Umur
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Pengedar Kokain
Pembunuh Suami Dan Anak Tiri Terancam Hukuman Mati
Diskotek Golden Crown Ditutup Pemprov DKI Jakarta
Kasus Suap PAW, KPK Periksa Anggota DPR RI Riezky Aprilia
KPK Tahan Bupati Bengkalis
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Baru Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
jQuery Slider

Comments

Archives :2020201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 9.251.296 Since: 07.04.14 | 0.6726 sec