YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Nusantara

Disarankan Keluar Gerindra, Ini Tanggapan Ahok

siarjustisia.com-JAKARTA.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang akrab disapa ‘Ahok’ mengancam bakal keluar dari partai politik (parpol) jika revisi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilukada) disahkan.

Sebab, kata dia, pemilihan kepala daerah melalui DPRD mencoreng reformasi dan demokrasi yang tertanam di Indonesia.

“Makanya saya tadi sempat kepikir ya, kalau memang kebijakan ini terealisasi, mungkin saya mau keluar saja dari partai semua. Ngapain main di partai politik iya kan? Keluar saja sudah," tegasnya lagi, usai lakukan rapat pimpinan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Sebagai informasi, Basuki Tjahaja Purnama adalah kader Partai Gerindra. Partai Gerindra bersama partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih bersepakat untuk mengesahkan RUU Pemilukada.

Mantan kader Partai Golkar itu mengatakan, alasan revisi UU Pemilukada basa-basi saja. Menurut dia, kepala daerah dipilih rakyat saja masih ada potensi untuk tindak korupsi, apalagi kepala daerah itu dipilih oleh anggota DPRD setempat.

Kepala daerah itu tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat. Setiap harinya, kepala daerah hanya berpikir bagaimana memberi pelayanan terbaik kepada DPRD. Sebab, DPRD itu yang berhak mengangkat serta memberhentikan kepala daerah. "Tiap tahun, kita bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau enggak mau kasih uang ke DPRD, saya (DPRD) tolak laporan pertanggungjawaban dan dipecat. Kerjanya kepala daerah nanti hanya memikirkan servis DPRD saja," beber Basuki Tjahaja Purnama.

Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akan keluar dari partai apabila Pemilukada ditentukan oleh DPRD mendapat reaksi keras dari politisi Partai Gerindra.

Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik yang mempersilakan Basuki Tjahaja Purnama untuk mengundurkan diri apabila merasa sudah tidak sejalan.

Menanggapi hal tersebut Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan keluar dari Partai Gerindra, yang selama ini menjadi partai tempat dirinya bernaung. “Memang, kita tunggu aja putusannya gimana,” tegas Basuki Tjahaja Purnama, ketika keluar dari Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Basuki Tjahaja Purnama menegaskan dirinya tidak memberikan loyalitas kepada partai, melainkan kepada konstitusi. Sehingga apabila keputusan partai sudah tidak lagi sejalan dengan yang diperjuangkan maka mau tidak mau harus keluar.

“Makanya saya bilang saya tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai dengan konstitusi dari awal, kalo Gerindra memiliki pandangan konstitusi pemilihan kepala daerah oleh DPRD kenapa waktu menarik saya keluar dari Golkar mengatakan kita perjuangkan pilihan rakyat,” tandas mantan anggota Komisi II DPR RI tersebut.

Basuki Tjahaja Purnama kembali dengan tegas menyebutkan akan keluar dari Partai Gerindra, apabila mekanisme Pemilukada kembali melalui DPRD, dan Partai Gerindra menjadi salah satu pengusulnya. “Kalau sudah berbeda harus keluar dong,” tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Basuki Tjahaja Purnama menyatakan akan menunggu hasil akhir keputusan mekanisme pemilukada yang sedang dibahas di DPR RI.

Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo yang akrab disapa ‘Jokowi’ ikut berbicara soal ancaman Wakil Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. yang ingin mundur dari Partai Gerindra lantaran tidak sejalan dengan partai terkait Rancangan Undang-Undang Pemilukada.

Ancaman Basuki Tjahaja Purnama atau sapaan akrabnya ‘Ahok’ ini membuka kembali wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekrut Basuki Tjahaja Purnama sebagai kader.

Menanggapi itu, Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo mengatakan dirinya senang apabila Basuki Tjahaja Purnama ingin gabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Nanti kalau benar, RUU Pilkada disahkan nanti dapat temen satu, Pak Ahok. Dapat teman," ujar Joko Widodo atau sapaan akrab disapa Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Mengenai opsi kedua RUU Pilkada, bahwa pilkada harus melalui DPRD ini pun dianggap Jokowi tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia saat ini.

"Saya sampaikan pilpres itu kan dipilih rakyat. Sistemnya presidensil juga. Masa di bawahnya parlementer? Arahnya ke mana? Di atas (Presiden) itu UU itu dipilih rakyat. Yang di provinsi kok dipilih DPRD itu logikanya dimana?" papar mantan Wali Kota Solo ini, Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta ini, Jokowi menganggap seharusnya Undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemilukada ini tidak perlu dirombak secara keseluruhan. “Harusnya kalau sudah ada Undang-undang ini, maka kekurangannya dikoreksi, dibenahi. Tapi itu urusan parlemen lah,” pungkas Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo. (kom/jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Ajak Peserta Sarasehan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI
Batuud Koramil 13/Karangawen Hadiri Mujahadah Al Aurodul Jamiah Di Desa Bumirejo
Babinsa 09/Karangtengah Pererat Sinergitas Dengan Perangkat Desa
Kepedulian Babinsa 12/Mranggen Terhadap Generasi Penerus Bangsa
Ratusan Saka Wira Kartika Dikukuhkan Dandim 0716/Demak
Bupati Demak Buka Secara Resmi Apel Akbar Pengukuhan Saka Wira Kartika
Babinsa 05/Mijen Ajak Warga Binaannya Laksanakan Jumat Bersih
Babinsa 06/Wedung Ajak Para Santri Untuk Berdisiplin Dan Berjiwa Nasionalisme
Sasaran Non Fisik TMMD Tingkatkan Rasa Nasionalisme
Tim Kopaska AL Temukan Benda Diduga Mesin Lion Air JT 610
Danramil 07/Gajah Sambangi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air JT 610
Kegiatan Rutin Apel Pagi Kodim 0716/Demak Dilanjutkan Pemeliharaan Pangkalan
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Sertijab Danramil 02/Bonang
Babinsa Kodim 0716/Demak Peringati Hari Sumpah Pemuda Berikan Wawasan Kebangsaan
Presiden Joko Widodo Resmi Gratiskan Tarif Tol Suramadu
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.971.339 Since: 07.04.14 | 0.6821 sec