YouTube Facebook Twitter RSS
17 Nov 2018, 0

Nusantara

Gamawan Fauzi Bilang Jangan Sebut Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Friday, 12 September 2014 | View : 307

siarjustisia.com-JAKARTA.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke-27 sejak 22 Oktober 2009, H. Gamawan Fauzi, S.H., M.M. berharap masyarakat tidak terlalu cepat menilai pendapat pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Wacana (pemilihan kepala daerah lewat DPRD) ini harus kita dilihat secara komprehensif. Jadi tidak sepenggal-sepenggal menyatakan ini kemunduran. Demokrasi Pancasila juga bukan sekadar itu,” ujarnya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Mantan Gubernur Sumatera Barat sejak 15 Agustus 2005 hingga 22 Oktober 2009, Gamawan Fauzi menolak anggapan bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke mekanisme pemungutan suara DPRD merupakan kemunduran besar demokrasi.

Menurut Menteri Dalam Negeri yang terlibat penyelesaian Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2012, Gamawan Fauzi, justru sekarang ini terlalu banyak pemimpin di semua jenjang yang harus dipilih langsung.

"Presiden dipilih langsung itu memang bunyi konstitusi. Tapi Gubernur juga dipilih langsung, Bupati/Wali Kota dipilih langsung, kepala desa dipilih langsung, ketua RT dipilih langsung, juga DPRD I dan DPRD II. Apa harus semuanya dipilih langsung?" terang Gamawan Fauzi dalam acara dialog di studio salah satu TV swasta nasional, Jumat (12/9/2014).

Pelaksana utama program e-ktp di Indonesia, Gamawan Fauzi, juga mantan Gubernur yang terpilih lewat pemilihan langsung, mengatakan untuk tingkat kabupaten/kota pemilihan kepala daerah mungkin perlu dikembalikan ke DPRD karena pemilihan langsung selama ini terbukti lebih banyak menciptakan masalah.

"Sejak Juni 2005 ketika mulai diterapkan pemilihan langsung... 287 orang (kepala daerah) menjadi tersangka korupsi. Ini di tingkat kabupaten,” urai Gamawan Fauzi.

Selain masalah hukum, Gamawan Fauzi juga menyoroti biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pilkada. “Kita juga menghitung biayanya, ada dua. Pertama biaya pemerintah Rp 3,3 triliun lebih kita keluarkan dalam tiga tahun terakhir," bebernya.

“Biaya kedua adalah yang dikeluarkan calon kepala daerah sendiri, dan ini tidak bisa dihitung pemerintah karena setiap calon memiliki anggaran sendiri untuk membiayai kampanye dan bahkan membentuk tim sukses segala,” papar Mendagri.

"Belum lagi ikutannya. Kalau menang, tim sukses untuk lima tahun berikutnya minta menang juga,” tutur Gamawan Fauzi, menjelaskan potensi korupsi kepala daerah yang dipilih langsung.

Masalah lain adalah rusaknya tata krama hubungan secara berjenjang. Gamawan Fauzi memberi contoh baru-baru ini dia harus melantik seorang Bupati, karena Gubernurnya tidak bersedia melakukan itu.

“Masalah genteng sekolah bocor seharusnya menjadi tanggung-jawab kabupaten, namun karena otonomi kadang-kadang Menteri Pendidikan yang langsung disalahkan,” tambahnya.

"Lalu Presiden datang, Wali Kota tak mau datang. Karena dia dipilih langsung, dia merasa tak bertanggung jawab pada Presiden. Banyak isu yang harus dibenahi," imbuh Menteri Dalam Negeri.

“Persoalan yang ada sekarang tidak sesederhana pilihan langsung atau tidak langsung, karena otonomi di Indonesia cukup unik hingga dua tingkat yaitu provinsi dan kabupaten, sehingga banyak masalah yang rumit dan perlu penyelesaian secara komprehensif,” elaborasi Gamawan Fauzi.

“Ketika Pemerintah mengusulkan pemilihan lewat DPRD, tentu disertai opsi perbaikan-perbaikan seperti adanya uji publik untuk kandidat dan pemilihan secara terbuka,” jelasnya.

"Bagi pemerintahan sekarang tidak ada interest apa-apa. Saya jernih sekali melihat ini untuk kepentingan bangsa," lanjut Gamawan Fauzi.

Menurut Menteri Dalam Negeri kelahiran Solok, Sumatera Barat 57 tahun lalu tersebut, pemerintah awalnya merumuskan wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, didasari berbagai pertimbangan. Bahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah dibahas bersama-sama dengan DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

“Kita beri argumentasi dalam berbagai aspek. Antara lain ada 75 orang yang meninggal karena pemilihan bupati dan pemilihan wali kota. Kemudian rumah, kendaraan dan kantor dibakar. Selain itu juga berpengaruh pula ke hubungan sosial. Jadi kami menyerap aspirasi masyarakat tersebut. Banyak mengatakan kalau cenderung begitu (bermasalah) berarti kehidupan sosial kita juga merugi,” ucapnya.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, sambung Gamawan Fauzi, pemerintah akhirnya menawarkan pilkada tidak langsung. Namun saat itu DPR berpendapat pentingnya pilihan langsung dan serentak.

“Oke kalau itu (pilkada langsung dan serentak) dilakukan, harus ada penghematan. Dipilih langsung tapi dengan mengajukan berbagai syarat. Antara lain pemilihan serentak, efisiensi kampanye, dan sebagainya,” tandas Gamawan Fauzi.

Setelah pemerintah kemudian merumuskan usulan DPR RI, tiba-tiba mayoritas parlemen tandas Gamawan Fauzi, meminta agar pilkada dilakukan tidak langsung. Artinya pemilihan dilakukan lewat DPRD.

Atas pendapat yang ada, Selasa (9/9/2014), kata Gamawan Fauzi, Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan akan melakukan pendalaman.

“Sebenarnya ada dua kelompok besar. Di satu sisi demokrasi kita demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila itu tidak direct, demokrasi perwakilan di sila ke empat Pancasila. Tapi yang satu mengatakan mundur demokrasi kita, dari langsung menjadi tidak langsung. Dua-duanya kita pertimbangkan matang-matang karena ada juga faktor-faktor lain. Sekarang 321 kepala daerah dipilih langsung sedang menghadapi proses hukum,” ungkap Menteri Dalam Negeri. (jos)

See Also

Dandim 0716/Demak Ajak Peserta Sarasehan Untuk Menjaga Keutuhan NKRI
Batuud Koramil 13/Karangawen Hadiri Mujahadah Al Aurodul Jamiah Di Desa Bumirejo
Babinsa 09/Karangtengah Pererat Sinergitas Dengan Perangkat Desa
Kepedulian Babinsa 12/Mranggen Terhadap Generasi Penerus Bangsa
Ratusan Saka Wira Kartika Dikukuhkan Dandim 0716/Demak
Bupati Demak Buka Secara Resmi Apel Akbar Pengukuhan Saka Wira Kartika
Babinsa 05/Mijen Ajak Warga Binaannya Laksanakan Jumat Bersih
Babinsa 06/Wedung Ajak Para Santri Untuk Berdisiplin Dan Berjiwa Nasionalisme
Sasaran Non Fisik TMMD Tingkatkan Rasa Nasionalisme
Tim Kopaska AL Temukan Benda Diduga Mesin Lion Air JT 610
Danramil 07/Gajah Sambangi Keluarga Korban Kecelakaan Lion Air JT 610
Kegiatan Rutin Apel Pagi Kodim 0716/Demak Dilanjutkan Pemeliharaan Pangkalan
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Sertijab Danramil 02/Bonang
Babinsa Kodim 0716/Demak Peringati Hari Sumpah Pemuda Berikan Wawasan Kebangsaan
Presiden Joko Widodo Resmi Gratiskan Tarif Tol Suramadu
Lepas Santri Ke Luar Negeri Di Momentum Hari Santri
Gerbang Tol Pejompongan Terbakar
Isi Lengkap Deklarasi Dukungan Jaringan Gusdurian Kepada Joko Widodo-Maruf Amin
Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi
Polisi Sebut Mobilnya Berhenti Mendadak Soal Al Ghazali Pingsan
TNI AL Bentuk Tim Selidiki Kebakaran KRI Rencong 622
Kronologi Terbakar Dan Tenggelamnya KRI Rencong 622
TNI AL Sebut Seluruh Awak KRI Rencong 622 Selamat
Mahasiswa Diminta Tumbuhkan Budaya Menulis
Tim Mahad Aly TBS Lakukan Pengukuran Arah Kiblat
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.962.664 Since: 07.04.14 | 0.6673 sec