YouTube Facebook Twitter RSS
19 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham

Thursday, 20 September 2018 | View : 266

siarjustisia.com-JAKARTA.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Dr. Drs. M. Idrus Marham, M.Sc. nampaknya bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Tim penyidik KPK memutuskan memperpanjang masa penahananan tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 tersebut. Idrus Marham merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

"Penyidik hari ini memperpanjang penahanan terhadap tersangka IM (Idrus Marham)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Dikatakan, penahanan Idrus Marham diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 20 September 2018. Dengan demikian, mantan Menteri Sosial itu bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 29 Oktober 2018.

"Perpanjangan penahanan selama 30 hari mulai 20 September 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Rabu (19/9/2018).

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. KPK juga menetapkan seorang pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, yang diduga menjadi pihak pemberi suap.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Menurut dugaan KPK, Eni Maulani Saragih menerima suap total sebesar Rp 4,8 miliar yang merupakan komitmen fee 2,5 persen dari nilai kontrak proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt itu.

KPK menduga suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.

Dalam pengembangan, KPK juga menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai tersangka.

Johannes Budisutrisno Kotjo diduga telah memberikan hadiah atau janji kepada Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham agar perusahaannya dapat turut menggarap proyek PLTU Riau-1.

Mantan anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut, Idrus Marham diduga mengetahui dan menyetujui pemberian suap kepada Eni Maulani Saragih. Selain itu, Idrus Marham diduga dijanjikan US$ 1,5 juta oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. (kom/bs)

See Also

Pembunuh Keji Sopir Taksi Online Divonis 10 Tahun Penjara
KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.119.881 Since: 07.04.14 | 0.6088 sec