YouTube Facebook Twitter RSS
22 Oct 2018, 0

Hukum

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan

Saturday, 22 September 2018 | View : 53

siarjustisia.com-JAKARTA.

Proses hukum terhadap mantan Wali Kota Depok, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Depok, Harry Prihanto mulai memasuki babak baru. Penyidik Polresta Depok, rampung menyusun berkas perkara tersangka Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail mantan Wali Kota Depok dan Harry Prihanto mantan Sekretaris Daerah Kota Depok, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok. Berkas perkaranya sudah dikirim ke Kejaksaan. Penyidik Polrestro Depok telah melimpahkan berkas perkara tahap I untuk para tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Nangka itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Depok Harry Prihanto ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jumat (21/9/2018).

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. membenarkan hal itu. Menurut dia, berkas perkara kedua tersangka telah dilimpahkan ke Kejari Depok pada Jumat (21/9/2018)) kemarin. "Iya tim penyidik telah mengirimkan berkas perkara tindak Korupsi pengadaan lahan Simpang Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka atas nama tersangka HP (Harry Prihanto) dan tersangka NMI (Nur Mahmudi Ismail) ke jaksa penuntut umum," kata mantan Kabag Binlat Ro Ops Polda Kaltim pada tahun 2009, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum. dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/9/2018). "Sudah selesai berkas perkaranya," imbuh mantan WaKapolres Takalar Polda Sulsel pada tahun 2003, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum., Sabtu (22/9/2018).

Dikatakan, penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke pihak Kejaksaan, Jumat (21/9/2018) kemarin.

"Tim penyidik telah mengirimkan berkas perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan Simpang Jalan Bogor Raya-Jalan Nangka atas nama tersangka HP dan tersangka NMI ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)," ungkap mantan Kasat Serse Polres TTU Polda Nusra (1994-1995) Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum.

Kata dia, kedua tersangka saat ini tidak ditahan, karena keputusan itu menjadi subjektivitas penyidik. Apalagi yang bersangkutan dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan.

"Subjektivitas penyidik ya, dan tidak wajib (ditahan), tidak harus, tapi itu subjektivitas penyidik ya, yang bersangkutan (Nur Mahmudi Ismail) kooperatif pada saat dimintai keterangan. Itu semua adalah kewenangan penyidik terhadap tersangka," ujar pungkas mantan Kabid Humas Polda Jatim pada tahun 2015 tersebut, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.IK., M.Hum.

Kapolres Metro (Kapolrestro) Depok Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Didik Sugiarto, S.H., S.IK. membenarkan, pihaknya telah mengirim berkas perkara kedua tersangka itu ke Kejaksaan. “Ya berkas perkara tersangka inisial HP dan NMI hari ini dilimpahkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Depok untuk dilakukan penelitian,” beber mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat (JakBar) pada tahun 2015 saat dikonfirmasi wartawan.

Namun, mantan WaDirreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2016 tersebut, Kombes Pol. Didik Sugiarto, S.IK., S.H. mengaku belum bisa berkomentar banyak karena berkas tersebut sampai saat ini sedang diperiksa oleh tim Jaksa. 

Polresta Depok telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan pelebaran Jalan Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok, sejak Oktober 2017 lalu. Keduanya diduga telah melakukan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka, Tapos, Depok, Jawa Barat, pada 2015. Proyek yang dilaksanakan pada tahun 2015 silam itu, diduga merugikan uang negara sekitar Rp 10,7 miliar. Dana yang disebut-sebut berasal dari APBD itu diduga tidak mengantongi restu DPRD Kota Depok.

Seperti diketahui, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Tahun Anggaran (TA) 2015. Penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan alat bukti dan gelar perkara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi akhirnya menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto sebagai tersangka.

Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2018. Atas kejadian ini, negara diduga mengalami kerugian Rp 10,7 miliar. Dari hasil penyidikan, kerugian dari dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan Nur Mahmudi Ismail mencapai Rp 10,7 miliar. (lip/bs/jos)

See Also

Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
Masyarakat Pulau Pari Kembali Unjuk Rasa PN Jakarta Utara
Densus 88 Antiteror Tahan Satu Keluarga Di Sleman
Penjambret Yang Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih Terciduk
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh
Polres Jaktim Terus Buru Penjambret Tewaskan Penumpang Ojol Di Cempaka Putih
Kronologi OTT Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah
Gubernur Aceh Ditahan KPK
Gubernur Aceh Jadi Tersangka
KPK Tetapkan Gubernur Aceh Dan Bupati Bener Meriah Sebagai Tersangka
Keppres Pilkada Serentak 27 Juni 2018 Sebagai Hari Libur Nasional
Polda Metro Jaya Kerahkan 41.000 Personel Amankan Pilkada
Jennifer Dunn Divonis 4 Tahun Penjara
Jaksa KPK Tuntut Rita Widyasari Dihukum 15 Tahun Penjara
Densus 88 Antiteror Sergap Terduga Teroris JAD Di Cirebon
Densus 88 Antiteror Lumpuhkan Dua Terduga Teroris Di Depok
Anggota DPRD Kota Bogor Diamankan Polresta Bogor Kota
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.803.050 Since: 07.04.14 | 0.5912 sec