YouTube Facebook Twitter RSS
13 Dec 2019, 0

Nusantara

Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi

Wednesday, 26 September 2018 | View : 286

siarjustisia.com-JAKARTA.

Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. menyatakan suatu pengumuman sore ini. Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu mencabut izin pembangunan pulau-pulau reklamasi. Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. memutuskan untuk menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebelumnya, Anies Baswedan telah menyegel bangunan-bangunan yang ada di pulau reklamasi yang ada di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan pada Juni 2018. Dengan begitu, izin reklamasi yang telah diterbitkan untuk 13 pulau dicabut secara permanen.

"Bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," ujar Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

"Ini yang sudah selesai kami kerjakan. Isinya berupa Pergub dan juga surat pencabutan," ungkap Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Keputusan ini dibuat setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies Baswedan memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Jakarta. Pencabutan izin pulau reklamasi ini, lanjut Anies Baswedan, dilakukan setelah Badan Pengelolaan Reklamasi melaksanakan kajian. Setelah badan ini melakukan kajian, disimpulkan izin harus dicabut.

Badan Reklamasi itu dibentuk pada 4 Juni lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018. Setelah itu, badan tersebut bekerja memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, termasuk izin-izinnya.

Hasil verifikasi menunjukkan para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka. "Terbukti tidak melakukan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi pencabutannya bukan selera satu atau dua orang, tapi karena badan telah melakukan verifikasi," beber Anies Baswedan.

"Apa yang terjadi? 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, maka saya secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," tegasnya.

Ketika ditanya kewajiban apa saja yang tidak dipaksakan para pengembang, Anies Baswedan tidak merincikannya secara detail.

Ia hanya menjelaskan empat pulau yang kepalang sudah terbangun akan diatur peruntukannya. Keempat pulau itu adalah Pulau C dan D yang dibangun oleh PT. Kapuk Naga Indah, Pulau G yang dibangun oleh PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Sedayu Group), dan Pulau N yang dibangun PT. Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero)/Pelindo II.

"Wilayah yang sudah terlanjur jadi, sudah selesai jadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika Pilkada kemarin bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan," jelasnya.

Setelah memutuskan menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, penghentian itu tidak hanya sebatas pada pengerjaan pembangunan saja, tetapi juga secara keseluruhan. Karena itu, izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau reklamasi ini juga dicabut.

"Dari hasil rekomendasi Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura), kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Dari total 17 pulau reklamasi, ada 13 pulau yang dikembangkan swasta. Diantaranya, Pulau A, B, dan E yang izinnya dipegang oleh PT. Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT. Agung Sedayu Group.

Lalu Pulau I, J, dan K yang izinnya dipegang oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Pulau M yang izinnya PT. Manggala Krida Yudha, dan Pulau O dan F yang izinnya dipegang PT. Jakarta Propertindo.

Serta Pulau P dan Q yang izinnya dipegang PT. Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Marunda dan Pulau H yang izinnya dipegang PT. Taman Harapan Indah, dan Pulau I yang izinnya dipegang PT. Jaladri Eka Pasti.

Tercatat, ada 13 pulau yang masih belum dibangun yaitu, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah), Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau M (PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (PT Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta), Pulau H (PT Taman Harapan Indah), dan Pulau I (PT Jaladri Kartika Paksi).

Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan, Proses penghentian itu sudah mulai dilakukan. Pemprov DKI Jakarta mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerja sama kepada pihak pengembang.

Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.

"Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain," ujarnya.

Pencabutan izin prinsip 13 pulau reklamasi ini dilakukan karena para pemegang izin prinsip tersebut tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perizinan yang dipersyaratkan, contohnya desain, amdal, dan lain-lain.

"Sampai proses verifikasi dilakukan, izin prinsip dibiarkan vakum oleh pemegang izin. Pemprov DKI Jakarta memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang," tegasnya.

Berikut ini, izin reklamasi yang dicabut:

1. Keputusan Gubernur Nomor 1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H dan I)

2. Keputusan Gubernur Nomor 1410 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Pulau K).

3. Surat Gubernur Nomor 1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q)

4. Surat Gubernur Nomor 1038/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O)

5. Surat Gubernur Nomor 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B)

6. Surat Gubernur Nomor 1040/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M)

7. Surat Gubernur Nomor 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J dan L)

8. Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK 356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

See Also

Kebakaran Di Mal Lokasari
Ruko Di Jalan Gajah Mada Terbakar
Gedung Hailai Ancol Terbakar
Pesan Presiden Joko Widodo Kepada Menteri-Menteri Barunya
Mahfud MD Mengaku Sudah Dua Kali Menggantikan Wiranto
Komposisi Kabinet Indonesia Maju
Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Maju
PT. PLN (Persero) Akan Siapkan 22 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
24 Ribu TNI-Polri Siap Amankan Pelantikan Anggota DPR RI
Lalu Lintas Menuju Gedung DPR MPR RI Lancar
711 Anggota DPR RI Dan DPD RI Terpilih Akan Dilantik Besok
70 Pesantren Dari Jateng & DIY Studi Banding Ke Mawaddah Kudus
KPU Sebut Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Tetap 20 Oktober
Panglima TNI Tegaskan TNI Kawal Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
Seleksi Program Magang Ke Jepang, PPMKP Adakan Pelatihan Petani Muda Di P4S Al Mawaddah
Jelang HUT RI, Satgas TMMD Ajak Warga Bersihkan Lingkungan
Sejak Ada TMMD, Tidak Ada Lagi Kamus Takut Sama Tentara
Seberangkan Anak Sekolah Juga Dilakoni Satgas TMMD
Ngojek Anak Sekolah Di Desa TMMD Juga Dilakukan TNI
TNI Buka Biro Angkutan Antar Jemput Anak-Anak Sekolah
Danramil 01/Demak Kota Katakan Lega Rasanya Bisa Bantu Warga Mempunyai Rumah Layak Huni
Pelopori Peduli Kebersihan Lingkungan, TNI Gelar Jumat Bersih
TNI Ajarkan Anak-Anak SD Untuk Berperan Di Kebersihan Masjid
Ini Salah Satu Cara TNI Satgas TMMD Diidolakan Anak-anak
Terkait Upacara Penutupan TMMD Sudah Mulai Dirapatkan
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.898.765 Since: 07.04.14 | 0.7138 sec