YouTube Facebook Twitter RSS
27 Jun 2019, 0

Nusantara

Anies Baswedan Resmi Cabut Izin Prinsip Pembangunan Pulau Reklamasi

Wednesday, 26 September 2018 | View : 214

siarjustisia.com-JAKARTA.

Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. menyatakan suatu pengumuman sore ini. Orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu mencabut izin pembangunan pulau-pulau reklamasi. Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. memutuskan untuk menghentikan total proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebelumnya, Anies Baswedan telah menyegel bangunan-bangunan yang ada di pulau reklamasi yang ada di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan pada Juni 2018. Dengan begitu, izin reklamasi yang telah diterbitkan untuk 13 pulau dicabut secara permanen.

"Bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan," ujar Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

"Ini yang sudah selesai kami kerjakan. Isinya berupa Pergub dan juga surat pencabutan," ungkap Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Keputusan ini dibuat setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies Baswedan memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Jakarta. Pencabutan izin pulau reklamasi ini, lanjut Anies Baswedan, dilakukan setelah Badan Pengelolaan Reklamasi melaksanakan kajian. Setelah badan ini melakukan kajian, disimpulkan izin harus dicabut.

Badan Reklamasi itu dibentuk pada 4 Juni lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018. Setelah itu, badan tersebut bekerja memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, termasuk izin-izinnya.

Hasil verifikasi menunjukkan para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak melaksanakan kewajiban mereka. "Terbukti tidak melakukan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi pencabutannya bukan selera satu atau dua orang, tapi karena badan telah melakukan verifikasi," beber Anies Baswedan.

"Apa yang terjadi? 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi, setelah kita lakukan verifikasi, maka saya secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," tegasnya.

Ketika ditanya kewajiban apa saja yang tidak dipaksakan para pengembang, Anies Baswedan tidak merincikannya secara detail.

Ia hanya menjelaskan empat pulau yang kepalang sudah terbangun akan diatur peruntukannya. Keempat pulau itu adalah Pulau C dan D yang dibangun oleh PT. Kapuk Naga Indah, Pulau G yang dibangun oleh PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Sedayu Group), dan Pulau N yang dibangun PT. Pelabuhan Indonesia/Pelindo II (Persero)/Pelindo II.

"Wilayah yang sudah terlanjur jadi, sudah selesai jadi pulau, akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Tetapi seperti yang kita janjikan ketika Pilkada kemarin bahwa reklamasi dihentikan, hari ini kita tuntaskan," jelasnya.

Setelah memutuskan menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, penghentian itu tidak hanya sebatas pada pengerjaan pembangunan saja, tetapi juga secara keseluruhan. Karena itu, izin prinsip dan pelaksanaan 13 pulau reklamasi ini juga dicabut.

"Dari hasil rekomendasi Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura), kami pastikan 13 pulau yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jl. Medan Merdeka Selatan, RT11/RW02, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Dari total 17 pulau reklamasi, ada 13 pulau yang dikembangkan swasta. Diantaranya, Pulau A, B, dan E yang izinnya dipegang oleh PT. Kapuk Naga Indah, anak perusahaan dari PT. Agung Sedayu Group.

Lalu Pulau I, J, dan K yang izinnya dipegang oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol, Pulau M yang izinnya PT. Manggala Krida Yudha, dan Pulau O dan F yang izinnya dipegang PT. Jakarta Propertindo.

Serta Pulau P dan Q yang izinnya dipegang PT. Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Marunda dan Pulau H yang izinnya dipegang PT. Taman Harapan Indah, dan Pulau I yang izinnya dipegang PT. Jaladri Eka Pasti.

Tercatat, ada 13 pulau yang masih belum dibangun yaitu, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah), Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol), Pulau M (PT Manggala Krida Yudha), Pulau O dan F (PT Jakarta Propertindo), Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta), Pulau H (PT Taman Harapan Indah), dan Pulau I (PT Jaladri Kartika Paksi).

Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan, Proses penghentian itu sudah mulai dilakukan. Pemprov DKI Jakarta mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerja sama kepada pihak pengembang.

Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.

"Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain," ujarnya.

Pencabutan izin prinsip 13 pulau reklamasi ini dilakukan karena para pemegang izin prinsip tersebut tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perizinan yang dipersyaratkan, contohnya desain, amdal, dan lain-lain.

"Sampai proses verifikasi dilakukan, izin prinsip dibiarkan vakum oleh pemegang izin. Pemprov DKI Jakarta memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang," tegasnya.

Berikut ini, izin reklamasi yang dicabut:

1. Keputusan Gubernur Nomor 1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H dan I)

2. Keputusan Gubernur Nomor 1410 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Pulau K).

3. Surat Gubernur Nomor 1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q)

4. Surat Gubernur Nomor 1038/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O)

5. Surat Gubernur Nomor 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B)

6. Surat Gubernur Nomor 1040/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M)

7. Surat Gubernur Nomor 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J dan L)

8. Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK 356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016.

See Also

Cegah Gangguan Hama Burung, Babinsa Brumbung Bantu Petani Pasang Jaring
Jalin Silaturahmi, Babinsa Pundenarum Sholat Tarwih Bersama Warga Di Desa Binaan
Danramil 09/Karangtengah Hadiri Pembukaan Pasar Murah
Dandim 0716/Demak Hadiri Buka Puasa Dan Silaturahmi Bersama Ulama Umaro
Berikan Kultum, Dandim 0716/Demak Ajak Masyarakat Tetap Jaga Tali Silaturahmi
Dandim 0716/Demak Pimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Cuaca Buruk, 7 Pesawat Tempur Prancis Mendarat Darurat Di Lanud Sultan Iskandar Muda
Pekalongan Siapkan Rekayasa Lalin Antisipasi Kemacetan
Momen Kebersamaan Kodim 0716/Demak Dan Polres Demak Berbagi Takjil Di Bulan Puasa
Diduga Konsleting Listrik, Rumah Terbakar Di Demak
Babinsa Koramil 06/Wedung Rujuk Pasien Gangguan Jiwa Ke Semarang
Wiranto Menyesal Tunjuk OSO Jadi Ketua Umum Partai Hanura
Jumlah Petugas KPPS Wafat Bertambah Jadi 318
Ombudsman Sebut Wafatnya Petugas KPPS, Kesalahan Kolektif
22 Polri Gugur Saat Pengamanan Pilpres & Pileg 2019
72 Orang Panwaslu Wafat Di Pilpres & Pileg 2019
Ratusan Santri MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah Ikuti Pembekalan
KPU Sebut Petugas KPPS Yang Meninggal Bertambah Jadi 119 Orang
Peringati Harlah Ke-96 NU, MA NU TBS Gelar Upacara Dan Istighasah
Bupati Demak Resmi Buka TMMD Sengkuyung I TA 2019
SMP Kanisius Kudus Bermain Besama Di Ruang Baca Pengilon
Gunung Karangetang Semburkan Lava
Peringatan Hari Lahir Ke-93 Madrasah Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus
Babinsa 12/Mranggen Bersama Bhabinkamtibmas Dan Masyarakat Berjibaku Memadamkan Api
Mengingat Masa Kecil, Kapolres Demak Bernostalgia Di Koramil 09/Karangtengah
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.020.391 Since: 07.04.14 | 0.5942 sec