YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Telusuri Aset Bupati Lampung Selatan

Saturday, 20 October 2018 | View : 74

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri aset-aset milik Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan mengatasnamakan pihak keluarganya. Salah satu aset yang sedang ditelusuri KPK yakni atas nama Zulkifli Hasan.

Zainudin Hasan (ZH) sendiri merupakan adik kandung dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. KPK menduga Zainudin Hasan menyamarkan hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)-nya dengan mengatasnamakan ke pihak keluarga.

"Tentu kami telusuri aset-aset yang diduga dimiliki ZH ini apa saja, dan atas nama siapa saja, salah satunya atas nama keluarga," beber Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

Menurut Febri Diansyah, ada salah satu aset yang disamarkan Zainudin Hasan dengan mengatasnamakan anaknya. Namun, Febri Diansyah masih enggan menyampaikan lebih detail siapa saja pihak keluarga yang digunakan namanya sebagai pemilik aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Ada tadi juga salah satunya atas nama anak, tapi saya belum dapat menyampaikan lebih rinci siapa saja yang digunakan namanya dalam aset tersebut. Poin pentingnya aset yang diduga dimiliki oleh ZH," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Zainudin Hasan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‎Zainudin Hasan diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek sebesar Rp 57 miliar.

Uang tersebut diterima Zainudin Hasan melalui Anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha yang berasal dari sejumlah proyek pada Dinas PUPR. KPK menduga Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga.

Atas perbuatannya, Zainudin Hasan disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto ‎Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sp)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.095.477 Since: 07.04.14 | 0.5492 sec