YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

KPK Telusuri Aset Bupati Lampung Selatan

Saturday, 20 October 2018 | View : 22

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri aset-aset milik Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan mengatasnamakan pihak keluarganya. Salah satu aset yang sedang ditelusuri KPK yakni atas nama Zulkifli Hasan.

Zainudin Hasan (ZH) sendiri merupakan adik kandung dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. KPK menduga Zainudin Hasan menyamarkan hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)-nya dengan mengatasnamakan ke pihak keluarga.

"Tentu kami telusuri aset-aset yang diduga dimiliki ZH ini apa saja, dan atas nama siapa saja, salah satunya atas nama keluarga," beber Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).

Menurut Febri Diansyah, ada salah satu aset yang disamarkan Zainudin Hasan dengan mengatasnamakan anaknya. Namun, Febri Diansyah masih enggan menyampaikan lebih detail siapa saja pihak keluarga yang digunakan namanya sebagai pemilik aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Ada tadi juga salah satunya atas nama anak, tapi saya belum dapat menyampaikan lebih rinci siapa saja yang digunakan namanya dalam aset tersebut. Poin pentingnya aset yang diduga dimiliki oleh ZH," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Zainudin Hasan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‎Zainudin Hasan diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek sebesar Rp 57 miliar.

Uang tersebut diterima Zainudin Hasan melalui Anggota DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugraha yang berasal dari sejumlah proyek pada Dinas PUPR. KPK menduga Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset berupa tanah dan bangunan serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga.

Atas perbuatannya, Zainudin Hasan disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto ‎Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (sp)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.971.384 Since: 07.04.14 | 0.593 sec