YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra sebagai tersangka suap jual beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan. Selain Bupati Cirebon, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto juga jadi tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaktu diduga sebagai penerima SUN, Bupati Cirebon dan diduga sebagai pemberi GAR Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon," beber Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (25/10/2018).

Bupati Cirebon menurut KPK menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan Pemkab Cirebon.

"Diduga pemberian oleh GAR (Gatot Rachmanto) kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai sekretaris Dinas PUPR Cirebon," ungkap Alexander Marwata.

Selain itu Bupati Cirebon diduga menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp 125 juta. 

"Selain pemberian tunai terkait mutasi jabatan, diduga SUN juga menerima fee total senilai Rp 6,425 miliar yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan bupati," sambung Alexander Marwata.

Ada catatan khusus untuk KPK dalam kasus suap dengan tersangka Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah ke-100 yang dijerat KPK.

"Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-100 yang pernah kami proses selama KPK berdiri," papar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (25/10/2018).

KPK berdiri tahun 2002 berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sedangkan untuk tahun 2018 ini, Sunjaya Purwadi Sastra merupakan kepala daerah ke 19 yang diproses KPK. "Bupati Cirebon merupakan kepala daerah ke-19 yang diproses KPK melalui OTT di tahun 2018 ini Korupsi yang dilakukan kepala daerah ini kami pandang sangat merugikan bagi masyarakat di daerah karena masyarakat langsung merasakan akibat korupsi tersebut," tutur Alex Marwata.

Lebih lanjut, KPK mendorong agar dilakukan penguatan pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

"Dan perbaikan di sektor politik, terutama aspek pendanaan politik terhadap calon kepala daerah dalam proses kontestasi politik," terang Alex Marwata.

KPK menjerat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal dan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan, Sekdis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.970.374 Since: 07.04.14 | 0.5963 sec