YouTube Facebook Twitter RSS
26 Mar 2019, 0

Hukum

Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah

Saturday, 27 October 2018 | View : 213

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah diduga terkait pembuangan limbah sawit PT. Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP), anak usaha Sinar Mas Group.

Dalam operasi senyap di Jakarta pada Jumat (26/10/2018), tim penindakan KPK menangkap 14 orang, baik anggota DPRD Kalteng maupun pihak swasta perusahaan sawit tersebut

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya menduga terjadi transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dengan pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya menduga transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dan pihak PT. SMART Tbk dan PT. BAP terkait dengan pembuangan limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Provinsi  Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Ya benar (terkait masalah pembuangan limbah PT. Bina Sawit Abadi Pratama, anak usaha Sinar Mas Group)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi awak media lewat pesan singkat, Sabtu (27/10/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pihak PT. SMART Tbk dan PT. BAP yang diciduk tim penindakan KPK adalah petinggi perusahaan. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kalteng.

Basaria Pandjaitan juga mengungkapkan tim penindakan KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait pembahasan aturan di sektor perkebunan dan lingkungan hidup. Menurut Basaria Pandjaitan, tim penindakan KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait pembahasan aturan di sektor perkebunan dan lingkungan hidup.

"Diduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup," bebernya.

Lembaga antirasuah itu menduga sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng menerima uang dari petinggi PT. Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut penangkapan terhadap sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng dan petinggi PT. BAP dan PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, dilakukan kemarin, Jumat (26/10/2018).

"Tim KPK melakukan pengecekan atas informasi pertemuan antara pihak PT BAP dengan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan kawan-kawan dan rencana penyerahan uang," ungkap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan tim penindakan KPK lebih dahulu menangkap Bagian Keuangan PT. BAP Tira Anastasya, anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah, sekitar pukul 12.45 WIB, di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Laode Muhammad Syarif, dari lokasi tim KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp 240 juta di dalam kantong plastik berwarna hitam. Mereka bertiga kemudian langsung dibawa ke Kantor KPK, Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selang beberapa jam kemudian, tambah Laode Muhammad Syarif, tim penindakan KPK bergerak menuju Gedung Sinar Mas, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di sana, diamankan empat petinggi Sinar Mas, yakni Direktur PT. BAP sekaligus Wakil Direktur Utama PT. SMART Tbk Edy Saputra Suradja, Direktur PT. BAP Feredy, CEO PT. BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradha, dan Direktur Utama PT. SMART Tbk Jo Daud Dharsono.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melanjutkan tim KPK kemudian menangkap Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah hotel di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Setelah itu, sekitar pukul 19.00 WIB, tim KPK menciduk Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Pinding LH Bangkan dan empat anggota Komisi B DPRD Kalteng di daerah Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Selanjutnya anggota Komisi B DPRD Kalteng ASE, pukul 21.00 WIB, menyerahkan diri ke Kantor KPK. "Hingga saat ini tim melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang tersebut," jelas Laode Muhammad Syarif.

Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa dari OTT ini pihaknya mengamankan uang sejumlah Rp 240 juta. Diduga pemberian uang oleh pengurus PT. BAP itu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng tahun 2018.

Usai gelar perkara, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Dari ketujuh orang tersebut, empat di antaranya diduga sebagai penerima. Mereka adalah Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Arisavanah selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tiga orang lainnya diduga sebagai pemberi yaitu Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT. SMART Tbk., Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT. BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT. BAP.

Mereka bertiga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 orang yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota DPRD Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Dari 14 orang itu di antaranya, 8 anggota DPRD Kalteng, 1 sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, dan 5 pihak swasta dari PT. Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk dan PT. Bina Sawit Abadi Pratama (BAP).

"Saat ini pemeriksaan masih berjalan untuk 8 anggota DPRD Kalteng, 1 Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, dan 5 pihak swasta dari PT. SMART Tbk, dan PT. BAP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Sabtu (27/10/2018).

Keterkaitan OTT dengan anak usaha Sinar Mas ini juga dikonfirmasi Wulan Suling, Head of Coorporate Communications PT. Sinar Mas Agro Resources. Head of Corporate Communications PT. SMART Tbk, Wulan Suling membenarkan beberapa pihak perusahaannya diamankan tim penindakan KPK.

"PT. Binasawit Abadi Pratama mengkonfirmasi adanya beberapa karyawan perusahaan yang dimintai KPK memberikan informasi sebagai bagian dari proses penyidikan," ujar Wulan Suling dikonfirmasi secara terpisah kepada awak media, Sabtu (27/10/2018) siang.

Namun, Wulan Suling belum bisa bicara banyak mengenai OTT KPK terhadap sejumlah pihak dari PT. SMART Tbk dan PT. BAP itu. Dia mengaku pihaknya masih menunggu penjelasan KPK yang akan melakukan konferensi pers hari ini.

"Hingga saat ini perusahaan belum mendapatkan informasi apapun mengenai kasus yang tengah dihadapi dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak KPK. Sebagai perusahaan yang taat hukum, kami menghormati dan akan berkerjasama untuk membantu segala proses yang tengah berjalan," tuturnya.

Dilansir Antara, PT. BSAP menjadi salah satu perusahaan yang dilaporkan mencemarkan Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Anggota Komisi B DPRD Kalteng telah melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT. BSAP di Jakarta untuk mengetahui permasalahan pencemaran Danau Sembuluh.

Saat melakukan kunjungan itu, para legislator mengetahui anak usaha Sinar Mas Group itu belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Lahan yang dikembangkan PT. BSAP selama ini luasnya mencapai 17,12 ribu hektare (ha).

Namun, PT. BSAP membantah melakukan pencemaran di Danau Sembuluh yang dilaporkan masyarakat Kabupaten Seruyan kepada DPRD Kalteng. Pihak perusahaan merasa limbah sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) miliknya, justru dipergunakan untuk pupuk kebun. (cnn/antara)

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.578.428 Since: 07.04.14 | 0.6668 sec