YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah

Saturday, 27 October 2018 | View : 50

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Pemerintah Provinsi Kalteng tahun 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah diduga terkait pembuangan limbah sawit PT. Bina Sawit Abadi Pratama (BSAP), anak usaha Sinar Mas Group.

Dalam operasi senyap di Jakarta pada Jumat (26/10/2018), tim penindakan KPK menangkap 14 orang, baik anggota DPRD Kalteng maupun pihak swasta perusahaan sawit tersebut

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya menduga terjadi transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dengan pihak swasta.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan pihaknya menduga transaksi yang melibatkan anggota DPRD Kalteng dan pihak PT. SMART Tbk dan PT. BAP terkait dengan pembuangan limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Provinsi  Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Ya benar (terkait masalah pembuangan limbah PT. Bina Sawit Abadi Pratama, anak usaha Sinar Mas Group)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat dikonfirmasi awak media lewat pesan singkat, Sabtu (27/10/2018).

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, pihak PT. SMART Tbk dan PT. BAP yang diciduk tim penindakan KPK adalah petinggi perusahaan. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Kalteng.

Basaria Pandjaitan juga mengungkapkan tim penindakan KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait pembahasan aturan di sektor perkebunan dan lingkungan hidup. Menurut Basaria Pandjaitan, tim penindakan KPK turut mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait pembahasan aturan di sektor perkebunan dan lingkungan hidup.

"Diduga telah terjadi transaksi antara pihak DPRD Kalteng dengan swasta terkait pelaksanaan tugas DPRD dalam bidang perkebunan dan lingkungan hidup," bebernya.

Lembaga antirasuah itu menduga sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng menerima uang dari petinggi PT. Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut penangkapan terhadap sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng dan petinggi PT. BAP dan PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk, dilakukan kemarin, Jumat (26/10/2018).

"Tim KPK melakukan pengecekan atas informasi pertemuan antara pihak PT BAP dengan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan kawan-kawan dan rencana penyerahan uang," ungkap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (27/10/2018).

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan tim penindakan KPK lebih dahulu menangkap Bagian Keuangan PT. BAP Tira Anastasya, anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada dan Arisavanah, sekitar pukul 12.45 WIB, di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Menurut Laode Muhammad Syarif, dari lokasi tim KPK turut mengamankan uang sejumlah Rp 240 juta di dalam kantong plastik berwarna hitam. Mereka bertiga kemudian langsung dibawa ke Kantor KPK, Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selang beberapa jam kemudian, tambah Laode Muhammad Syarif, tim penindakan KPK bergerak menuju Gedung Sinar Mas, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Di sana, diamankan empat petinggi Sinar Mas, yakni Direktur PT. BAP sekaligus Wakil Direktur Utama PT. SMART Tbk Edy Saputra Suradja, Direktur PT. BAP Feredy, CEO PT. BAP wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara Willy Agung Adipradha, dan Direktur Utama PT. SMART Tbk Jo Daud Dharsono.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melanjutkan tim KPK kemudian menangkap Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, sekitar pukul 16.00 WIB, di sebuah hotel di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Setelah itu, sekitar pukul 19.00 WIB, tim KPK menciduk Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Pinding LH Bangkan dan empat anggota Komisi B DPRD Kalteng di daerah Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Selanjutnya anggota Komisi B DPRD Kalteng ASE, pukul 21.00 WIB, menyerahkan diri ke Kantor KPK. "Hingga saat ini tim melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang tersebut," jelas Laode Muhammad Syarif.

Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa dari OTT ini pihaknya mengamankan uang sejumlah Rp 240 juta. Diduga pemberian uang oleh pengurus PT. BAP itu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Komisi B DPRD Kalteng dalam bidang perkebunan, kehutanan, penambangan dan lingkungan hidup di Pemprov Kalteng tahun 2018.

Usai gelar perkara, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Dari ketujuh orang tersebut, empat di antaranya diduga sebagai penerima. Mereka adalah Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Arisavanah selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada selaku anggota Komisi B DPRD Kalteng.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tiga orang lainnya diduga sebagai pemberi yaitu Edy Saputra Suradja selaku Direktur PT BAP atau Wakil Direktur Utama PT. SMART Tbk., Willy Agung Adipradhana selaku CEO PT. BAP Wilayah Kalteng bagian Utara, serta Teguh Dudy Zaldy selaku Manajer Legal PT. BAP.

Mereka bertiga disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan awal. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap 14 orang yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) anggota DPRD Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Dari 14 orang itu di antaranya, 8 anggota DPRD Kalteng, 1 sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, dan 5 pihak swasta dari PT. Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk dan PT. Bina Sawit Abadi Pratama (BAP).

"Saat ini pemeriksaan masih berjalan untuk 8 anggota DPRD Kalteng, 1 Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, dan 5 pihak swasta dari PT. SMART Tbk, dan PT. BAP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Sabtu (27/10/2018).

Keterkaitan OTT dengan anak usaha Sinar Mas ini juga dikonfirmasi Wulan Suling, Head of Coorporate Communications PT. Sinar Mas Agro Resources. Head of Corporate Communications PT. SMART Tbk, Wulan Suling membenarkan beberapa pihak perusahaannya diamankan tim penindakan KPK.

"PT. Binasawit Abadi Pratama mengkonfirmasi adanya beberapa karyawan perusahaan yang dimintai KPK memberikan informasi sebagai bagian dari proses penyidikan," ujar Wulan Suling dikonfirmasi secara terpisah kepada awak media, Sabtu (27/10/2018) siang.

Namun, Wulan Suling belum bisa bicara banyak mengenai OTT KPK terhadap sejumlah pihak dari PT. SMART Tbk dan PT. BAP itu. Dia mengaku pihaknya masih menunggu penjelasan KPK yang akan melakukan konferensi pers hari ini.

"Hingga saat ini perusahaan belum mendapatkan informasi apapun mengenai kasus yang tengah dihadapi dan masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak KPK. Sebagai perusahaan yang taat hukum, kami menghormati dan akan berkerjasama untuk membantu segala proses yang tengah berjalan," tuturnya.

Dilansir Antara, PT. BSAP menjadi salah satu perusahaan yang dilaporkan mencemarkan Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Anggota Komisi B DPRD Kalteng telah melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT. BSAP di Jakarta untuk mengetahui permasalahan pencemaran Danau Sembuluh.

Saat melakukan kunjungan itu, para legislator mengetahui anak usaha Sinar Mas Group itu belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Lahan yang dikembangkan PT. BSAP selama ini luasnya mencapai 17,12 ribu hektare (ha).

Namun, PT. BSAP membantah melakukan pencemaran di Danau Sembuluh yang dilaporkan masyarakat Kabupaten Seruyan kepada DPRD Kalteng. Pihak perusahaan merasa limbah sawit dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) miliknya, justru dipergunakan untuk pupuk kebun. (cnn/antara)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.970.425 Since: 07.04.14 | 0.677 sec