YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Jadi Tersangka

Tuesday, 30 October 2018 | View : 12
siarjustisia.com-JAKARTA.
Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap. Penerimaan suap itu berkaitan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016.
"KPK menetapkan TK (Taufik Kurniawan) sebagai tersangka," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).
KPK menduga Wakil Ketua DPR RI yang adalah Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Taufik Kurniawan menerima Rp 3,65 miliar dari Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen periode 2016-2021.
"Diduga TK (Taufik Kurniawan) menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar," jelas Basaria Pandjaitan.
Uang itu berkaitan dengan perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.
"Setelah pelantikan (sebagai Bupati Kebumen), MYF (Muhamad Yahya Fuad) diduga melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, salah satunya TK (Taufik Kurniawan)," papar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).
Uang itu berasal dari Muhamad Yahya Fuad saat menjabat sebagai Bupati Kebumen. Suap diduga berasal dari Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen Periode 2016-2021. Dia memberikan suap itu ke Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada APBN-P 2016.
"MYF diduga menyanggupi fee 5 persen tersebut, kemudian meminta fee 7 persen kepada rekanan di Kebumen," sebut Basaria Pandjaitan.
Namun, dalam perjalanannya, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Muhamad Yahya Fuad pun turut dijerat KPK sebagai tersangka, sehingga penerimaan suap itu tidak tuntas secara keseluruhan.
Muhamad Yahya Fuad sendiri sudah divonis dalam perkara tersebut. Dia juga sebelumnya dijerat KPK dari pengembangan penyidikan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Basaria Pandjaitan menyebut Taufik Kurniawan diduga dianggap mewakili Dapil Jawa Tengah. Saat itu rencana alokasi DAK sekitar Rp 100 miliar.
KPK mengungkap adanya penggunaan sandi atau kode berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Penggunaan sandi dalam kasus yang diungkap KPK biasanya untuk menyamarkan komunikasi.
"Sandi yang digunakan yang mengacu pada nilai uang Rp 1 miliar adalah 'satu ton'," beber Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).
Namun, Basaria Pandjaitan tidak merinci penggunaan sandi itu berasal dari Taufik Kurniawan atau yang lainnya. Taufik Kurniawan sebelumnya diduga menerima setidaknya Rp 3 miliar lebih.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Taufik Kurniawan pun dijerat KPK sebagai tersangka melalui pengembangan penyidikan. Dia juga telah dicegah bepergian ke luar negeri.
Taufik Kurniawan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (det)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.970.403 Since: 07.04.14 | 0.6663 sec