YouTube Facebook Twitter RSS
22 Jul 2019, 0

Hukum

Program Pembayaran Nontunai Diluncurkan Polrestro Bekasi Kota

Friday, 02 November 2018 | View : 82

siarjustisia.com-BEKASI.

Polrestro Bekasi Kota meluncurkan program pembayaran secara nontunai (cashless), di Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (2/11/2018). Melalui program ini, semua transaksi pembayaran yang berkaitan dengan Polrestro Bekasi Kota seperti pembayaran administrasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pajak STNK tahunan atau pembuatan STNK baru, dan sebagainya, menerapkan sistem pembayaran nontunai.

Kebijakan penerapan cashless payment service ini melibatkan tiga perusahaan yakni T-Cash yang langsung di bawah provider Telkomsel, Go Pay di bawah naungan Go-Jek, dan Bank BRI.

"Penerapan non-cash ini merupakan pemikiran dari kami dan tim yang pertama, tetapi didahulukan oleh Gresik dan Bojonegoro. Kami launching juga akhirnya di Kota Bekasi," ujar Kepala Polres Metro Kota Bekasi (Kapolrestro) Bekasi Kota, Kombes Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.IK., M.Si. di MaPolrestro Bekasi Kota, Jl. Pramuka No.79, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Mantan Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.IK., M.Si. mengatakan, penerapan transaksi nontunai ini merupakan pilot project Polrestro Bekasi Kota menuju wilayah bebas korupsi yang sudah didengungkan sejak Januari 2018 lalu. Sejak saat itu, jajaran Polrestro Bekasi Kota mulai melakukan pembenahan dan inovasi serta mengubah mindset kerja dari yang glamour menjadi sederhana, dari yang sepele menjadi serius, pelayanan yang sulit dipermudah.

"Pelayanan subtansial bukan sekedar formal, maka dari itu kita ubah mindset kerjanya, itu saran dari Kempan RB," katanya.

Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota memperkenalkan pelayanan terpadu 24 jam bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan SIM maupun Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Kegiatan launcing pelayanan 24 jam itu dibarengi dengan peresemian ruang baru Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

Pelayanan ini untuk melengkapi pelayanan yang sudah dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik.

Untuk diketahui, layanan 24 Polres Kota Bekasi, pelayanan untuk perpanjang SKCK selama 24 jam.

Sedangkan untuk buat baru SKCK mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB pelayanan di Mal Pelayanan Publik, usai itu pukul 16.00 WIB hingga 08.00 WIB di Polres.

Untuk perpanjang SIM pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB di Mal Pelayanan Publik, mulai pukul 16.00 WIB hingga 08.00 WIB di Polres.

Sementara untuk pembuatan SIM baru hanya dilakukan di Polres dengan jam opersional yang sama yaitu mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Untuk itu, adanya layanan 24 jam di Polres Metro Bekasi Kota ini masyarakat terlayani semua dengan baik, dan mempermudah warga yang tidak sempat mengurus pada pagi hari.

"Ini banyak warga Kota Bekasi yang kerja di Jakarta, sehingga saat ingin mengurus dia harus cuti. Jadi nanti tidak perlu lagi, masyarakat bisa mengurus saat pulang kerja," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.IK., M.Si. didampingi WaKapolres Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wijanarko, Rabu (11/7/2018).

Ia mengatakan, dengan membuka pelayanan 24 jam ini, masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan SIM dan SKCK tidak perlu khawatir soal antrean ataupun batas kuota antrean.

"Jadi ada layanan 24 jam ini, tidak terbatas sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan nomor antrean karena kita nonstop," katanya.

Mantan Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Indarto mengatakan, selama ini polres dalam sehari melayani 550 untuk pelayanan SKCK dan 400 untuk pelayanan SIM.

"Itu pun masih tidak bisa terlayani semua karena terbatas waktu. Itulah yang menimbulkan warga sudah antre sejak pagi, dan menimbulkan kekecewaan. Antrean dibatasi karena waktunya terbatas," kata Kombes Pol. Indarto.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, pihaknya sangat apresiasi atas penerapan pembayaran nontunai ini. Menurutnya, Polrestro Bekasi Kota lebih maju selangkah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, terkait penerapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Semua kami jalani baik sinergitas dan koordinasi dengan Polres dan Forkominda lainnya, itu semata untuk warga atas pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Bantu kami untuk eratkan sinergitas dengan pihak lainnya, untuk menciptakan Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan," ucapnya.

Wali Kota Bekasi juga mengapresiasi jajaran Polres Metro Bekasi Kota yang telah siap siaga melayani warga Kota Bekasi selama 24 jam/7 hari untuk pembuatan SIM, SKCK dan pelayanan lainnya yang telah dibuka di MaPolrestro Bekasi Kota, Jl. Pramuka No.79, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Terhadap pelayanan untuk masyarakat Kota Bekasi harus dipercepat mengenai kebutuhannya, ini adalah semata untuk Warga Kota Bekasi jika membutuhkan pelayanan cepat, tepat, dan tanggap," pungkasnya. (sp/tri/jos)

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.118.185 Since: 07.04.14 | 0.5928 sec