YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih

Friday, 09 November 2018 | View : 41

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah fakta yang muncul dalam persidangan dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo merupakan pengusaha yang akan mengerjakan proyek PLTU Riau-1.

Salah satu yang didalami penyidik yakni mengenai rekaman percakapan antara mantan Menteri Sosial RI, Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Eni Maulani Saragih.

Dalam persidangan, Jaksa memutar rekaman percakapan antara Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Dalam rekaman tersebut Idrus Marham diduga meminta uang sebesar US$ 2,5 juta kepada Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang itu diduga sebagai modal menjadi Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). 

Dalam persidangan, Idrus Marham mengakui bahwa pada saat Ketua Umum Golkar Setya Novanto pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sejumlah elit partai mendorong agar Idrus Marham bersiap mengambil alih kepemimpinan Golkar.

Namun, keputusan itu menunggu putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

"Sebagian besar kader Golkar ingin saya jadi ketua umum. Banyak yang bilang, Abang lah yang maju, yang banyak berjuang untuk partai itu Abang," kata Idrus Marham.

Namun, menurut Idrus Marham, saat itu, Eni Maulani Saragih menawarkan agar biaya untuk pencalonannya sebagai Ketua Umum diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut Idrus Marham, saat itu uang yang ditawarkan untuk biaya musyawarah nasional awalnya Rp 500 miliar, lalu turun menjadi Rp 200 miliar.

Kepada Majelis Hakim, Idrus Marham mengaku sudah menolak tawaran Eni Maulani Saragih tersebut. Pada akhirnya, rencana menjadi Ketua Umum gagal karena hakim mengabulkan praperadilan Setya Novanto.

"Eni bilang, secerdas-cerdasnya orang, tetap butuh operasional. Tapi saya enggak ingin tersandera siapapun kalau jadi ketua umum. Eni inisiatif, memang dia sebut namanya Pak Kotjo," urai Idrus Marham.

Dalam percakapan tersebut, Eni Maulani Saragih dan Idrus  Marham membicarakan permintaan uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Penyidik perlu memperdalam beberapa fakta terkait hal tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (9/11/2018).

Rekaman percakapan antara Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih ini diperdengarkan Jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/11/2018) lalu. 

Diketahui, mantan pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham diduga meminta uang US$ 2,5 juta dolar kepada Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Permintaan itu diduga untuk keperluan Idrus Marham menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (1/11/2018) lalu. Saat itu, Idrus Marham dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo.

Untuk mengusut hal ini, tim penyidik memeriksa Idrus Marham sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Eni Maulani Saragih pada Kamis (8/11/2018). Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik kembali memperdengarkan rekaman percakapan tersebut kepada Idrus Marham.

"Terhadap Idrus Marham yang diperiksa sebagai saksi, tadi diperdengarkan rekaman komunikasi antara dirinya dengan ES (Eni Saragih) terkait US$ 2,5juta," tandas Febri Diansyah.

Dijelaskan Febri Diansyah, pemeriksaan terhadap Idrus Marham ini penting dilakukan untuk merampungkan berkas penyidikan Eni Maulani Saragih.

KPK berencana segera merampungkan berkas penyidikan Eni Maulani Saragih dan melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan.

"Ada beberapa yang perlu diperiksa lebih lanjut nanti kalau sudah selesai semua penyidikan, tentu kami akan melimpahkan ke penuntutan," katanya.

Mantan Menteri Sosial RI, Idrus Marham membantah telah menerima sejumlah uang dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Hal itu disampaikan Idrus Marham ketika hendak menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (8/11/2018).

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu tiba sekira pukul 13.13 WIB. Dia menyempatkan diri berbincang dengan beberapa awak media.

"Saya ndak ngerti, saya nggak tau, tanya Pak Kotjo dong," ucap Idrus Marham.

"Nggak ada, sudah diklarifikasi semua, masa urusan di sini mesti ke sana," imbuhnya.

Usai diperiksa tim penyidik, Idrus Marham berkilah pernah meminta uang US$ 2,5 juta seperti dalam rekaman percakapan dengan Eni Maulani Saragih.

Idrus Marham meminta awak media untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Eni Maulani Saragih. "Enggak pernah saya bilang-bilang ke Kotjo. Ah mana. Nanti sama Ibu Eni saja," tukasnya.

Idrus Marham yang juga mantan Menteri Sosial hanya mengaku diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Eni Maulani Saragih. Namun, Idrus Marham tak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang dijalaninya.

"Saya ditanya beberapa hal yang saya kira itu penting dalam rangka untuk melengkapi hak yang diperlukan dalam rangka pelimpahan berkas-berkas Ibu Eni," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Suap ini diberikan agar Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham memuluskan perusahaan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk turut menggarap proyek PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini, Johannes Budisutrisno Kotjo didakwa memberikan uang Rp 4,7 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih.

Diduga, pemberian uang itu atas sepengetahuan Idrus Marham.

Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Eni Maulani Saragih membantu Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau-1.

Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT. PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd. yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menurut Jaksa, Eni Maulani Saragih beberapa kali mengadakan pertemuan antara Johannes Budisutrisno Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni Maulani Saragih untuk membantu Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek PLTU-1.

Sebelumnya, mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengaku meminta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo menyumbang untuk keperluan organisasi Pemuda Masjid. Pengakuan ini disampaikan Idrus Marham saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Johannes Kotjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/11/2018).

"Saat bertemu, saya selipkan kepentingan saya. Saya bilang, Bang Kotjo belum infaq untuk pemuda masjid. Kata Bang Kotjo, ya sudah nanti," katanya.

Dalam persidangan ini, Idrus Marham mengaku bertemu dua kali dengan Kotjo sepanjang 2018, yakni pada Maret dan sekitar akhir bulan Mei atau akhir Juni. Diakui Idrus Marham, dua kali pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih. Meski demikian, Idrus Marham mengklaim kehadirannya dalam pertemuan tersebut memiliki tujuan yang berbeda dengan Eni Maulani Saragih. Idrus Marham mengatakan, pertemuannya dengan Johannes Budisutrisno Kotjo khusus untuk meminta sumbangan bagi Pemuda Masjid. Hal ini lantaran jabatannya sebagai Menteri Sosial dan Ketua Dewan Penasihat Pemuda Masjid. "Saat itu saya bilang, yang luar biasa itu Pak Kotjo, karena orang kaya dan dermawan, suka bantu-bantu orang," terang Idrus Marham.

Untuk itu, Idrus Marham membantah meminta uang kepada Johannes Budisutrisno Kotjo, untuk keperluan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar. "Mohon maaf JPU dan yang mulia, seingat saya tidak ada permintaan. Saya tidak pernah dan tidak dalam posisi untuk meminta," katanya.

Idrus Marham berdalih Munaslub Partai Golkar digelar pada Desember 2017. Dengan demikian, dua kali pertemuan dengan Johannes Budisutrisno Kotjo dilakukan setelah munaslub dilaksanakan.

Pernyataan Idrus Marham ini berbeda dengan pernyataan Eni Maulani Saragih dalam sidang sebelumnya. Eni Maulani Saragih menyebut terdapat pertemuan antara dirinya, Idrus Marham dan Johannes Budisutrisno Kotjo pada Desember 2017 atau sebelum Munaslub Golkar digelar. Ditegaskan Eni Maulani Saragih, dalam pertemuan itu dia menyampaikan permintaan agar Johannes B. Kotjo membantu pendanaan munaslub. Bahkan, lanjut Eni Maulani Saragih, saat itu Idrus Marham juga menekankan agar Johannes Budisutrisno Kotjo memberikan bantuan keuangan untuk partai melalui Eni Maulani Saragih yang ditunjuk sebagai Bendahara munaslub. Idrus Marham membantah pernyataan Eni Maulani Saragih  ini. Idrus Marham mengklaim lebih dulu kenal Johannes Budisutrisno Kotjo ketimbang Eni Maulani Saragih. "Itu tidak ada. Saya lebih dulu kenal Kotjo daripada Eni. Kalau saya mau, saya bisa minta langsung tanpa perantara Eni," ketus Idrus Marham.

Diberitakan, Johannes Budisutrisno Kotjo didakwa menyuap Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebesar Rp 4,75 miliar. Suap ini diduga diberikan agar Eni Maulani Saragih membantu Johannes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT. PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo. (bs/det/tri)

See Also

Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
Kongres Advokat Indonesia Tuntut Bebaskan Julius Lobiua
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.970.337 Since: 07.04.14 | 0.5934 sec