YouTube Facebook Twitter RSS
26 Mar 2019, 0

Hukum

Gubernur Jambi Non Aktif Dituntut 8 Tahun Penjara

Friday, 09 November 2018 | View : 95

siarjustisia.com-JAKARTA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola untuk dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Jaksa juga menuntut Zumi Zola untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Jaksa KPK meyakini Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ‎bersama-sama melakukan gabungan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa KPK Iskandar Marwanto saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa meyakini Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp 44 miliar dan satu unit mobil Toyota Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30 ribu, serta SG$ 100 ribu.

Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya ini dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi Tahun Anggaran (TA) 2017-2018.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Zumi Zola tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatan Zumi Zola juga telah mencidera‎I kepercayaan dan amanah masyarakat‎. Sementara untuk hal yang meringankan Jaksa mengatakan, Zumi Zola telah menyesali perbuatannya melakukan korupsi, kooperatif, berterus terang, sopan selama menjalani persidangan serta belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa KPK, Zola mengajukan nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan pada persidangan berikutnya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan status Justice Collabolator (JC) pada Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi. Permohonan tersebut ditolak Jaksa KPK lantaran menilai Zumi Zola tak memenuhi kualifikasi untuk menyandang status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tersebut.

"‎Terhadap pengajuan JC dari terdakwa pada 25 Oktober 2018, kami berpendapat bahwa permohonan JC terdakwa belum dapat dikabulkan," kata Jaksa Arin Karniasari saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa menjelaskan, permohonan JC ini ditolak karena Zumi Zola dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerimaan gratifikasi dan pemberian uang suap ketok palu kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Selain itu, Zumi Zola juga belum menyampaikan keterangan yang signifikan untuk membongkar pelaku atau korupsi lain. Meski demikian, KPK tetap menghargai permohonan JC yang diajukan Zumi Zola.

"Alasan pengajuan JC kami hargai dan sikap terus terang serta koperatif terdakwa akan kami pertimbangkan sebagai hal yang meringankan tapi tidak dijadikan pedoman untuk mengabulkan JC," pungkasnya. (sp)

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.578.409 Since: 07.04.14 | 0.6012 sec