YouTube Facebook Twitter RSS
18 Nov 2018, 0

Hukum

Gubernur Jambi Non Aktif Dituntut 8 Tahun Penjara

Friday, 09 November 2018 | View : 18

siarjustisia.com-JAKARTA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola untuk dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Jaksa juga menuntut Zumi Zola untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Jaksa KPK meyakini Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ‎bersama-sama melakukan gabungan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa KPK Iskandar Marwanto saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa meyakini Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp 44 miliar dan satu unit mobil Toyota Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30 ribu, serta SG$ 100 ribu.

Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya ini dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi Tahun Anggaran (TA) 2017-2018.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Zumi Zola tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatan Zumi Zola juga telah mencidera‎I kepercayaan dan amanah masyarakat‎. Sementara untuk hal yang meringankan Jaksa mengatakan, Zumi Zola telah menyesali perbuatannya melakukan korupsi, kooperatif, berterus terang, sopan selama menjalani persidangan serta belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa KPK, Zola mengajukan nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan pada persidangan berikutnya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan status Justice Collabolator (JC) pada Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi. Permohonan tersebut ditolak Jaksa KPK lantaran menilai Zumi Zola tak memenuhi kualifikasi untuk menyandang status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tersebut.

"‎Terhadap pengajuan JC dari terdakwa pada 25 Oktober 2018, kami berpendapat bahwa permohonan JC terdakwa belum dapat dikabulkan," kata Jaksa Arin Karniasari saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa menjelaskan, permohonan JC ini ditolak karena Zumi Zola dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerimaan gratifikasi dan pemberian uang suap ketok palu kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Selain itu, Zumi Zola juga belum menyampaikan keterangan yang signifikan untuk membongkar pelaku atau korupsi lain. Meski demikian, KPK tetap menghargai permohonan JC yang diajukan Zumi Zola.

"Alasan pengajuan JC kami hargai dan sikap terus terang serta koperatif terdakwa akan kami pertimbangkan sebagai hal yang meringankan tapi tidak dijadikan pedoman untuk mengabulkan JC," pungkasnya. (sp)

See Also

KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
Kapolda Jambi Bongkar Peredaran Narkoba Dari Aceh Ke Kota-kota Di Sumatera Dan Jawa
Kasus Korupsi Massal DPRD Sumut, KPK Sita Lagi Uang Suap
KPK Periksa Dirjen Minerba
KPK Cegah Bos Borneo Lumbung Energi Ke Luar Negeri
Tim Resmob Polda Kalbar Ringkus Preman Penganiaya Penjaga Toko Arloji
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 6.970.402 Since: 07.04.14 | 0.5216 sec