YouTube Facebook Twitter RSS
16 Jul 2019, 0

Hukum

Gubernur Jambi Non Aktif Dituntut 8 Tahun Penjara

Friday, 09 November 2018 | View : 124

siarjustisia.com-JAKARTA.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur non-aktif Jambi, Zumi Zola untuk dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Jaksa juga menuntut Zumi Zola untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Jaksa KPK meyakini Zumi Zola terbukti telah menerima gratifikasi dan menyuap anggota DPRD Jambi.

"Menyatakan terdakwa Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ‎bersama-sama melakukan gabungan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa KPK Iskandar Marwanto saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa meyakini Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp 44 miliar dan satu unit mobil Toyota Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30 ribu, serta SG$ 100 ribu.

Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya ini dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi Tahun Anggaran (TA) 2017-2018.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Zumi Zola. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Zumi Zola tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, perbuatan Zumi Zola juga telah mencidera‎I kepercayaan dan amanah masyarakat‎. Sementara untuk hal yang meringankan Jaksa mengatakan, Zumi Zola telah menyesali perbuatannya melakukan korupsi, kooperatif, berterus terang, sopan selama menjalani persidangan serta belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa KPK, Zola mengajukan nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan pada persidangan berikutnya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan status Justice Collabolator (JC) pada Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi. Permohonan tersebut ditolak Jaksa KPK lantaran menilai Zumi Zola tak memenuhi kualifikasi untuk menyandang status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tersebut.

"‎Terhadap pengajuan JC dari terdakwa pada 25 Oktober 2018, kami berpendapat bahwa permohonan JC terdakwa belum dapat dikabulkan," kata Jaksa Arin Karniasari saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Jaksa menjelaskan, permohonan JC ini ditolak karena Zumi Zola dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerimaan gratifikasi dan pemberian uang suap ketok palu kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Selain itu, Zumi Zola juga belum menyampaikan keterangan yang signifikan untuk membongkar pelaku atau korupsi lain. Meski demikian, KPK tetap menghargai permohonan JC yang diajukan Zumi Zola.

"Alasan pengajuan JC kami hargai dan sikap terus terang serta koperatif terdakwa akan kami pertimbangkan sebagai hal yang meringankan tapi tidak dijadikan pedoman untuk mengabulkan JC," pungkasnya. (sp)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.095.480 Since: 07.04.14 | 0.5709 sec