YouTube Facebook Twitter RSS
16 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)

Tuesday, 27 November 2018 | View : 29

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Untuk mengusut kasus ini, penyidik KPK memeriksa Corporate Secretary PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), Lusiana Ester dan Direktur Keuangan PT. PJBI, Amir Faisal, Senin (26/11/2018). Dua petinggi anak usaha PT. PLN (Persero) itu diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar) dan mantan Menteri Sosial, Idrus Marham.

"Lusiana Ester dan Amir Faisal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM (Idrus Marham)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Selain dua petinggi anak usaha PT. PLN (Persero), dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa Direktur PT. China Huadian Engineering Indonesia, Wang Kun. Tak hanya itu, tim penyidik juga memanggil seorang staf anggota DPR RI bernama Poppy Laras Sita dan seorang sopir bernama Edy Rizal Luthan. Seperti halnya Lusiana Ester dan Amir Faisal, Wang Kun, Poppy dan Edy Rizal juga diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Idrus Marham. "Ketiganya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IM," jelas Febri Diansyah.

Diketahui, KPK menetapkan Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar) Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham diduga bersama-sama menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Suap ini diberikan agar Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham memuluskan perusahaan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk turut menggarap proyek PLTU Riau-1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT. Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT. PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Johannes Budisutrisno Kotjo.

Johannes Budisutrisno Kotjo saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Jaksa memandang Johannes Budisutrisno Kotjo tidak memenuhi persyaratan untuk menyandang status sebagai pelaku yang bekerja sama karena dinilai sebagai pelaku utama penyuapan terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih terkait proyek PLTU Riau-1.

Diketahui, Jaksa mendakwa Johannes Budisutrisno Kotjo telah menyuap Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham sebesar Rp 4.750.000.000. "Terdakwa merupakan pelaku utama subjek hukum yang memberi suap Rp 4,7 miliar kepada Eni selaku Anggota DPR dengan maksud agar Eni membantu mempercepat kontrak kerja sama," papar Jaksa Ronald Ferdinand Worotikan saat membacakan surat tuntutan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/11/2018).

Jaksa menyatakan Johannes Budisutrisno Kotjo cukup kooperatif dalam memberikan kesaksian. Hanya‎ saja, Jaksa berpendapat kesaksian Johannes Budisutrisno Kotjo belum dapat membuka peran pelaku lain yang lebih besar.

"Oleh karenanya, sesuai SEMA nomor 4 maka permohonan JC tidak dapat dikabulkan," kata Jaksa.

Jaksa KPK diketahui menuntut Johannes Budisutrisno Kotjo untuk dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. 

Suap tersebut diberikan agar Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham membantu perusahaan Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP)‎ PLTU Riau-1. Proyek tersebut rencananya digarap PT. Pembangkitan Jawa Bali Blackgold Natural Resources Limited, dan China Huadian Engineering Company. Jaksa meyakini Johannes Budisutrisno Kotjo terbukti menyuap Eni Maulani Saragih dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebesar Rp 4.750.000.000 untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal.

Jaksa KPK menilai perbuatan Johannes Budisutrisno Kotjo tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas korupsi sebagai hal yang memberatkan tuntutan. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa KPK menilai Johannes Budisutrisno Kotjo telah berlaku sopan, belum pernah dihukum, kooperatif, mengakui kesalahan dan berterus terang.

Sementara itu, Eni Maulani Saragih sedang menunggu jadwal persidangan setelah berkasnya dilimpahkan tim penyidik KPK ke tahap penuntutan.

Untuk Idrus Marham saat ini masih dalam proses penyidikan di KPK. (sp)

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.103.946 Since: 07.04.14 | 0.5876 sec