YouTube Facebook Twitter RSS
16 Dec 2018, 0

Hukum

Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa

Saturday, 08 December 2018 | View : 25
Tags : Semarang

siarjustisia.com-SEMARANG.

Praktik penyalahgunaan Dana Desa disinyalir akan mengalami peningkatan menyusul rencana pemerintah yang akan meningkatkan jumlah anggaran Dana Desa pada tahun 2019 mendatang.

Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Denny Septiviant mengungkapkan secara nasional penyimpangan rawan terjadi lantaran minimnya jumlah tenaga pengawas dibandingkan wilayah desa di seluruh Indonesia kurang lebih 74 ribu desa.

Belum lama ini, dalam Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Jawa Tengah 2018 di Semarang dirinya juga mengatakan hal serupa.

"Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat penyalahgunaan dana desa," terangnya di Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/12/2018).

Menurut Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Denny Septiviant, diluar masih kurangnya tenaga pengawas pemahaman perangkat desa terkait sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan.

Ia mencontohkan, di Jateng dari total 29 Kabupaten penerima dasa desa, setidaknya terdapat separo lebih terbukti bermasalah atau temuan sementara sebanyak 220 kasus. 

"Akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya tidak sependapat dengan temuan ICW yang menyebut maraknya kasus Dana Desa karena lemahnya pengawasan khususnya di Jateng. Untuk kepentingan pribadi Kades, lanjutnya adalah modus terbanyak.

"Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dalam proses dilakukan antisipasi oleh multipihak. Perangkat Bhabinkamtibmas terlaporkan sudah mulai aktif melakukan pemantauan justru sejak mulai proses Musdes," tuturnya.

Dikatakannya, perlu ada strategi antar lembaga agar sinergisitas pengawasan dana desa dapat terwujud, seperti penggunaan aplikasi RAPBDes yang lebih sederhana.

"Kemudian kebijakan adanya sekretaris bersama penanganan masalah Dana Desa harus didukung yang terdiri dari unsur pemerintah dan kepolisian ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing," tambah dia.

Disamping itu lanjut dia, perlu untuk segera disiapkan ahli hukum untuk kebutuhan pendampingan dalam pelaksanan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di wilayah melalui APBD masing-masing.

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.103.897 Since: 07.04.14 | 0.614 sec