YouTube Facebook Twitter RSS
17 Feb 2019, 0

Hukum

Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa

Saturday, 08 December 2018 | View : 91
Tags : Semarang

siarjustisia.com-SEMARANG.

Praktik penyalahgunaan Dana Desa disinyalir akan mengalami peningkatan menyusul rencana pemerintah yang akan meningkatkan jumlah anggaran Dana Desa pada tahun 2019 mendatang.

Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Denny Septiviant mengungkapkan secara nasional penyimpangan rawan terjadi lantaran minimnya jumlah tenaga pengawas dibandingkan wilayah desa di seluruh Indonesia kurang lebih 74 ribu desa.

Belum lama ini, dalam Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Jawa Tengah 2018 di Semarang dirinya juga mengatakan hal serupa.

"Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat penyalahgunaan dana desa," terangnya di Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/12/2018).

Menurut Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Denny Septiviant, diluar masih kurangnya tenaga pengawas pemahaman perangkat desa terkait sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan.

Ia mencontohkan, di Jateng dari total 29 Kabupaten penerima dasa desa, setidaknya terdapat separo lebih terbukti bermasalah atau temuan sementara sebanyak 220 kasus. 

"Akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya tidak sependapat dengan temuan ICW yang menyebut maraknya kasus Dana Desa karena lemahnya pengawasan khususnya di Jateng. Untuk kepentingan pribadi Kades, lanjutnya adalah modus terbanyak.

"Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dalam proses dilakukan antisipasi oleh multipihak. Perangkat Bhabinkamtibmas terlaporkan sudah mulai aktif melakukan pemantauan justru sejak mulai proses Musdes," tuturnya.

Dikatakannya, perlu ada strategi antar lembaga agar sinergisitas pengawasan dana desa dapat terwujud, seperti penggunaan aplikasi RAPBDes yang lebih sederhana.

"Kemudian kebijakan adanya sekretaris bersama penanganan masalah Dana Desa harus didukung yang terdiri dari unsur pemerintah dan kepolisian ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing," tambah dia.

Disamping itu lanjut dia, perlu untuk segera disiapkan ahli hukum untuk kebutuhan pendampingan dalam pelaksanan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di wilayah melalui APBD masing-masing.

See Also

KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
KPK Akan Segera Periksa Saksi Dan Tersangka Suap KONI
KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.404.386 Since: 07.04.14 | 0.588 sec