YouTube Facebook Twitter RSS
22 May 2019, 0

Hukum

Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa

Saturday, 08 December 2018 | View : 122
Tags : Semarang

siarjustisia.com-SEMARANG.

Praktik penyalahgunaan Dana Desa disinyalir akan mengalami peningkatan menyusul rencana pemerintah yang akan meningkatkan jumlah anggaran Dana Desa pada tahun 2019 mendatang.

Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Denny Septiviant mengungkapkan secara nasional penyimpangan rawan terjadi lantaran minimnya jumlah tenaga pengawas dibandingkan wilayah desa di seluruh Indonesia kurang lebih 74 ribu desa.

Belum lama ini, dalam Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Jawa Tengah 2018 di Semarang dirinya juga mengatakan hal serupa.

"Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat penyalahgunaan dana desa," terangnya di Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jumat (7/12/2018).

Menurut Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Denny Septiviant, diluar masih kurangnya tenaga pengawas pemahaman perangkat desa terkait sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan.

Ia mencontohkan, di Jateng dari total 29 Kabupaten penerima dasa desa, setidaknya terdapat separo lebih terbukti bermasalah atau temuan sementara sebanyak 220 kasus. 

"Akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa," ungkapnya.

Meski begitu, dirinya tidak sependapat dengan temuan ICW yang menyebut maraknya kasus Dana Desa karena lemahnya pengawasan khususnya di Jateng. Untuk kepentingan pribadi Kades, lanjutnya adalah modus terbanyak.

"Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dalam proses dilakukan antisipasi oleh multipihak. Perangkat Bhabinkamtibmas terlaporkan sudah mulai aktif melakukan pemantauan justru sejak mulai proses Musdes," tuturnya.

Dikatakannya, perlu ada strategi antar lembaga agar sinergisitas pengawasan dana desa dapat terwujud, seperti penggunaan aplikasi RAPBDes yang lebih sederhana.

"Kemudian kebijakan adanya sekretaris bersama penanganan masalah Dana Desa harus didukung yang terdiri dari unsur pemerintah dan kepolisian ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing," tambah dia.

Disamping itu lanjut dia, perlu untuk segera disiapkan ahli hukum untuk kebutuhan pendampingan dalam pelaksanan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di wilayah melalui APBD masing-masing.

See Also

Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.832.060 Since: 07.04.14 | 0.5803 sec