YouTube Facebook Twitter RSS
16 Dec 2018, 0

Hukum

KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya

Saturday, 08 December 2018 | View : 37

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari pengajuan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh keluarga mantan deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pihaknya bakal mempelajari pengajuan justice collabolator (JC) yang diajukan oleh keluarga eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. KPK pemberian status JC akan dilakukan lewat pertimbangan yang matang.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemberian status JC akan dilakukan melalui pertimbangan yang matang. "Kami belum sampai pada keputusan diterima atau tidak (status JC). Kita perlu lihat dulu apa benar menjadi bagian kewenangan KPK saat ini untuk memutuskan yang bersangkutan JC atau tidak. Karena sudah divonis bersalah dan sudah berkekuatan hukum dan sudah menjalani hukumnya." kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

"Soal apakah posisi JC itu diterima atau tidak itu tentu butuh pertimbangan yang cukup matang. Kami harus melihat apakah pelaku utama atau tidak," ujarnya kepada awak media, Jumat (7/12/2018).

Dia menyebut, dalam pengajuan JC, Budi Mulya harus mempunyai dua syarat, yakni bukan pelaku utama dan bisa menyeret nama lain yang ikut terlibat.

"Misalnya apakah mengakui perbuatan atau tidak dan juga apakah membuka peran pihak lain seluas-luasnya atau tidak," jelas dia.

Kendati demikian, dia menegaskan hakim lah yang mempunyai kewenangan mengabulkan permohonan JC atau tidak. 

Febri Diansyah mengatakan mengabulkan atau menolak permohonan justice collaborator merupakan kewenangan hakim. Pasalnya, pengajuan JC mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal itu mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung (MA). "Kalau mengacu ke SEMA itu pengajuan bisa pada proses jadi tersangka atau terdakwa kemudian di penuntutan baru ditentukan oleh jaksa apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak posisi JC tersebut," paparnya.

Namun Febri Diansyah mengatakan, belum ada mekanisme pengajuan JC bagi seorang terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, keluarga Budi Mulya mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen pengajuan diri sebagai JC. Anak Budi Mulya, Nadia Mulya, mendatangi KPK dan menyerahkan dokumen pengajuan diri sebagai JC. "Salah satu bentuk upaya kita mengupayakan keadilan bagi bapak kita adalah memberikan dokumen yang barusan dikasih lihat oleh ibu saya untuk pengajuan sebagai JC," ungkapnya usai tiba di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Mantan deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya telah divonis dengan hukuman 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung terkait kasus skandal Bank Century. Kasasi KPK dikabulkan, hukuman Budi Mulya diperberat jadi 15 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Dalam kasus ini, Budi Mulya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

See Also

KPK Tetapkan Mantan Pejabat Kemendagri Tersangka Korupsi 2 Gedung IPDN
Kemendes Didorong Bentuk Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa
Kapolri Kukuhkan Polda DIY Jadi Tipe A
KPK Periksa Petinggi Anak Usaha PT. PLN (Persero)
KPK Periksa Corporate Communication PT. PLN (Persero)
KPK Dalami Rekaman Percakapan Idrus Marham Dan Eni Maulani Saragih
Mabes Polri Selidiki Motif Penyerangan Polsek Metro Penjaringan
Sidang Lanjutan Julius Lobiua Mendengarkan 2 Keterangan Ahli
KPK Tahan Wakil Ketua DPR RI
KPK Usut Penggunaan Uang Korupsi Bupati Lampung Selatan
Kasus TPPU Bupati Lampung Selatan, KPK Sita 16 Bidang Tanah
Kronologi OTT DPRD Kalimantan Tengah
KPK OTT Anggota DPRD Kalteng
Bupati Cirebon Setelah Diperiksa Ditahan KPK
KPK Tetapkan Bupati Cirebon Tersangka
KPK Tangkap Bupati Cirebon
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Selatan Nonaktif
Uang Pengganti E-KTP, KPK Sita Rp 862 Juta Dari Setya Novanto
Keterangan Ahli Ketua DPD KAI DKI Jakarta Pada Sidang Lanjutan Julius Lobiua
TNI AL Ringkus Pelaku Narkoba Di Tanjung Ahus
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 506 Gram Narkoba
Polisi Limpahkan Berkas Perkara Mantan Wali Kota Depok Ke Kejaksaan
Rekayasa Lalin Di KPU Saat Pengundian Nomor Urut Capres Cawapres
KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham
Kombes Pol. Panca Putra Simanjuntak Jadi Direktur Penyidikan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :20182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.103.896 Since: 07.04.14 | 0.522 sec