YouTube Facebook Twitter RSS
24 Apr 2019, 0

Hukum

KPK Pelajari Pengajuan JC Budi Mulya

Saturday, 08 December 2018 | View : 129

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari pengajuan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh keluarga mantan deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pihaknya bakal mempelajari pengajuan justice collabolator (JC) yang diajukan oleh keluarga eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. KPK pemberian status JC akan dilakukan lewat pertimbangan yang matang.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemberian status JC akan dilakukan melalui pertimbangan yang matang. "Kami belum sampai pada keputusan diterima atau tidak (status JC). Kita perlu lihat dulu apa benar menjadi bagian kewenangan KPK saat ini untuk memutuskan yang bersangkutan JC atau tidak. Karena sudah divonis bersalah dan sudah berkekuatan hukum dan sudah menjalani hukumnya." kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

"Soal apakah posisi JC itu diterima atau tidak itu tentu butuh pertimbangan yang cukup matang. Kami harus melihat apakah pelaku utama atau tidak," ujarnya kepada awak media, Jumat (7/12/2018).

Dia menyebut, dalam pengajuan JC, Budi Mulya harus mempunyai dua syarat, yakni bukan pelaku utama dan bisa menyeret nama lain yang ikut terlibat.

"Misalnya apakah mengakui perbuatan atau tidak dan juga apakah membuka peran pihak lain seluas-luasnya atau tidak," jelas dia.

Kendati demikian, dia menegaskan hakim lah yang mempunyai kewenangan mengabulkan permohonan JC atau tidak. 

Febri Diansyah mengatakan mengabulkan atau menolak permohonan justice collaborator merupakan kewenangan hakim. Pasalnya, pengajuan JC mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal itu mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung (MA). "Kalau mengacu ke SEMA itu pengajuan bisa pada proses jadi tersangka atau terdakwa kemudian di penuntutan baru ditentukan oleh jaksa apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak posisi JC tersebut," paparnya.

Namun Febri Diansyah mengatakan, belum ada mekanisme pengajuan JC bagi seorang terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, keluarga Budi Mulya mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen pengajuan diri sebagai JC. Anak Budi Mulya, Nadia Mulya, mendatangi KPK dan menyerahkan dokumen pengajuan diri sebagai JC. "Salah satu bentuk upaya kita mengupayakan keadilan bagi bapak kita adalah memberikan dokumen yang barusan dikasih lihat oleh ibu saya untuk pengajuan sebagai JC," ungkapnya usai tiba di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).

Mantan deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya telah divonis dengan hukuman 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung terkait kasus skandal Bank Century. Kasasi KPK dikabulkan, hukuman Budi Mulya diperberat jadi 15 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Dalam kasus ini, Budi Mulya terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

See Also

KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.704.841 Since: 07.04.14 | 0.5974 sec