YouTube Facebook Twitter RSS
21 Jul 2019, 0

Hukum

KPK Sita Miliaran Rupiah Terkait OTT Pejabat Kemenpora Dan KONI

Wednesday, 19 December 2018 | View : 116

siarjustisia.com-JAKARTA.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar pada Selasa (18/12/2018).

KPK menyita uang Rp 300 juta dan kartu ATM berisi uang sekitar Rp 100 juta.

Lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran rupiah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Selasa (18/12/2018).

Diduga, uang tersebut terkait dengan kickback atas dana hibah dari Kemenpora kepada KONI yang membuat para pihak tersebut diringkus. Diduga ada fee kickback dana hibah Kemenpora ke KONI. Pemberian fee diduga dilakukan pada setiap penyaluran dana hibah.

"KPK mengamankan uang miliaran rupiah yang diduga terkait dengan perkara ini," kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/12/2018).

Tak hanya uang, jumlah pihak yang diamankan pun bertambah dari sebelumnya sembilan orang menjadi 12 orang yang dibekuk tim Satgas. 12 orang itu terdiri dari unsur Kemenpora dan KONI. Sebelumnya, ada 9 orang yang diamankan termasuk pengurus KONI.

"Posisi mereka sedang di Gedung KPK dalam proses pemeriksaan secara intensif," beber Juru Bicara KPK tersebut.

Febri Diansyah berjanji bakal membeberkan lebih jauh mengenai perkara ini dalam konferensi pers.

Konferensi pers akan dilakukan malam ini. Perkembangan OTT termasuk status hukum perkara dan orang-orangnya akan disampaikan nanti saat konferensi pers tersebut," katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dari pemeriksaan awal terungkap total dana yang dihibahkan Kempora kepada KONI berjumlah puluhan miliar dengan penyaluran secara bertahap. KPK menduga, pejabat Kempora mendapat fee dari KONI setiap dana hibah disalurkan.

"Ada presentase setiap pencairan kickback-nya berapa itu ada," katanya.

Agus Rahardjo memastikan pihaknya bakal mengembangkan kasus ini. Salah satunya dengan mendalami dana hibah yang disalurkan Kemenpora kepada pihak lainnya, termasuk kepada Indonesian Olympic Commuter (IOC) atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI).

"Kalau kami lihat Kemenpora, pasti bukan hanya dana hibah ke KONI, ada juga yang ke IOC," katanya.

Tidak hanya itu, Agus Rahardjo mengatakan, tak tertutup kemungkinan pihaknya juga bakal mendalami penggunaan dana untuk kegiatan Asian Games 2018. Meski demikian, Agus Rahardjo menekankan pimpinan KPK bakal mendengarkan pemaparan tim penyidik dalam gelar perkara.

"Kami bisa meng-trace juga misalkan dana Asian Games jadi kami akan menelusuri itu. Kami belum bisa melaporkan secara komplit. Secara jelas. Nanti malam kita akan konpers," pungkasnya.

Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nahrawi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, Presiden dan Wapres karena beberapa pejabat di Kemenpora terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

"Tentu kita semua sangat prihatin terkejut dan kecewa atas kejadian yang menimpa semalam terhadap Deputi IV dan beberapa staf kedeputian," kata Imam Nahrawi di kantornya, Jl. Gerbang Pemuda No.3, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

"Karenanya atas nama Kemenpora, saya mohon maaf yang sebesarnya-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada bapak Presiden, bapak Wakil Presiden, dan seluruh atlet olahragawan, serta pemuda Indonesia atas peristiwa yang terjadi semalam di kantor kami," sambungnya.

Imam Nahrawi menegaskan pihaknya akan terus mendukung penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK.

"Kemenpora akan terus mendukung sepenuhnya langkah-langkah KPK dalam pemberantasan korupsi karena semangat olahraga adalah semangat yang sportif, fairness, dan menjunjung tinggi kejujuran," ujar Menpora.

Terkait OTT KPK, Imam Nahrawi akan menunggu penjelasan resmi dari KPK. Termasuk soal kasus dugaan fee kickback hibah Kemenpora ke KONI.

"Dan tentu berikutnya, sekali lagi, saya selaku pimpinan tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenpora untuk patuh secara prosedural dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

See Also

Kronologi Penangkapan Nunung Dan Suaminya
Komedian Nunung Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.114.778 Since: 07.04.14 | 0.5479 sec