YouTube Facebook Twitter RSS
25 Mar 2019, 0

Hukum

KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri

Thursday, 27 December 2018 | View : 1650

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Century yang juga pemegang saham Bank Century, Robert Tantular untuk bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, meski telah mendapat pembebasan bersyarat, terpidana atas dua kasus perbankan dan dua kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu dipastikan tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya selama enam bulan ke depan.

Usai menghirup udara segar, Robert Tantular kembali dicegah oleh lembaga antirasuah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan kali ini dilakukan terkait penyelidikan kasus mega korupsi Bank Century. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pencegahan Robert Tantular ke luar negeri ini terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Robert Tantular telah dilayangkan KPK kepada Ditjen Imigrasi KemenkumHAM pada pertengahan Desember 2018.

"Untuk kebutuhan proses penyelidikan di KPK kami melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Robert Tantular sejak sebelum pertengahan Desember tahun 2018 ini," ungkap Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Diketahui, Robert Tantular divonis 21 tahun penjara atas empat delik, yakni dua kasus pidana perbankan dan dua kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, Robert Tantular hanya menjalani masa hukuman sekitar 10 tahun penjara. Secara total, Robert Tantular mendapat remisi atau pemotongan masa hukuman sebanyak 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan.

Pada pertengahan bulan ini, KPK telah meminta keterangan Robert Tantular dalam proses penyelidikan kasus mega korupsi Bank Century pada pertengahan bulan ini. Meski demikian, KPK mencegah Robert Tantular bepergian ke luar negeri karena masih membutuhkan keterangannya terkait penyelidikan megakorupsi Bank Century.

"KPK masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk proses penyelidikan," katanya.

Dalam penyelidikan kasus megakorupsi Bank Century, KPK sejauh ini sudah meminta keterangan sekitar 40 orang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan pihaknya ingin mendalami fakta-fakta dalam kasus yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun tersebut.

"Kami ingin jauh lebih dalam mengamati fakta-fakta yang ada terkait dengan hal ini," katanya.

Diketahui, hingga saat ini baru mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya yang dijerat dan divonis bersalah terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bank Century. Padahal, dalam berkas putusan Budi Mulya di tingkat kasasi disebutkan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI.

Dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya, Hakim menyebut Budi Mulya melakukan korupsi Bank Century secara bersama-sama.

Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) disebut melakukan korupsi bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah.

Kemudian Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular dan Hermanus Hasan, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sebelumnya, terpidana kasus mega korupsi Bank Century, Budi Mulya sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelidikan baru kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Pemeriksaan Budi Mulya dilakukan di Lapas Klas 1 Sukamiskin, Jl. A. H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Ya sudah dilakukan permintaan keterangan di Lapas Sukamiskin kemarin," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).

Pejabat BI yang disebut dalam putusan Budi Mulya itu diantaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI.

Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang V Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang VIII Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Putusan Budi Mulya ini menjadi pijakan KPK dalam mengembangkan kasus korupsi Bank Century. KPK meyakini pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal tidak mungkin diputuskan oleh Budi Mulya seorang diri.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK sudah meminta keterangan terhadap 40 orang dari unsur Bank Indonesia, Kementerian dan pihak swasta.

Sebelumnya, beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan di antaranya Wakil Presiden ke-11 RI yang juga mantan Gubernur BI, Boediono dan Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Hartadi Agus Sarwono.

Selain Budi Mulya dan juga sudah meminta keterangan terhadap mantan Wakil Presiden Boediono serta Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Hartadi Agus Sarwono, juga mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Terkait pemeriksaan mereka, Febri Diansyah enggan menjelaskan lebih jauh.

"Kalau apa yang didalami tentu saya tidak bisa jawab. Karena proses ini masih penyelidikan, tetapi sampai hari ini ada sekitar 23 orang yang kami mintakan keterangan dalam proses penyelidikan," pungkas Febri Diansyah, Kamis (15/11/2018). (sp/mer/jos)

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.570.873 Since: 07.04.14 | 0.6627 sec