YouTube Facebook Twitter RSS
23 May 2019, 0

Hukum

KPK Cekal Robert Tantular Ke Luar Negeri

Thursday, 27 December 2018 | View : 1873

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencegah mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Century yang juga pemegang saham Bank Century, Robert Tantular untuk bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, meski telah mendapat pembebasan bersyarat, terpidana atas dua kasus perbankan dan dua kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu dipastikan tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya selama enam bulan ke depan.

Usai menghirup udara segar, Robert Tantular kembali dicegah oleh lembaga antirasuah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pencegahan kali ini dilakukan terkait penyelidikan kasus mega korupsi Bank Century. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pencegahan Robert Tantular ke luar negeri ini terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Surat permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap Robert Tantular telah dilayangkan KPK kepada Ditjen Imigrasi KemenkumHAM pada pertengahan Desember 2018.

"Untuk kebutuhan proses penyelidikan di KPK kami melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Robert Tantular sejak sebelum pertengahan Desember tahun 2018 ini," ungkap Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Diketahui, Robert Tantular divonis 21 tahun penjara atas empat delik, yakni dua kasus pidana perbankan dan dua kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, Robert Tantular hanya menjalani masa hukuman sekitar 10 tahun penjara. Secara total, Robert Tantular mendapat remisi atau pemotongan masa hukuman sebanyak 74 bulan 110 hari atau sekitar 77 bulan.

Pada pertengahan bulan ini, KPK telah meminta keterangan Robert Tantular dalam proses penyelidikan kasus mega korupsi Bank Century pada pertengahan bulan ini. Meski demikian, KPK mencegah Robert Tantular bepergian ke luar negeri karena masih membutuhkan keterangannya terkait penyelidikan megakorupsi Bank Century.

"KPK masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk proses penyelidikan," katanya.

Dalam penyelidikan kasus megakorupsi Bank Century, KPK sejauh ini sudah meminta keterangan sekitar 40 orang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan pihaknya ingin mendalami fakta-fakta dalam kasus yang ditaksir merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun tersebut.

"Kami ingin jauh lebih dalam mengamati fakta-fakta yang ada terkait dengan hal ini," katanya.

Diketahui, hingga saat ini baru mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya yang dijerat dan divonis bersalah terkait perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bank Century. Padahal, dalam berkas putusan Budi Mulya di tingkat kasasi disebutkan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI.

Dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya, Hakim menyebut Budi Mulya melakukan korupsi Bank Century secara bersama-sama.

Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) disebut melakukan korupsi bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah.

Kemudian Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lain yakni Robert Tantular dan Hermanus Hasan, dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sebelumnya, terpidana kasus mega korupsi Bank Century, Budi Mulya sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelidikan baru kasus yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Pemeriksaan Budi Mulya dilakukan di Lapas Klas 1 Sukamiskin, Jl. A. H. Nasution No.114, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Ya sudah dilakukan permintaan keterangan di Lapas Sukamiskin kemarin," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada Kavling K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (15/11/2018).

Pejabat BI yang disebut dalam putusan Budi Mulya itu diantaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI.

Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D. Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang V Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang VIII Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI. Selain itu, ada nama lain yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Putusan Budi Mulya ini menjadi pijakan KPK dalam mengembangkan kasus korupsi Bank Century. KPK meyakini pemberian FPJP kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal tidak mungkin diputuskan oleh Budi Mulya seorang diri.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK sudah meminta keterangan terhadap 40 orang dari unsur Bank Indonesia, Kementerian dan pihak swasta.

Sebelumnya, beberapa pihak yang sudah dimintai keterangan di antaranya Wakil Presiden ke-11 RI yang juga mantan Gubernur BI, Boediono dan Komisaris Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Hartadi Agus Sarwono.

Selain Budi Mulya dan juga sudah meminta keterangan terhadap mantan Wakil Presiden Boediono serta Komisaris PT. Bank Mandiri (Persero) Hartadi Agus Sarwono, juga mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Terkait pemeriksaan mereka, Febri Diansyah enggan menjelaskan lebih jauh.

"Kalau apa yang didalami tentu saya tidak bisa jawab. Karena proses ini masih penyelidikan, tetapi sampai hari ini ada sekitar 23 orang yang kami mintakan keterangan dalam proses penyelidikan," pungkas Febri Diansyah, Kamis (15/11/2018). (sp/mer/jos)

See Also

Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
KPK Periksa GM Adhi Karya
KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.834.857 Since: 07.04.14 | 0.5563 sec