YouTube Facebook Twitter RSS
25 May 2019, 0

Hukum

KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka

Thursday, 27 December 2018 | View : 138

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT. Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kasus yang menjerat Erwin Sya'af Arief ini merupakan pengembangan dari kasus serupa yang telah menjerat enam orang, termasuk Direktur Utama (Dirut) PT. Merial Esa, Fahmi Darmawansyah; Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi, dan mantan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Fayakhun Andriadi.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan, KPK membuka penyelidikan baru dalam kasus tersebut. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan lagi seorang sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling No.K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Dalam kasus ini, Erwin Sya'af Arief diduga membantu Fahmi untuk memberikan suap kepada Fayakhun Andriadi terkait proses pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bakamla dalam APBN Perubahan tahun 2016. Jumlah uang suap yang diterima Fayakhun dari Fahmi, yakni sebesar US$ 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar yang dikirim dengan empat tahap pemberian melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, China.

"ESY (Erwin Sya'af Arief) diduga bertindak sebagai perantara antara Fahmi dan Fayakhun dengan mengirimkan rekening yang digunakan untuk menerima suap dan mengirimkan bukti transfer dari Fahmi ke Fayakhun," beber Febri Diansyah.

Uang suap ini diberikan kepada Fayakhun Andriadi sebagai fee atas penambahan anggaran untuk Bakamla pada APBN-P 2016 sebesar Rp 1,5 triliun. Fayakhun Andriadi berperan mengawal agar pengusulan APBN-P Bakamla disetujui DPR RI.

Sementara itu, Erwin Sya'af Arief berkepentingan dalam suap kepada Fayakhun Andriadi untuk memuluskan anggaran ini karena PT. Rohde and Schwarz merupakan penyuplai Bakamla dalam pengadaan satelit monitoring.

"Diduga kepentingan ESY membantu adalah apabila dana APBN-P untuk Bakamla disetujui, maka akan ada yang dianggarkan untuk pengadaan satelit monitoring yang akan dibeli dari PT. Rohde and Schwarz Indonesia dan ESY adalah Managing Director," lanjut Febri Diansyah.

Dengan menetapkan Erwin Sya'af Arief sebagai tersangka, KPK sejauh ini telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Bakamla. Enam orang lainnya telah divonis bersalah.

Eko Susilo Hadi dihukum 4 tahun 3 bulan pidana penjara dan denda Rp 200 juta, Fahmi Darmawansyah dihukum 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 150 juta, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta.

Dua anak buah Fahmi, yakni M. Adami Okta dan Hardy Stefanus dihukum masing-masing 1 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta.

Fayakhun Andriadi dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar serta hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman pokok.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih memburu mantan staf khusus Kepala Bakamla, Ali Fahmi alias Ali Habsyi. Pencarian terhadap mantan politikus PDIP tersebut terkait penyidikan kasus suap pengurusan anggaran proyek Bakamla.

"Sudah kami panggil beberapa kali tidak datang dan ketika kami cek ke lokasi tempat yang bersangkutan berada itu tidak ada. KPK juga lakukan proses pencarian karena kami masih butuh pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dalam penyidikan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jl. Kuningan Persada Kavling No.K4, RT01/RW06, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, pencarian terhadap Ali Fahmi yang disebut sebagai inisiator suap proyek Bakamla bakal terus dilakukan. Apalagi, saat ini, KPK telah mengembangkan kasus suap penulisan anggaran proyek Bakamla dengan menjerat Managing Director PT. Rohde and Schwarz Indonesia, Erwin Sya'af Arief sebagai tersangka.

"Tentu karena penyidikan ini juga masih berjalan kami masih akan melaukan proses pencarian," tegasnya.

Nama Ali Fahmi kerap disebut dalam berbagai persidangan perkara dugaan korupsi penganggaran dan pengadaan proyek Bakamla. Bahkan, Ali Fahmi disebut sebagai inisiator kasus ini.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu, Direktur Utama (Dirut) PT. Merial Esa Fahmi Darmawansyah mengakui pernah memberikan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR RI untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ (sp/jos)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.842.823 Since: 07.04.14 | 0.5823 sec