YouTube Facebook Twitter RSS
27 Jun 2019, 0

Hukum

Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa

Tuesday, 01 January 2019 | View : 153

siarjustisia.com-SURABAYA.

Dewan Pemerhati Pendidikan berharap agar aparat hukum serta lembaga negara yang lain memeriksa dan mengawasi penggunaan ratusan miliar uang negara yang digunakan untuk pembelian alat-alat untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim).

"Jangan sampai upaya pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan itu ternyata sia-sia, karena terbentur dengan mental serta perilaku dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan dari para generasi penerus bangsa," cetus Manshur salah seorang pengurus Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim.

Sebagaimana diketahui pada Tahun Anggaran (TA) 2018 ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim mendapat anggaran yang sangat besar, dan sebagian diantaranya dipergunakan oleh Dinas Pendidikan dalam kegiatan proyek untuk pembelian alat-alat, yakni:

1.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 12 sekolah SMK swasta, dengan kode lelang 12536015 senilai Rp. 12 miliar.

2.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel 13 SMK negeri, dengan kode lelang 12535015 senilai Rp. 13 miliar.

3.       Belanja pengadaan alat-alat bengkel CNC dan printer (SMK), dengan kode lelang 12526015 senilai Rp. 17,475 miliar.

4.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia SMK swasta (paket 2), dengan kode lelang 12456015 senilai Rp. 35,1 miliar.

5.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia SMK swasta (paket 1), dengan kode lelang 12455015 senilai Rp. 32,4 miliar.

6.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga penerima DAK SMK swasta (paket 5), dengan kode lelang 12374015 senilai Rp. 18,6 miliar.

7.       Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada lembaga penerima DAK SMK swasta (paket 4), dengan kode lelang 12373015 senilai Rp. 17,6 miliar.

8.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK negeri (paket 3), dengan kode lelang 12372015 senilai Rp. 13,7 miliar.

9.       Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK negeri (paket 2), dengan kode lelang 12371015 senilai Rp. 16 miliar.

10.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel dana alokasi khusus (DAK) SMK negeri (paket 1), dengan kode lelang 12370015 snilai Rp. 15,3 miliar.

11.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel SMK, dengan kode lelang 12320015 senilai Rp. 33,8 miliar.

12.   Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel SMK, dengan kode lelang 12319015 senilai Rp. 38,7 miliar.

Harapan ini disampaikan Dewan Pemerhati Pendidikan Jatim, karena sampai selesainya Tahun Anggaran (TA) 2018 ada indikasi bahwa anggaran itu dinyatakan telah terserap alias telah terpakai, akan tetapi bisa saja realitanya seluruh paket proyek itu belum selesai pelaksanaannya atau bahkan ada yang belum dilaksanakan. Sehingga sekolah-sekolah SMK yang akan mendapat alat-alat untuk menunjang sarana pembelajaran itu ternyata tidak atau belum mendapatkannya.

Manshur menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi Jawa Timur (Jatim), semua paket lelang proyek ini telah dinyatakan selesai, dan karena memasuki akhir tahun anggaran, bahwa semua paket pekerjaan itu dalam kontrak pembeliannya menyatakan bahwa paket pekerjaan sudah harus selesai sekitar  tanggal 20 Desember 2018. Sekarang ini sudah melewati tanggal tersebut, maka  dilihat saja, apakah memang seluruh SMK yang dialokasikan untuk mendapatkan alat-alat yang dibeli oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim itu sudah menerima barangnya atau belum.

"Silahkan dilihat saja, apakah seluruh SMK itu sudah mendapat alat-alat yang dibeli oleh Dinas Pendidikan. Dan jikapun ada SMK yang sudah menerima, bisa dilihat apakah alat-alat itu kualitas dan spesifikasinya sudah sesuai serta bisa berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak," tutur Manshur.

Harapan yang besar dari Dewan Pemerhati Pendidikan ini karena Tahun Anggaran (TA) 2017 Dinas Pendidikan Provinsi Jatim juga membeli alat-alat untuk SMK dengan anggaran yang jauh lebih besar daripada anggaran tahun 2018 sekarang ini.

Semoga saja dana ratusan miliar itu memang digunakan untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan sebagai bekal generasi penerus di masa depan. "Semoga saja, uang negara sedemikian besar tidak dikelola dengan orientasi semata-mata sebagai proyek yang bisa dimainkan, sehingga bisa berakibat menjadi proyek fiktif, atau pekerjaan molor berbulan-bulan setelah masa kontrak habis, atau alat-alat yang dikirim ke sekolah itu spesifikasi dan kualitasnya jelek sehingga tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan akhirnya jadi barang mangkrak," jelasnya.

"Jika itu terjadi, tentu sayang sekali bahwa uang negara sedemikian besarnya, yang seharusnya bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan ternyata menjadi mubazir karena dihamburkan secara sia-sia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka diharapkan aparat hukum, instansi yang berwenang dan masyarakat secara aktif mengawasi dan memeriksa hal ini," pungkasnya.

Terkait harapan dari Dewan Pemerhati Pendidikan itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Bapak Syaiful Rahman ketika dihubungi ponselnya yang dijawab Ibu Atik selaku sekretaris pribadinya belum bisa memberikan tanggapan, demikian juga para pengusaha yang infonya melayani pembelian alat-alat untuk sekolah SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga belum ada respons. (bt/jarak)

See Also

Hasil Rapat MK Soal Penerimaan Gugatan Pilpres Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Susunan Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Hashim Djojohadikusumo Penanggung Jawab Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ke MK
Anggota Brimob Sipit Yang Dituduh Dari China Tegaskan Asli Indonesia
BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Daftarkan Gugatan Hasil Pilpres Ke MK Malam Nanti
MK Putuskan Gugatan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Maksimum 14 Hari
Densus 88 Antiteror Tangkap 29 Terduga Teroris Berencana Ledakkan Bom
Sepanjang Tahun 2019, Polri Tangkap 68 Terduga Teroris Jaringan JAD
KPK Geledah Kantor Ditjen PSDKP
KPK Geledah Kantor PT. Daya Radar Utama
KPK Lelang Rumah Mewah Mantan Ketua DPRD Dan Bupati Bangkalan
Dukun Cabul Di Garut Diancam 15 Tahun Bui
Kalapas Dan 13 Petugas Lapas Nusakambangan Dicopot
Ketua Umum AKKMI Pertanyakan KSOP Mengutip PNBP
Keberadaan Lembaga KSOP Dinilai Masih Perlu Payung Hukum
AKKMI Soroti Legalitas Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan
AKKMI Dan APDHI Selenggarakan Seminar Nasional Pertanyakan Keamanan & Keselamatan Pelayaran
Syahbandar Miliki Peran Penting Dalam Mendukung Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran
Pembentukan Syahbandar Utama & KSOP Disoroti
Legalitas KSOP Di Seluruh Pelabuhan Dipertanyakan
KPK Panggil Setya Novanto Sebagai Saksi
KPK Periksa Staf Khusus Menteri Agama
KPK Periksa Direktur SDM Adhi Karya
KPK Tetapkan Mantan Sekda Malang Sebagai Tersangka
Mantan Sekda Malang Ditahan KPK
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 8.023.211 Since: 07.04.14 | 0.5791 sec