YouTube Facebook Twitter RSS
25 Mar 2019, 0

Hukum

PT. NKE Dihukum Denda Rp 85,49 Miliar

Saturday, 12 January 2019 | View : 61

siarjustisia.com-JAKARTA.

Lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera mengeksekusi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap PT. Duta Graha Indah (DGI) yang kini berganti nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). Eksekusi ini dilakukan setelah perkara korupsi yang menjerat PT. NKE berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Jaksa KPK dan pihak NKE menerima atau tak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman membayar denda sebesar Rp 700 juta dan uang pengganti sekitar Rp 85,49 miliar terhadap PT. NKE.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak PT. NKE mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Majelis Hakim menyatakan PT. NKE terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan tujuh proyek milik pemerintah yang digarap perusahaan tersebut.

"Nilai Rp 85,49 miliar ini akan kami eksekusi segera pada PT. NKE, dan akan lebih baik jika PT. NKE berinisiatif untuk segera membayarkan uang pengganti tersebut pada kas Negara melalui KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Putusan terhadap PT. NKE sebenarnya lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa. Sebelumnya Jaksa KPK menuntut PT. NKE dihukum membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 188 miliar. Untuk pidana tambahan, Jaksa KPK menuntut pencabutan hak PT. NKE mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun. Febri Diansyah menyatakan, KPK menerima putusan Pengadilan Tipikor Jakarta setelah menganalisis putusan tersebut.

"Setelah melalui proses analisis dan telaah selama masa pikir-pikir, KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa PT. DGI yang telah berubah nama menjadi PT. NKE," katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, terdapat dua alasan pihaknya menerima putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap PT. NKE. KPK menilai pertimbangan hakim telah adil dan proporsional dalam memberikan larangan ikut lelang 6 bulan.

Walau tidak sesuai tuntutan, KPK menekankan pada pengembalian aset yang dikorupsi dan juga penghukuman pencabutan hak jangan sampai mematikan korporasi sehingga para karyawan perusahaan menerima akibatnya kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Alasan kedua KPK, yakni mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada PT. NKE. KPK menilai uang pengganti sebesar Rp 85,49 miliar yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah sesuai dengan perhitungan pidana PT. NKE. Dijelaskan, dari delapan proyek yang digarap dengan bantuan mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin, PT. NKE meraup keuntungan sebesar Rp 240 miliar.

Sementara itu, uang yang sudah disetor ke kas Negara sebagai bagian eksekusi Putusan dengan terpidana Dudung Pruwadi (proyek Wisma Atlet dan Udayana) Rp51,36 miliar. Kemudian uang yang dititipkan dalam Penyitaan selama penyidikan tersangka PT. DGI Rp 35,7 miliar. Jumlah tersebut ditambah dengan, fee yang telah diserahkan PT. NKE kepada Muhammad Nazaruddin Rp 67,5 miliar.

Dengan demikian, secara total uang yang sudah disetorkan KPK dari perkara yang menjerat PT. NKE sekitar Rp 154 miliar. Sementara selisih dari keuntungan PT. NKE yang belum disetor ke kas negara sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yakni Rp 85,49 miliar.

"Sehingga selisih dari keuntungan yang diperoleh PT. DGI dari delapan proyek yang menjadi objek dalam perkara korupsi ini dengan tiga poin berikutnya adalah 85.490.234.736," jelas Febri Diansyah.

Dalam kesempatan ini, KPK berharap putusan terhadap PT. NKE menjadi pembelajaran penting bagi korporasi lain agar tidak melakukan korupsi, baik korupsi dalam proyek-proyek pemerintah, suap dalam proses perizinan ataupun suap terkait kewenangan penyelenggara negara lain. Untuk itu, sangat penting bagi para pelaku usaha agar membangun lingkungan pengendalian atau pencegahan korupsi di perusahaan masing-masing.

"Terhadap putusan pencabutan hak lelang pada proyek pemerintah selama 6 bulan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka kami harap seluruh instansi pemerintahan memperhatikan putusan pengadilan tersebut terkait dengan proses lelang di lembaga masing-masing," pungkas Juru Bicara KPK tersebut, Febri Diansyah. (sp)

See Also

KPK Tetapkan Direktur PT. Krakatau Steel Tersangka Suap
KPK Amankan 6 Orang Dalam OTT Krakatau Steel
KPK OTT Direktur Produksi Dan Teknologi PT. Krakatau Steel
KPK Tetapkan Bupati Mesuji Sebagai Tersangka
Bupati Mesuji Ditangkap KPK
KPK Tahan Bupati Mesuji
Dandim 0716/Demak Hadiri Sosialisasi Milenial Road Safety Festival
Polda Metro Jaya Bekuk Guru Penyebar Hoax Surat Suara
Polda Jatim Ingatkan VA Bisa Jadi Tersangka
KPK Tahan 2 Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara
Polda Jatim Sebut VA Terima 15 Kali Transfer Uang Dari Muncikari
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Usai Diperiksa Polda Jatim, VA Dan AS Minta Maaf
Polda Jatim Ringkus Muncikari Dua Artis Ibu Kota
Polda Jawa Timur Tetapkan 2 Tersangka Prostitusi Online Artis
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
Polres Magelang Kota Dalami Motif Tersangka Perusakan Nisan
Perusak Nisan Di 4 TPU Kota Magelang Ditangkap
Reserse Polres Bitung Bekuk Residivis Sadis Pembegal Motor
Satuan Reskrim Polres Bitung Tangkap Dua Tersangka Curanmor
Perusakan Nisan Di TPU Kota Magelang Masih Berlanjut
Polres Magelang Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Pemakaman Umum
Pembelian Alat Sekolah SMK Bernilai Ratusan Miliar Di Dinas Pendidikan Prov Jatim Perlu Diperiksa
Mahasiswa Unesa Sorot Penggunaan Dana Pembelian Mebel Di Kampus
KPK Tetapkan Dirut PT. Rohde And Schwarz Indonesia Sebagai Tersangka
jQuery Slider

Comments

Archives :201920182017201620152014
  •    •    •    •    •    •    •    •    •  
Copyright © 2014 Siar Justisia. All rights reserved. Visit: 7.570.777 Since: 07.04.14 | 0.6007 sec